Namun segera harus saya kemukakan bhw optimisme dan harapan di atas juga mesti dibarengi dengan sikap kritisbdan realistis. Artinya, kendati rakyat mungkin sudah paham dan tak kaget, tetapi parpol dan politisi sontoloyo tetap akan dominan dan, konsekuensinya, perpolitikan kita juga tak akan berubah. Bahkan konsekuensi yang lebih parah adalah semakin merosotnya kualitas dan praksis demokrasi kita.
Sebab apa yang dilakukan oleh SP dan Nasdem sejatinya hanya menelad san mengcopy apa yang juga dilakukan PJ dan PDIP serta parpol pendukungnya ketika mereka membuka pintu utk PS dan Gerindra bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dengan berbagai dalih, baik normatif ("Demokrasi Indonesia tak kenal oposisi) maupun pragmatis (merangkul untuk memperkuat pemerintah), manuver-manuver politik PJ dan PS tak lebih dari sebuah KARTELISASI, dan bukan KOALISI. Praktik ini dulu juga pernah dulakukan, sampai tingkat tertentu oleh SBY dg Setgabnya. Namun yg dilakukan saat ini jauh lebih kolosal, tak malu2, dan, kesannya, norak.
Kartelisasi adalah praktik bagi2 parpol dan elite politik yang menafikan esensi demokrasi yaitu kompetisi yang sehat demi kepentingan atau maslahah umum. Dalam kartelisasi, yang dituju adalah penbagian keuntungan para anggota kartel, bukan keuntungan dari res publica.
Mirip dengan kartel Mafia, anggota2 kartel politik akan setiap saat siap melakukan pembelotan jika kepentingan kelompoknya terganggu. Mirip dengan jartel Mafia, kartel politik juga selalubterancam perpecahan dan keributan internal yg bahkan bisa menghancurkan kartel itu sendiri!
Ini beda dengan koalisi yg menang terjadi karena bukan saja kepentingan pragmatis, tetapi juga ideologis dan visi demokrasi konstitusional. Kendati dalam koalisi denokratik tentu akan ada perbedaan pandangan dan bahkan konflik2 kepentingan, solusi yang akan diupayakan adalah bagaimana keutuhan bersama dipertahankan. Bahkan jila ada pihaknyg keluar dari koalisi, akan dilakukan secara transparan dan mencegah rusaknya sistem dan kerugian publik.
Kartelisasi politik yg terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi terjadi karena struktur politik yang tidak mampu menjadi wahana bagi pelaksanaan demokrasi konstotusional. Ini khususnya karena kegagalan parpol melakukan pelembagaan politik denokratis. Sebab lainnya, tentu saja karena kualitas SDM politik termasuk para elite politik yang masih belum kuat utk menjadi pelaksana penegak demokrasi.
Karena itu, tak terlalu mengherankan jika kualitas demokrasi Indonesia cenderung makin menurun ketika makin jauh dari awal reformasi. Perilaku elit parpol seperti yg ditampilkan oleh PJ, PS, SP, dll yang cenderung formalistik tetapi miskin substansi, akan cenderung makin "diterima" atau "dibiarkan" publik. Apalagi jika komponen masyarakat sipil Indonesia juga semakin terseret arus politik praktis!
Perpolitikan Indonesia akan menjadi senakin elitis, forlmalistik, dan demokrasinya tentu makin semu. Ini tentunya kontradiktif dengan dinamika sosial yg ditandai dengan makin terbukanya informasi dan peningkatan "kecerdasan" publik.
Simak tautan ini:
1. https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2019/soal-pidato-sindiran-surya-paloh-respons-para-elite-di-pdip-beragam/
2. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191109142608-32-446903/nasdem-pidato-partai-pancasilais-surya-paloh-bukan-sindiran
3. https://nasional.kompas.com/read/2019/11/09/16272141/pasca-pidato-soal-partai-pancasilais-surya-paloh-nasdem-dan-pdi-p-sahabat
4. https://nasional.tempo.co/read/1270167/pengamat-surya-paloh-menyindir-nyindir-jelas-meradang-ke-pdip
0 comments:
Post a Comment