Hemat saya, "tangkapan" ini tergolong "kakap" dalam beberapa pengertian: 1). Jumlah kerugian negara dalam bentuk uang (Rp 12 miliar dan US $ 300ribu); 2). FA adalah seorang tokoh dari Golkar, parpol pendukung Pemerintah dan partai yg mantan Ketumnya, Setya Novanto (Setnov) juga menjadi terdakwa kasusu tipikor yg tak kalah jumbo, yaitu kasus e-KTP yang merugikan Negara sekitar Rp 2,3 Triliun; dan 3). Temuan KPK ini menambah bukti lagi validitas argumen bhw Golkar masih belum melakukan perubahan fundamental utk menjadi parpol yang konsisten dg salah satu amanat reformasi yaitu pemberatasan korupsi.
Peristiwa penangkapan FA ini menjadi kian signifikan maknanya jika dikaitkan dengan berbagai indikasi bahwa parpol, melalui tangannya di Parlemen, sedang gencar-2nya melakukan pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tsb. Salah satu indikasi yang paling mengemuka dan mutakhir, tentu saja, adalah dibentuknya Pansus Hak Angket untuk kasus e-KTP yang, setelah melalui proses panjang dan sarat kontroversi, kemudian menghasilkan rekomendasi yang pada hakekatnya memerkuat dugaan adanya upaya pelemahan terhadap KPK. Misalnya, rekomendasi agar KPK membentuk Dewan Pengawas Independen (DPI), yang juga mendapat penolakan luas baik dari KPk maupun publik!
Ketidak harmonisan relasi antara DPR dengan KPK, bahkan nyaris seperti kebencian atau "hostility", manakala beberapa oknum DPR menyerukan agar lembaga hasil reformasi, yg masih paling dipercaya rakyat Indonesia itu, dibubarkan. Seruan tsb tentu diamini juga oleh berbagai pihak yang selama ini merasa dirugikan datau takut terhadap kemungkinan pihaknya akan menghadapi kiprah KPK. Tak heran jika di antara media elektronik seperti TV dan medsos pun ada yang terus menerus menjadi semacam 'buzzer' oknum-oknum politisi anti KPK dan para pendukungnya.
Tetapi reaksi dan respon KPK terhadap segala kenyinyiran dan hostility serta upaya pelemahan dan bahkan penghancuran terhadapnya, maka orang yang waras angkat topi. KPK bergeming dan terus melakukan kiprahnya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Kasus-kasus tipikor disikapi dan ditindak melaui OTT dan juga penyelidikan biasa. Soal hasilnya, tentu orang bisa saja berdebat, termasuk besar atau tidak hasil "tangkapan" tsb, serta apakah sebanding dengan anggaran yang diberikan.
Bagi saya pribadi, KPK masih tetap harus dipertahankan eksistensinya tanpa mengabaikan keniscayaan perbaikan dan transformasi atasnya, sesuai keperluan dan dinamika masyarakat. Parpol dan Parlemen yang semakin menampilkan kuatnya oligarki di negeri ini sudah barang tentu menjadi pihak yang paling khawatir terhadap KPK, karena lifeline mereka sebagian masih ditentukan oleh kemampuan mencari funding bagi kegiatan politik yang, pada gilirannya, membuka jalan bagi praktik-praktik rasuah. Konsekuensinya, parpol dan oligarkinya akan selalu membenci dan memusuhi KPK, dan berusaha keras melemahkan termasuk kalau perlu mengiliminasinya!
Jadi kasus penangkapan kakap politisi kakap dari parpol kakap oleh KPK ini, bukan saja sebagai sebuah capaian empiris tetapi juga sebuah statemen simbolik. Yaitu bahwa KPK akan jalan terus melaksanakan salah satu amanat reformasi terpenting: Pemberantasan KKN. Dan saya yakin jika KPK konsisten serta tidak ikut dalam arus politik serta tak tercemar oleh tindakan-tindak korup, Insya Allah, rakyat Indonesia akan selalu mendukungnya. Tak ada kekuatan dalam sistem demokrasi yang akan mampu melawan kehendak rakyat walaupun mungkin saja utk sementara waktu bisa dilemahkan.
BRAVO KPK!!
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment