Wednesday, January 24, 2018

MILITER DALAM ELIT GOLKAR: KONSOLIDASI PASCA-SETNOV DAN PILPRES 2019

Pengangkatan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus (LFP)  sebagai Sekjen DPP Partai Golkar bisa menguatkan spekulasi politik terkait kian bertambahnya jumlah mantan Jenderal dalam parpol dan di lingkaran Istana jelang Pilpres 2019. Bukan sebuah kebetulan apabila penggantian Idrus Marham, Sekjen DPP Golkar di bawah Ketum Setya Novanto (Setnov), yang diangkat menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, dengan seorang mantan Jenderal TNI-AD adalah pertanda makin kuatnya sinergi antara Istana (Presiden Jokowi, PJ) dengan partai penguasa era Orba tsb.

Pilihan Airlangga Hartarto (AH) kepada mantan Danjen Kopassus angkatan 1981 tersebut, tentu didasari oleh pemikiran strategis yang dapat memperkuat bukan saja konsolidasi internal Golkar pasca-Setnov, tetapi juga dukungan bagi mulusnya pencapresan PJ utk periode kedua pd 2019. Pilihan tersebut, dilihat dari sisi jejaring personel, juga menunjukkan konstelasi bertambahnya kekuatan "militer" di Istana. PJ makin menunjukkan dirinya dekat dengan, dan "dikelilingi" oleh,  tokoh-tokoh penting mantan Jenderal TNI: Luhut Panjaitan (LBP), Ryamizard Ryacudu (RR), Wiranto (W), Agum Gumeral (AG), dan Moeldoko (M), serta tentu saja mantan Ka-BIN, AM Hendropriyono (AMHP). Jika kini Golkar, mengangkat LP sebagai Sekjen DPP, kian tambah lengkap gambaran tsb, kalau asumsinya adalah bahwa PJ semakin memerlukan partai berlambang pohon beringin tersebut dalam menghadapi Pilpres 2019. Ini belum lagi dengan konsolidasi di tingkat alat negara, seperti Panglima TNI, Kapolri, dan Ka-BIN yang semuanya sangat solid mendukung PJ.

Dalam hal ini, Golkar diproyeksikan akan berperan sebagai "penyeimbang" PDIP faktanya adalah  partai pendukung utama PJ, namun dalam perkembangannya selama periode pertama kepresidenannya, terlihat agak kurang "mesra". Kehadiran Golkar membuat PJ menjadi semakin "comfortable" karena ketergantungan beliau kepada partai berlambang Banteng tsb bisa semakin dikurangi pada saat-saat menjelang penentuan capres. Tentu saja ini berimplikasi adanya "trade off", jika nanti PJ menang dan membentuk Kabinet baru. Selain PJ akan lebih nyaman dan independen, juga terbuka kemungkinan bagi beliau memilih personil yang sesuai dengan visi dan misinya. Setidaknya, PJ tak perlu lagi terganggu oleh PDIP yang menggunakan label 'absurd' "PETUGAS PARTAI" yang dapat mempersempit ruang gerak beliau, settidaknya secara psikologis.

Jika asumsi di atas ada benarnya, maka konsolidasi DPP Golkar pasca-Setnov dan reshuffle Kabinet ke 3 ini menunjukkan sebuah dinamika yang penting dan perlu dicermati. Istana, atau khususnya PJ, tampak semakin memiliki kemampuan kontrol terhadap dua kekuatan politik yang sangat vital untuk memenangkan Pilpres 2019, yaitu parpol dan militer. Parpol yang menjadi pengusung dan pendukung PJ semakin terkonsolidasi dan memiliki keseimbangan, sedang militer -yang akan bermanfaat untuk menghadapi paslon pesaing (contenders) dan mengantisipasi kekuatan Islam politik- juga telah dipersiapkan.

Kemampuan Istana untuk cepat mengantisipasi dinamika Pileg dan Pipres 2019 patut diacungi jempol, karena secara strategis akan berdampak positif bagi kondisi kamnas. Kesinambungan kepemimpinan PJ sangat penting agar semua program pembangunan yang sedang berjalan bisa terus dipertahankan dan bahkan dipacu. Demikian pula kondisi keamanan nasional akan lebih kondusif saat perhelatan demokrasi sejak 2018 sampai nanti 2019 berlangsung. Termasuk kemampuan menjaga stabilitas kamtibmas dari kemungkinan ancaman kelompok radikal yang masih tetap sangat penting untuk diwaspadai.

Tentu saja, patut untuk dikemukakan juga bahwa dinamika ini masih bisa berkembang ke arah yang berbeda. Karena itu Istana tidak bisa bersikap "complacent" alias merasa terlalu nyaman atau bahkan lengah untuk terus mencermati berbagai kemungkinan perkembangan politik dan sosial yang bisa berpotensi negatif. Terpulang kepada pihak Istana apakah akan memanfaatkan keberhasilan konsolidasi pada tingkat elit tesrsebut untuk merangkul dan konsolidasi dg kekuatan dalam masyarakat sipil Indonesia (MSI) atau tidak. Sebab politik elektoral juga ikut ditentukan oleh dinamika dalam masyarakat sipil, sebagai konsekluensi logis dari kehidupan demokratis dan terbuka di negeri ini.

Simak tautan ini:

1. https://tirto.id/lodewijk-sekjen-golkar-ketiga-dari-militer-setelah-reformasi-cDBJ
2. https://nasional.tempo.co/read/1052901/sekjen-golkar-lodewijk-paulus-pak-luhut-komandan-saya
3. http://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16044221/profil-lodewijk-freidrich-mantan-danjen-kopassus-yang-jadi-sekjen-golkar
4. https://www.merdeka.com/politik/alasan-airlangga-tunjuk-lodewijk-paulus-jadi-sekjen-golkar.html
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS