Wednesday, February 28, 2018

SERAT WULANGREH: "BAHAYA POLITIK TRANSAKSIONAL"


"Awite dadi priyayi,
sapa kang gawe ing sira,
tan weling ing wiwitane,
amung weruh ing witira,
dadine saking ruba,
mulane ing batinipun,
pangetunge lir wong dagang.

Mung mikir gelise mulih,
rerubanira duk dadya,
ing rina wengi ciptane,
kepriye lamun bisaa,
males sihing bandara, l
ungguhe lawan tinuku,
tan wurung angrusak desa."
(ASMARANDANA: 17-18)
(Ingat asal muasal jadi priyayi
Siapa yang membuatmu dapat posisi
Walau tak ingat semua dengan rinci
Dalam hati, pastilah ia tahu kapan mulai
Kalau ia jadi pejabat karena korupsi
Maka perhitungan seperti berdagang akan terjadi

Ia akan berpikir kapan akan kembali
Modal yang dikeluarkan 'tuk bisa jadi
Siang malam berpikir tak henti
Bagaimana akan balas budi
Sang majikan yang sudah membeli
(Bahkan) ia pun berani merusak Negeri)

Semakin dekat Pilkada serentak (2108) & Pemilu (2019), sungguh relevan piwulang Serat Wulangreh yang ditulis oleh Susuhunan Paku Buwana IV ini. Perpolitikan kita pasca-Reformasi ditengarai dg maraknya transaksionalisme, politik uang, dan suap. Hasilnya adalah Parlemen dan Pejabat Negara yang korup dan tak mendapat kepercayaan rakyat. Akibatnya, bangsa negara pun berpotensi hancur karena dijadikan komoditas politik!

Tegak dan/ atau hancurnya sebuah bangsa dan negara, sangat ditentukan oleh para penyelenggara & pemimpin-pemimpinnya. Dalam sistem demokrasi, mereka dipilih dari, oleh dan untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi jika sistem serta mekanisme demokrasi tsb diselewengkan, maka prinsip tsb diingkari: dari parpol, dipilih oleh rakyat, bekerja untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri!

Sistem & mekanisme demikian hanya namanya saja demokrasi. Substansinya adalah perdagangan yang culas dan menipu. Orientasi pemimpin dan wakil rakyat adalah bagaimana mengeruk keuntungan bg diri sendiri dan parpol atau sponsornya. Keserakahan menjadi etos kerja, bukan panggilan utk mengabdi bangsa & negara.

Tak heran jika semakin ke sini, kualitas Parlemen hasil Pemilu makin cenderung memburuk. Mereka gagal menjalankan fungsi legislasi, anggaran & pengawasan. Mereka kian tak dipercaya rakyat. Tetapi mereka makin getol menutup dan membentengi diri dari tanggungjawab. Sama halnya, para pejabat pemerintah juga kian sering kena OTT.

Ingat piwulang leluhur tentang bahaya politik transaksional!
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS