Thursday, August 20, 2020

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM, 1 MUHARRAM 1442 HIJRIYYAH

 
Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat & karuniaNya keada kita semua, berupa:

Rasa syukur,
Cinta-kasih kepada sesama,
Keberanian membela kebenaran,
Rasa berkecukupan,
Kebijaksanaan dalam berfikir dan berbuat,
Kesabaran menghadapi kehidupan, dan
Kesehatan lahir maupun batin.
Amin YRA

Insya Allah... 🤝🤲🌷💪
Share:

Tuesday, August 18, 2020

KAMI SEBAGAI GERAKAN MORAL & POLITIK

Hari ini, 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta. Deklarator gerakan moral dan politik ini terdiri atas beberapa tokoh nasional dari berbagai latar belakang, mantan pembesar militer, tokoh-2 dari masyarakat sipil, mantan pemimpin parpol, dsb.

Dalam kesempatan itu, Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo, mantan Ketum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin, dan tokoh NU, Prof. Dr. Rochmat Wahab, menyampaikan pidato deklarasi, sebagai Presidium KAMI.

KAMI menyatakan diri sebagai gerakan moral yang memiliki dimensi politik yang disebut sebagai "politik moral," sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Din Syamsuddin. Gerakan ini ingin memperjuangkan keadilan dalam berbagai dimensi (poleksosbudhankam) yang pada saat ini, di bawah Pemerintah PJ, dianggap telah mengalami berbagai kemunduran dan bahkan menuju kejatuhan. Karenanya, slogan gerakan ini adalah bahwa Indonesia perlu "diselamatkan." Deklarasi di Jakarta ini juga diikuti deklarasi KAMI di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Berbagai kelompok dalam masyarakat sipil Indonesia (MSI), baik ormas maupun kalangan cendekiawan, dan media, menjadi bagian pendukung KAMI. Bahkan sebagian orang dari kelompok Islam politik pun tampak hadir dalam deklarasi tsb. Yang belum muncul secara nyata adalah kelompok-2 mahasiswa yang biasanya juga merupakan salah satu komponen utama dalam gerakan-2 oposisi terhadap Pemerintah.

Dari deklarasi KAMI hari ini, tampak bahwa gerakan moral ini memang didirikan secara cukup serius dan memiliki platform serta agenda-2 alternatif terhadap Pemerintah PJ. Karenanya bukan tidak mungkin bahwa KAMI juga dipersiapkan untuk mengusung capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Di samping itu, tentu dalam wacana dan kiprahnya, KAMI akan dibangun sebagai kekuatan oposisi non-elektoral. Apakah akan berhasil atau tidak, kita ikuti dinamika pasca-deklarasi ini dan, tentu saja, bagaimana Pemerintah PJ meresponnya.

KAMI adalah sebuah fenomen dalam dinamika perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Keduanya saat ini mengalami setback sebagaimana dilaporkan oleh Indeks Demokrasi Internasional maupun dirasakan oleh berbagai komponen masyarakat Indonesia. Semoga gerakan ini akan menghasilkan pemberdayaan dan konsolidasi demokrasi, dan bukan sebalikna memperlemah keduanya, di Indonesia tercinta.

Simak tautan ini:

Share:

Saturday, August 15, 2020

SPRITUALITAS & MORALITAS SEBAGAI LANDASAN PERJUANGAN: SEBUAH REFLEKSI UNTUK EPHORUS (EMERITUS) PDT. DR. SAE NABABAN



Oleh Muhammad AS Hikam

I. Latarbelakang

Sungguh merupakan sebuah kehormatan luar biasa yang diberikan kepada saya ketika mendapat undangan untuk menghadiri dan sekaligus meminta agar saya dapat berpartisipasi sebagai salah seorang pembicara dalam acara webinar dalam rangka bedah buku yang berjudul Selagi Masih Siang: Catatan Perjalanan Pendeta DR. SAE Nababan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020) hari ini. Terus terang, sampai sekarang, saya masih ragu-ragu untuk menerima bagian menjadi pembicara, tetapi sebaliknya untuk bagian menghadiri undangan itu saya terima langsung dan dengan sukacita. Saya bahkan sempat bertanya kepada mBak Rosida Nababan, teman akrab saya sejak tahun 1990an yang notabene adalah salah seorang puteri Ephorus (Emeritus) Pdt. Dr. SAE Nababan: “Layakkah saya menjadi pembicara untuk bedah buku hasil karya seorang tokoh sebesar beliau itu?”

Pertanyaan tersebut bukan basa-basi. Saya (tentu secara subyektif) otomatis menyejajarkan Ephorus (Emeritus) Pdt. Dr. SAE Nababan dengan orang-orang besar di Republik ini, khususnya para pemimpin dari kalangan agamawan, seperti alm. Gus Dur (Islam), alm. Romo Mangunwijaya (Katholik), alm Ibu Gedong (Hindu) yang semua sudah meninggal kita: dan Buya Syafii Ma’arif (Islam), Romo Magnis Suseno (Katholik), Pak Pdt. Dr Stephen Tong (Kristen Protestan) dll untuk menyebut beberapa nama yang masih bersama kita hari ini. Lha sementara saya ini, boro-boro punya kapasitas untuk mengomentari karya-karya beliau, bahkan jangan-jangan untuk mengikuti jejak perjuangan mereka saja, dalam istilah Jawa, saya masih “keponthal-ponthal” alias pontang panting!

Mbak Rosida, seingat saya, menjawab pendek: “Itu sudah keputusan panitia, mas. Saya menyampaikan saja.” Yang disebut “panitia” itu (lagi-lagi dalam pikiran saya) tentu terdiri atas orang-orang seperti bung Hotasi Nababan dan Bang Panda Nababan. Kalau dengan bung Hotasi saya mungkin masih berani menolak, tapi kepada Bang Panda, rasanya saya bisa “kualat” kalau menolak. Bisa-bisa implikasi langsung dari penolakan tsb adalah terhentinya kiriman Majalah Keadilan, yang beliau pimpin, ke rumah saya. Dan juga, kalau saya menolak, khawatir membuat kecewa mBak Rosida Nababan dan suaminya bung Elwin Tobing. Pasalnya keduanya selama beberapa tahun ini (4-5 th) telah dengan sukarela mau saya “titipi” puteri saya yang sedang sekolah di UC Irvine, California, agar dipantau dan ditemani supaya tidak terlalu sendirian di negeri orang. Last but not the least, ini belum lagi hutang budi saya kepada alm. Bang Asmara Nababan (adik bungsu Ephorus) yang, pada masa hidupnya, menjadi salah seorang rujukan saya untuk belajar memahami dinamika politik Indonesia. Terutama saat beliau memimpin INFID (the International NGO Forum on Indonesian Development). Bahkan, kalau sekarang ini saya juga menjadi salah satu bagian di LSM tsb, kemungkinan juga karena “barokah”nya almarhum Bang Asmara!

II. Spiritualitas dan Moralitas Sebagai Landasan

Oleh panitia, saya diberi tugas membahas bab 8 dan 9 buku otobiografi yang terdiri atas 10 bab ini. Dua bab tersebut khusus mengulas pemikiran dan kiprah perjuangan Pdt. Dr. SAE Nababan sebagai seorang pemimpin dan agamawan (Ephorus HKBP) yang aktif baik pada level lokal, nasional, regional, dan global. Beliau juga secara langsung mengalami sendiri bagaimana harus melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru, dalam kasus-kasus penindasan HAM dan intervensi terhadap Gereja HKBP yang beliau pimpin, terutama pada masa-masa terjadinya dualisme kepemimpinan pada akir 1980-an sampai akhir 1990-an, jelang terjadinya Reformasi yang menumbangkan rezim tsb.

Bagi saya pribadi, membaca dua bab tersebut seakan membaca sebuah novel Thriller dengan suspens yang menengangkan (walaupun berakhir happy!). Saya harus mengatakan SALUT dengan tulisan Pdt SAE Nababan ini, karena baik isi maupun alur (plot) ceritanya tak kalah dengan para novelis kelas kakap semisal John Grisham, David Baldacci, John Patterson, dan Lee Child yang hebat dalam membuat pembacanya tak bisa melepaskan novel-novel mereka sampai selesai itu. Dari bab pertama, perjalanan kehidupan di masa kecil dan masa pembentukan karakter (character building), buku ini memberikan gambaran yang detil dan kaya, bahkan dimulai dengan sebuah syair karya Sitor Situmorang, pujangga besar dari Sumatera Utara itu, tentang keindahan tempat lahir beliau Pak Pdt., yaitu kota Tarutung. Dan dari bab-bab 1-4, buku ini memberikan kepada kita bagaimana sosialisai dan pendidikan masa kecil serta masa remaja itu begitu penting dalam membentuk karakter seseorang yang akan punya andil besar dalam perjalanan hidupnya kelak, Termasuk seorang Soritua Albert Ernst Nababan!

Pada bab 5 buku ini kita bisa membaca landasan spiritualitas dan moralitas bersumber darii agama (Kristen) yang kemudian, pada hemat saya, menjadi pijakan utama beliau, dan disebutnya sebagai “Teologi Keseimbangan” (TK) itu. Tujuan dari TK adalah menjembatani dua kutub pandangan yang sedang dominan dalam masyarakat dan keduanya diametral berlawanan: Yang satu menganggap bahwa “mereka yang unggul akan berhasil maju dan bertahan hidup” berdasarkan prinsip Darwinian survival of the fittest; sedang di kutub lain menganggap bahwa tujuan masyarakat adalah “terciptanya kehidupan sama rasa dan sama rata” yang berdasarkan pada sebuah pandangan utopia yang hanya ada dalam bayangan dan tak mungkin terwujud (hal. 235).

Untuk menjembatani dua kutub tersebutlah Pdt. SAE Nababan mengusulkan tiga pendekatan solutif berdasar pada spiritualitas dan moralitas bermasyarakat yang bersumber dari ajaran Kristen, dan diletakkan dalam sebuah konteks dinamika sosial yang kongkrit: 1). Gereja berdasarkan realitas yang ada dalam masyarakat. Gereja bisa makmur jika masyarakat makmur (Yeremia 29:7) ; 2). Kemiskinan dan ketidak adilan adalah hasil proses sejarah yang ekspolitatif sehingga menyebabkan “masyarakat tidak lepas dari pemerasan dan eksploitasi” dan; 3) Bahwa Allah mencintai dan mengasihi semua manusia, tetapi KETIDAKADILAN menciptakan kesenjangan. (hal. 236).

Saya rasa, dalam perjalanan kehidupan beliau sampai hari ini, termasuk perjuangannya melawan rezim Orba dengan segala manifestasinya, ketiga landasan spiritual dan moral ini lah yang selalu menjadi obor yang secara konsisten dipegang oleh Pd. SAE Nababan. Tentu saja konteks menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ketiga prinsip TK tersebut, tetapi dengan landasan itulah saya para pemimpin agamawan seperti alm Gus Dur, Romo Mangunwijaya, Ibu Gedong dll akan bisa berbagi (share). Jadi tak heran apabila Ephorus (Emeritus) Pdt. Dr. SAE Nababan bisa dengan cepat akrab dan sejalan dengan alm. Gus Dur pada saat bergulirnya gerakan Reformasi!

III. Perjuangan Pdt. Ephorus (Emeritus) SAE Nababan Pada Era Orde Baru

Dengan perspektif di ataslah saya mencoba “membaca” dan memahami perjuangan Pdt. Nababan dalam melakukan perbaikan di dalam Gereja HKBP dan kemudaian berinplikasi terjadinya persinggungan dengan kekuasaan negara yang pada saat itu dipegang oleh sebuah rezim yang menggunakan sistem pemerintahan otoriter. Kendati akar masalah dan konflik dalam HKBP adalah ihwal internal organisasi keagamaan tsb, yakni faksionalisme yang terjadi sejak 1987, pada akhirnya ia menjadi lahan subur bagi intervensi negara yang memang memiliki karakter mengontol, mengawasi, dan meminta kepatuhan semua kekuatan dalm elemen masyarakat sipil kepadanya. Dalam konteks Orde Baru, maka pendekatan yang digunakan agar masy. Sipil tunduk dan lemah vis-à-vis Negara, adalah: 1) Korporatisme Negara (State Corporatism); 2) Birokratisasi Politik (Political Bureaucratization); 3) Hegemoni ideologi (Ideological Hegemony).

Negara, di dalam format sistem politik Orba, tidak akan mentolerir elemen apapun di dalam masyarakat sipil untuk mandiri atau terbebas dari pengawasan negara, apalagi organisasi politik dan birokrasi. Doktrin massa mengambang, korporatisasi terhadap seluruh organisasi masyarakat dan politik, penguasaan total terhadap birokrasi sipil dan militer, serta tafsir tunggal terhadap ideologi negara, Pancasila, merupakan konsekuensi logis dari penggelaran sistem politik otoriter. Jika terdapat organisasi masyarakat sipil yang dianggap memiliki potensi mandiri dari kontrol dan pengawasan negara maka ia akan dianggap sebagai potensi ancaman sistemik dan, karenanya, akan diusahakan untuk ditundukkan, melalui aproripasi dan intervensi.

Kasus HKBP, jika dilihat di permukaan, disebabkan adanya konfilk seputar masalah suksesi antar pihak yg ingin melanjutkan “tradisi” yakni Sekjen HKBP mengganti Ephorus yang selesai masa baktinya, di satu pihak, dengan kelompok “reformis” yang menginginkan tak harus otomatis, tetapi lewat pemilihan Sinode Godang (SG). Pdt. SAE Nababan lebih cenderung kepada pihak yg disebut terakhir, karena cara lama merupakan bukti telah telah terjadinya apa yang disebutnya “kegersangan rohani dalam Gereja.” Konflik internal tsb tak menemukan penyelesaian penyelesaian yg memuaskan yang, pada gilirannya, menjadi pintu masuk bagi Negara untuk campur tangan, baik dikarenakan adanya “undangan” dari salah satu pihak yang berselisih di dalam HKBP maupun karena keniscayaan sistem politik Orba. (hal. 353). Konflik memuncak dan bahkan di beberapa wilayah menimbulkan pergolakan yang meminta korban para jemaat HKBP, seperti dilaporkan oleh Majalah Tempo pada awal 1990an. Inilah masa-masa dimana intevensi negara terhadap ormas keagamaan seperti juga terhadap NU pada Muktamar Cipasung 1994 secara terang-terangan dilakukan oleh Orba,

Menyikapi intervensi Negara itu kubu Pdt. SAE Nababan memilih untuk melakukan perlawanan dengan memakai dasar spiritual dan moralitas Gereja, sebagaimana dikatakan dalam Kitab Wahyu, 2:10. Perlawanan bukan saja dalam bentuk penolakan terhadap Sinode Godang (SG) 1992 (yang kemudian sempat diskors), tetapi juga gerakan ummat HKBP yang berupa penggalangan kekuatan dengan slogan “Setia Sampai Akhir” (SSA) dengan mengutip ayat tsb. Ephorus (Emeritus) Pdt. Dr. SAE Nababan sendiri, tampaknya kurang berkenan dengan penukilan ayat untuk gerakan SSA tsb. Ini menunjukkan bahwa pendekatan non-kekerasan lebih dipilih sebagai reslosi konflik kendati pun bukan sesuatu yang mudah atau bahakan populer di kalangan pihak-pihak yang berkonflik.

Walhasil, pengalaman HKBP di akhir era Orba menunjukkan bahwa sebagai salah satu elemen masyarakat sipil Indonesia, ia berhasil mempertahankan diri dari gempuran negara yang memiliki kekuatan besar (Bakorstranasda, DanRem, DanDim, Polri, Babinsa, Birokrasi Pemerintah, dan bahkan Pengadilan). Perlawanan nir kekerasan dari Forum Keprihatinan Warga (FKW-HKBP), misalnya, adalah sebuah contoh efektifitas dari mereka yang berada di lapis bawah yang mengandalkan apa yang oleh James Scott disebut senjata kaum lemah alias “weapons of the weaks”, misalnya, penggalangan jemaat di akar rumput; penorganisasian dan konsolidasi jemaat; penciptaan jejaring komunikasi ummat; dan gelar Kebaktian Kebangunan Rokhani (KKR) bagi mereka yang berada “di luar” HKBP “resmi” yang kepengurusannya diakui oleh rezim.

Kendati perjuangan HKBP menegasi intervensi Negara baru usai bersamaan dengan tumbangnya rezim Orba pada 1998, namun kekuatan moral sebagai landasan perjuangan yang disahare oleh kelompok-kelompok masyarakat lain di Indonesia tak dapat dinafikan efektifitasnya, Landasan moral yang dipakai sangat jelas sebagaimana beliau katakan:

Gereja tidak boleh ikut-ikutan merebut atau ikut dalam perebutan kekuasaan, tetapi harus menjinakkan kekuasaan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Cara yang diterapkan Yesus adalah gerakan moral, tanpa sedikitpun bentuk kekerasan.” (hal. 393. Italic dari saya)

Visi politik berbasis spiritualitas dan moralitas yang dibangun, digemakan, dan dipraktikkan dalam berbagai wacana dan praksis perjuangan Pdt. SAE Nababan memiliki paralel dengan yang dilkaukan para pemimpin dan tokoh agama di seluruh dunia. Ia adalah sikap yang juga diikuti oleh Pdt. Martin Luther King, Jr. di Amerika, Mahatma Gandhi di India, Dalai Lama di Tibet, Nelson Mandela di Afrika Selatan, KH Abdurrahman Wahid di Indonesia, Vaclav Havel di Cekoslowakia, dll tokoh-tokoh kemanusiaan. Keberhasilan dan kemenananganya bukanlah diperuntukkan hanya bagi kepentingan ummat HKBP dalam kasus Pdt. Nababan, atau kaum nahdliyyin dalam kasus Alm Gus Dur, atau masyarakat Afro-Amerika dalam perjuangan MLK. Tetapi terutama untuk kemanusiaan: pembebasan dari penindasan dan ketidakadilan!

Akhirnya, buku “Selagi Masih Siang: Catatan Perjalanan Pdt Dr. SAE Nababan” ini, menurut hemat saya, bukan sekedar buku kenang-kenangan dan otobiografi penulisnya saja, tetapi juga sebuah sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup dari salah seorang putra terbaik dan tokoh besar bangsa Indonesia. Karenanya ia perlu terus ditelaah, ditafsirkan, dan dijadikan sumber yang tak pernah kering bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Khususnya bagi generasi-generasi sekarang dan yang akan datang. Mauliate Godang. Horas Oppung!!

Pamulang 14 Agustus 2020

*) Disampaikan dalam acara bedah buku “Selagi Masih Siang: Catatan Perjalanan Pdt Dr. SAE Nababan,” pada 15 Agustus 2020, melalui Zoom.
Share:

Friday, August 14, 2020

NATALIUS PIGAI & KRITIK TERHADAP PRESIDEN JOKOWI SOAL BINTANG JASA

Opini Natalius Pigai (NP) tentang pemberian Bintang Jasa Mahaputra oleh Presiden Jokowi (PJ) kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah (FZ dan FH) saya rasa perlu dicermati dan dikritik balik. Ia mengatakan: "Bukan kita rendahkan bintang jasa negara, tapi jasa itu diberi oleh yang pendendam, benci dan tidak kredibel.”

Selain itu, mantan Komisioner Komnas HAM tsb juga menyebut bahwa PJ adalah sosok yang rasis dan benci dengan Papua. “Kalau saya, orang Papua sudah duga dia rasis dan benci Papua,” kata Pigai.

Menurut saya, opini-opini di atas bukan saja TAK MENDIDIK bagi para warganegara RI, tetapi juga bisa diduga sebagai sebuah ekspressi KEBENCIAN pribadi. PJ selain punya hak prerogatif, beliau juga menggunakan landasan aturan main yang berlaku dalam memberikan tanda jasa tsb. Demikian pula belum ada bukti-bukti faktual, baik dalam wacana maupun kebijakan publik PJ, yg bisa dituding sebagai rasis dan membenci Papua.

Beropini tentu saja secara Konstitusional adalah hak warganegara. Namun opini yang sarat dengan kecurigaan berlebihan dan tanpa disertai argumentasi dan fakta yang valid dapat menghancurkan kualitas opini tsb. Bahkan bisa memukul balik pembuatnya sendiri. IMHO

Simak tautan ini:

Share:

Thursday, August 13, 2020

KAMALA HARRIS RESMI CAWAPRES PARTAI DEMOKRAT DALAM PILPRES AMERIKA SERIKAT

Simak tautan video yang ditautkan di bawah ini. Kamala Harris, Senator dari Partai Demokrat mewakili negara bagian California, resmi diperkenalkan kepada rakyat AS oleh capres (yang juga mantan Wapres) Joe Biden. Kamala dalam pidato pertamanya sebagai cawapres sangat tegas dan keras, tapi tetap dengan gaya khasnya yang santai, mengritik Presiden Donald J. Trump yang dianggapnya gagal dalam memimpin negaranya selama nyaris 4 tahun terakhir.

Kamala khususnya mengritik POTUS (Presiden AS) dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga AS menjadi negara maju yang paling banyak korbannya (lebih dari 125 ribu meninggal). Ia membandingkan Trump dengan Presiden Barack Obama dan Wapres Joe Biden yang ketika itu menghadapi pandemi Ebola, yang juga sangat berbahaya, tetapi hanya 2 orang yang menjadi korban meninggal! Mengapa demikian? Karena Trump, masih menurut Kamala, adalah pemimpin yang tak mempercayai sains, tetapi memilih untuk memercayai "mujizat" (miracle) dan meremehkan bahaya pandemi Covid-19. Sebaliknya, Obama-Biden, adalah sosok pemimpin-pemimpin yang mempedulikan rakyat dan memaksimalkan ikhtiar penerapan sains untuk mengatasi pandemi dan bencana.

Cawapres partai Demokrat itu pun tak lupa mengritik keras sang petahana dalam mengurus perekonomian AS, yang bagus ketika pemerintah Obama-Biden "mewariskannya", tetapi menjadi jeblog dalam waktu hanya tiga tahun, khususnya bagi rakyat lapis bawah. Dibanding dengan semua negara industri maju dunia, kata Kamala, perekonomian AS saat ini adalah yang terpukul paling keras (the hardest hit) oleh karena salah urus yg dilakukan Trump sebagai presiden. Dia menunjukkan pengangguran yang naik tiga kali lipat saat ini dibanding era Obama-Biden. Bagi Senator dari California tsb, negara adikuasa itu mengalami kemunduran karena dipimpin oleh orang yang tak mampu mengelola pemeritahan, seperti ketidakmampuannya mengelola bisnisnya!

Pasangan Biden-Harris adalah sebuah peristiwa historis. Pertama kalinya seorang perempuan Afro-Amerika menjadi cawapres. Uniknya, Joe Biden sendiri adalah Wapres dari Presiden Obama, yang juga seorang keturunan Afro-Amerika, yang kini gantian: cawapresnya juga seorang Afro-Amerika. Dan seorang PEREMPUAN!

Semoga sukses! (MASH)

Simak video ini:

Share:

Wednesday, August 12, 2020

THE DEMOCRAT'S VP CANDIDATE KAMALA HARRIS: IS SHE A WINNING TICKET?


By Lily Hikam*)

Earlier today the Biden campaign announced a notable event in the US history: Senator Kamala D. Harris, a Democrat from California, a former Attorney General, as their vice presidential candidate nominee, accompanying Joe Biden on the Democratic Party ticket for the upcoming presidential election in November 2020.

My reaction: not surprised to say the least.

There have been hints in recent weeks about who Joe Biden’s VP pick would be. A leaked Politico piece stating that the Biden campaign chose Harris as VP, not the least among them. Sen. Amy Klobuchar (D-Minnesota) dropping out of consideration and quoted as saying “this is a moment to put a woman of color on that ticket.”

In the aftermath of George Floyd’s murder by four Minnessota police officers and the riots and social unrest this act of savagery sparked, racial issues and racial justice (or lack thereof in American society) came back to the forefront of American consciousness and national discourse. Suddenly, issues such as police brutality, systemic racism, America’s racist criminal justice system and prevalent other race issues became the number one topic for national discourse.

The Democratic Party, who has long since fancied itself as the Party of inclusivity and diversity, then capitalized on this sudden shift in political climate by performing multitudes of symbolic gestures signaling their support for Black lives, without actually doing anything to improve Black lives. Who could forget the stunt Nancy Pelosi, Chuck Schumer and other Democratic congressional leaders pulled with their Kente cloths and kneeling for 9 minutes? Not to mention, the multitudes of “Black Lives Matter” murals in cities like Washington DC and New York City. The latter of which was located in front of Trump Tower at the direction of NYC Mayor Bill De Blasio. That’ll show him who’s boss!

But the Democrats never actually supported any legislation that would have immensely help the lives of African-American citizens through all of this upheaval. Their presidential nominee is Joe Biden, who wrote The Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, which introduced “mandatory minimum sentencing” and the “three strikes” law, both of which compounded to result in the incarceration of Black males at a rate higher than that of White males. Biden was also staunchly against the legalization of marijuana, part of Richard Nixon’s famed “War on Drugs” initiative, which resulted in the criminalization of the lifestyle of Black and Latino communities in the United States, again disproportionately sentencing people in these communities to jail time. I can go on and on about Biden’s terrible record on criminal justice, but I won’t. Instead I will urge you all to read the book “The New Jim Crow” (2015) by Michelle Alexander who expertly detailed all of this stuff.

We’ve established Biden’s abysmal record on criminal justice and how he played a big role in turning the United States into the world’s largest penal colony. In this, he was undoubtedly guilty of, and until recently still defended the 1994 Crime Bill. He should be the last person in the world running for president in a political climate where criminal justice is taking center stage. One would think that he would choose a running mate that could balance the ticket, persuade his detractors and people who were wary of his voting record on this issue, but instead he doubled down on his “tough on crime” stance and picked Kamala Harris, the current Senator and former Attorney General of California.

Nicknamed “California’s top cop” or “Copmala” by her critics, Kamala Harris, in many ways, is the perfect complement to Joe Biden. Both are staunch corporatists who will always fight for the interests of the Democratic Party Donors, not the people’s interests. Both are massive supporters of the Military Industrial Complex. Harris recently just voted AGAINST a 10% reduction in military spending and voted AGAINST Donald Trump’s attempts to withdraw American troops from Afghanistan. Both are friends of AIPAC (American-Israeli Public Affairs Committee) and fiercely opposed the Boycott, Divestment and Sanction (BDS) movement. Both are against universal social safety net programs, preferring the tried and true Democratic staple of means testing every single social assistance programs to oblivion, and most importantly they both shared the same tough-on-crime stance on criminal justice.

Kamala Harris liked to promote herself as a “Progressive Prosecutor”, yet a quick look on her record showed a prosecution record not that different from that of a prosecutor in the deepest of the Red States. There were multiple instances of Harris upholding wrongful convictions that had been secured through evidence tampering and false testimony. The most notable of these is the case of George Gage, a man wrongfully convicted of sexual misconduct. Harris’ teams of prosecutors withheld evidence from the court, and when judges compelled her to dismiss the case, she refused, resulting in Mr. Gage to still serving a 70-year sentence to this day. Harris also refused to release non-violent drug offenders out of fear of shortage of prison labor. The argument used was releasing non-violent drug offenders would result in California experiencing a shortage of important labor workforce. Indeed, in California prisoners can earn up to 22 cents per hour fighting forest fires alongside firefighters.

Harris laughed when someone suggested the possibility of legalizing marijuana, yet during her ill-fated presidential run proudly stated in an interview that of course she smoked marijuana since “half of her family is from Jamaica.” Quite possibly, the highlight of Kamala Harris’ presidential campaign was when Tulsi Gabbard (D-Hawaii) exposed her horrible criminal justice record on the debate stage, resulting in the former's plummeting in the polls and dropping out of the race before a single primary or caucus was even held. I would also like to note that Kamala Harris didn’t win a single delegate. So, the current vice presidential candidate is actually someone who couldn’t even win a single primary/caucus and didn’t win a single delegate!.

Harris also prosecuted parents of truant children, opposed ending cash bail which disproportionately impacted poor people and is a proponent of civil asset forfeiture, which is tantamount to legalized robbery of private citizens by police officers. And despite overwhelming support to abolish the death penalty in California, she was firmly against it. Steven Mnuchin, current Secretary of Treasury, is a frequent donor to Harris’ attorney general and senatorial campaigns, and during the 2010 housing crisis at One West Bank, which Mnuchin was a major shareholder, foreclosed illegally on homeowners. Interestingly, Harris, as attorney general back then, refused to prosecute Mnuchin even though she had grounds to. I’m sure it was just a "coincidence."

Kamala Harris’ appointment as VP candidate was nothing more than pandering to the African-American community and the progressive base. The Democratic Party needs to show that they’re the party of inclusivity, diversity, and progressive ideals. Unfortunately, this is just skin deep. The Democratic Party has no interest in pursuing and advocating for universal policies such as universal healthcare, universal basic income, universal childcare or $15 living wage, all of which are policies that will endow economic and racial justice to people of all races and creeds. And so this is the best they can offer their voters: the first African-American woman vice presidential candidate. A token gesture in place of a real reform. There’s nothing unique about Kamala Harris’ policy compared to other Democrats. Her domestic and foreign policies are standard Democratic Party orthodoxy. But I guess in this age of identity politics, and post-truth politics, representation is all that matters.

Would this Biden-Harris ticket be a winning ticket? Who knows. In this uncertain age of pandemic when the only thing voters want is to just REPLACE Trump, there’s a high chance they could win. Although to be fair, a ham sandwich with a “D” next to its name could also win against Trump in the current condition.

I would tell you this, though, Joe Biden has successfully united the Left and Right by picking someone who is hated by both of them. So, a great job on forming a unity ticket!

In closing, enjoy this amazing video of Tulsi Gabbard destroying Kamala Harris’ presidential campaign on national television:


*) PhD candidate
Department of Biological Chemistry
School of Medicine, the University of California, Irvine, CA,
USA
Share:

Friday, August 7, 2020

NU, IHWAL KEPEMIMPINAN KHARISMATIK ATAU MANAJEMEN ORGANISASI?


Kata almaghfurlah Gus Hasyim, mantan Ketum PBNU: "Berbeda pendapat sudah biasa di kalangan NU. Yang belum biasa berbeda pendapatan." Sindiran humoris khas pondok pesantren ini sepintas hanya lucu, padahal kalau ditafsirkan bisa bermakna dalam dan "devastating" alias dahsyat. Sebab, menurut hemat saya, ia memotret dua hal yang sering dianggap dikotomis dalam ormas yg dijuluki "tradisional" seperti NU: yakni locus dari kepemimpinan  kharismatik dalam dunia dan lingkungan modern.

Jika terjadi kasus seperti perbedaan pandangan soal keluar atau tetap ikut dalam program Program Organisasi Penggerak (POP) besutan Kemendikbud, misalnya, muncul pertanyaan: Apakah pemimpin kharismatik mulai tergusur oleh keniscayaan kepemimpinan modern di NU?

Menurut saya tidak. Pertanyaannya bukan soal sumber kepemimpinan. Kharisma masih kuat, tetapi yang menjadi persoalan ormas Islam terbesar itu, bahkan bisa dikatakan "mletho", adalah sistem manajemen organisasinya. Masa sih untuk menyikapi urusan POP malah terjadi "kompetisi" alias lomba untuk saling mengatasnamakan PBNU dan Rais Aam?

Kalau menerapkan manajemen paling dasar saja, apalagi kalau merujuk pada AD/ART PBNU, mestinya kan hanya melalui satu pintu: Lembaga Pendidikan dan Maarif NU (LPM NU). Bukan saja ia adalah lembaga yang tupoksinya jelas merupakan instrumen PBNU utk masalah pendidikan, tetapi ia juga BUKAN bekerja atas nama pribadi. Sementara, apa yang dilakukan Katib Aam Syuriah PBNU, jelas bukan tupoksi beliau untuk bikin deal dg Kemendikbud terkait POP. Paling pol beliau bisa saja melakukan konsultasi dengan Mendokbud dan itupun mesti berbarengan dengan pemegang otoritas di Tanfidiyah PBNU, yaitu lagi-lagi LPM NU.

Jadi menurut saya, soal kharisma para masyayikh (Ulama atau Kyai atau Ustadz) masih kokoh di organisasi NU. Cuma dalam mengelola organisasi yang, menurut saya, masih ketinggalan kalau dibanding ormas lain dalam masyarakat sipil Indonesia. Lihat saja Muhammadiyah, misalnya, selain tidak ada kasus berantem soal siapa yg berhak mewakili organisasi dalam kasus POP, juga tak ada yang "berlomba" bikin statemen di media (yang anak kecil pun tahu ini akan potensial digoreng jika ada perbedaan sedikit saja!)

Sistem manajemen yang baik justru akan mampu menyeimbangkan dan memberdayakan antara komponen kharisma dengan efektifitas organisasi. Kalau manajemen rapuh, maka dalam jagad yg makin banyak godaan untuk berbeda pendapatan saat ini dan ke depan, makin rentan organisasi dari upaya pelemahan.

Belum apa apa sudah mulai berkembang spekulasi bahwa NU pecah soal mereaksi POP. Nanti belum lagi kalau "keribetan" internal PBNU ini dibaca dengan perspektif lain, misalnya dikaitkan dengan Muktamar nanti. Siapa yang paling dapat nama kalau kerjasama NU-Mendikbud jadi atau tidak jadi? Dua-duanya bisa saja "diolah" menjadi bahan kampanye bagi warga nahdliyyin.

Mengutip (dengan agak sembarangan) kata-kata Presiden Bill Clinton, ttg masalah kunci yg dihadapi AS saat beliau berkuasa, beliau bilang: "It's the economy, stupid!", maka jangan-jangan dalam konteks PBNU dan jam'iyyah NU sekarang dan yang akan datang adalah "It's the management, Insya Allah."?? IMHO.
Share:

Wednesday, August 5, 2020

KABAR DUKACITA DARI BEIRUT, LEBANON



Sahabat, berikut ini saya share penjelasan dari Dubes RI untuk Republik Lebanon, Bpk. Hajriyanto Y. Tohari, terkait peristiwa ledakan besar yg terjadi di Beirut, Lebanon. Terlepas dari apapun penyebabnya, kita berdukacita dan prihatin dengan apa yg telah terjadi di negara tsb.

Semoga Tuhan melindungi kita semua:
========👇========
"Salam. Terima kasih atas perhatian dan doa bapak/ibu sekalian kepada kami. Ijin menyampaikan informasi terkait ledakan yang terjadi di Beirut pada 4 Agustus 2020:

1. Ledakan sangat besar yang telah kami laporkan terdahulu terjadi di Port of Beirut pada pukul 18.02 Waktu Setempat. Lokasi port berdekatan dengan Downtown Beirut. Tingkat kehancuran dan kerusakan properti terjadi dalam radius beberapa kilometer dari pusat ledakan.

2. Sejauh ini belum ada keterangan resmi penyebab ledakan. Sumber awal menyampaikan analisa bahwa ledakan terjadi di salah satu hangar besar yang menyimpan bahan-bahan rentan meledak yang disimpan di pelabuhan.

3. Ada informasi juga bahwa ledakan besar tersebut berasal dari bahan Sodium Nitrat dalam volume besar yang disimpan di Port. Sodium Nitrat adalah bahan putih yang digunakan utk pengawet makanan dan bisa meledak apabila terkena api.

4. Kementerian Kesehatan Lebanon menyampaikan informadi jumlah korban meninggal mencapai puluhan dan korban luka-luka mencapai ratusan.

5. Berdasarkan pengecekan terakhir seluruh WNI dalam keadaan aman dan selamat. Dalam catatan KBRI, terdapat 1.447 WNI, 1.234 diantaranya adalah Kontingen Garuda dan 213 merupakan WNI sipil termasuk keluarga KBRI dan mahasiswa.

6. KBRI telah menyampaikan imbauan melalui WAG dan melalui simpul-simpul WNI. Sejauh ini WNI terpantau aman. KBRI telah mengimbau utk segera melapor apabila berada dalam situasi tidak aman.

7. KBRI telah melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian dan meminta laporan segera apabila ada update mengenai WNI dan sepakat akan segera menyampaikan informasi kepada KBRI.

8. 1 (seorang) WNI yang sedang di karantina di RS Rafiq Hariri, Beirut, yang tidak jauh dari lokasi ledakan, juga sudah terkonfirmasi aman.

Demikian, terima kasih.
Hajriyanto Y Tohari
Dubes RI untuk Lebanon."

Selesai.

Simak tautan ini:

Share:

Tuesday, August 4, 2020

TRUMP & IDE MENUNDA PILPRES DI AS



Kurang lebih 3 bulan lagi, tepatnya tanggal 3 November 2020, Pilpres di AS akan digelar. Dari berbagai survei di negara-negara bagian yg disebut dengan wilayah-wilayah "ajang perebutan suara" (battleground states), seperti Florida, Wisconsin, Michigan, Ohio dll, petahana Trump dari partai Rebublik, cenderung kalah jauh dari penantangnya, Joe Biden, kandidat partai Demokrat.

Mungkin didorong oleh kakhawatiran akan kalah telak itu, maka Trump punya ide "nyleneh" yang langsung ditolak oleh banyak pihak, termasuk oleh Ketua Senat AS, Mitch McConnell, yang notabene dari partai Republik dan biasanya selalu "sendiko dhawuh" kepada sang penghuni Gedung Putih itu.

Alasan yang dikemukakan Presiden Trump di ruang publik untuk menunda Pilpres adalah kekhawatiran bahwa cara pemungutan suara yg melalui kiriman pos akan menyebabkan terjadinya kecurangan. Dalih ini dianggap tak masuk akal karena cara yg seperti itu sudah sering dilakukan dan TIDAK PERNAH ada kasus kecurangan pemungutan suara melalui pos tsb. Tetapi alasan penolakan yang lebih mendasar lagi adalah fakta bahwa di negara Paman Sam itu tak pernah terjadi penundaan Pilpres kendati dalam kondisi darurat seperti perang dunia pun!

Tak pelak, sang petahana lantas menuai kritik ramai-ramai di ruang publik sebagai pemimpin yang dituding berusaha mengubah sistem demokrasi menuju otoriterisme. Popularitas Trump yang rendah akibat kegagalan-2nya mengatasi pandemi, malaise ekonomi, dan protes massal anti-rasisme, makin jeblog dan malah memperkuat kecurigaan publik. Ujungnya, alih2 Trump menangguk simpati, ide "nyleneh" dan tak populer tsb. malah makin meningkatkan defisit dukungan!

Dalam catatan sejarah politik dan demokrasi AS, jika ulah Trump dan para pendukungnya berlanjut, apalagi sampai unggul dalam Pilpres 2020, maka proses kemunduran AS sebagai negara yang menganggap diri sebagai "the land of the free" (negara orang-orang merdeka) akan terjadi. Bahkan  ada yang menyebut bahwa kemungkinan negara tsb akan diperintah oleh sebuah rezim fasis, atau minimum rezim otoriter, bukan hal yang tertutup.

Sebuah pelajaran penting bagi para pemimpin yang coba-coba "mengail di air keruh" untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. IMHO.

Simak tautan ini:

1. https://youtu.be/xVj9Pbk8ni0
2. https://ig.ft.com/us-election-2020/
3. https://www.270towin.com/2020-polls-biden-trump/
4. https://edition.cnn.com/2020/07/30/politics/trump-delay-election-no-authority/index.html
5. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election/us-election-2020-trump-delay-history-before-a9647796.html


Simak tautan ini:

Share:

Sunday, August 2, 2020

GUS DUR & IEDUL QURBAN: SEBUAH REFLEKSI

Sebagai tokoh yang mementingkan kedamaian dan menghindarkan konflik, termasuk yang mengeksploitasi teologi, almaghfurlah Gus Dur (GD) sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang nyerempet2 tafsir teologis. Beliau sedapat mungkin "menjawab" secara retorik, faktual, dan sebisa mungkin "win-win" alias tak membuat salah satu pihak kehilangan muka.

Misalnya pertanyaan teologis: "Siapa sebenarnya yang menjadi kurban dalam peristiwa Iedul Qurban? Apakah Nabi Ishaq atau Nabi Ismail?". Pertanyaan ini jelas tak mungkin dijawab dengan jawaban teologis juga, tanpa meriskir debat yang tak berujung.

Almaghfurlah GD, seperti biasa, melontarkan jawaban retorik tetapi faktual dengan implikasi bahwa soal teologis tak bisa diselesaikan secara hitam putih seperti soal matematika. Jawaban yang diperlukan adalah yang bisa menghindarkan dari konflik antar kedua belah pihak.

Maka almaghfurlah menjawab dg humor saja: "Lha faktanya yg disembelih kan kambing domba, bukan Nabi Ishaq atau Nabi Ismail. Gak usah diributkan." Dengan jawaban yang bukan teologis itu beliau menghindar dari sebuah 'deja vu' perdebatan yang tak mungkin selesai selama kedua keyakinan yang berbeda tersebut ada. Sebaliknya beliau mengajak semua untuk melihat fakta yang disepakati kedua pihak: sebuah ibadah/ ritual pengurbanan hewan sebagai pertanda kepatuhan dan kedekatan kepadaNya

Sebuah kepiawaian resolusi konflik yang luar biasa. Alfatihah untuk almaghfurlah Gus Dur dan selamat Iedul Qurban 1441H.

Sumber:

Share:

THF ARCHIVE

FP GUSDURIANS