Taman Mrs. Marion So, San Diego
1. Minggu- Senin, 11-12 Mei 2008: Hari Minggu saya manfaatkan untuk mengisi blog setelah menyelesaikan tugas "rumah tangga." Ada waktu cukup lumayan untuk membaca dan mengikuti perkembangan-perkembangan perpolitikan di tanah air, khususnya melalui internet. Tampaknya, pemerintah SBY-JK sudah tidak sabar lagi untuk menaikkan harga BBM kendati hal tersebut akan memicu keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan gejolak di kalangan para mahasiswa, buruh, dan kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan. Secara teoretis, harus diakui bahwa kenaikan harga BBM di seluruh dunia telah menciptakan persoalan serius apalagi diikuti dengan melejitnya harga-harag bahan pokok, disamping kelangkaan pada sisi supplynya. Khususnya di negara-negara yang berada di benua Afrika, kelangkaan pangan sangat dirasakan dan berdampak sangat buruk bagi kondisi sosial, khususnya kesehatan masyarakat yang tanpa masalah itu pun telah buruk. Saya mengikuti dengan seksama di situs-situs berita dari Jakarta bahwa harga-harga bahan makanan di negeri kita sudah luar biasa mahal. Kalau BBM juga dinaikkan, sudah pasti harga pangan juga akan mengikuti secara otomatis sebagaimana biasa. JK berusaha menggunakan taktik "adu domba" dengan menyebut bahwa mereka yang protes terhadap kenaikan BBM adalah mendukung orang kaya yang selama ini menikmati subsidi BBM. Menurut hemat saya, statemen JK sangat tendensius dan cenderung mengabaikan kenyataan bahwa korban paling besar dari kebijakan kenaikan BBM justru adalah rakyat miskin itu sendiri. Argumen JK mengesampingkan bahwa dengan naiknya BBM, maka hampir tidak mungkin bagi rakyat miskin untuk bisa mencari sesuap nasi dengan upah atau pendapatan yang saat ini mereka punya. Pemberian BLT (Bantuan Tunai Langsung) yang akan dipergunakan oleh Pemerintah seperti sebelumnya, jelas hanya akan berarti sedikit dan dalam jangka waktu yangv tidak terlalu lama. Apalagi kalau prosedurnya masih membuka peluang bagi korupsi seperti praktik yang lalu, pemberian BLT malah akan memberi peluang bagi semakin rentannya stabilitas dalam masyarakat. JK tampaknya semakin terasing dari kenyataan dan kelewat pede dalam mengambil resiko politik. Saya tidak yakin bahwa SBY dan JK sudah lupa bahwa masalah bahan makanan dan minyak selalu menjadi faktor utama dalam gejolak politik di Indonesia dan menjadi pemicu kerusuhan sosial yang serius dan, bakan, dapat berujung pada hilangnya kekuasaan dari tangan pemerintah. Barangkali kedua orang itu sudah melakukan hitung-hitungan politik bahwa kebijakan menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya selama masa pemerintahan mereka ini hanya akan membuat lawan-lawan politik marah sebentar, tetapi rakyat akan diam karena sudah mendapat BLT. Andi Mallarengeng boleh saja mengatakan bahwa subsidi BBM lebih banyak di nikmati orang kaya (20%) dan bukan oleh orang miskin (7%), namun pada kenyataannya di lapangan, beban yang harus diterima oleh masyarakat secara umum tetam sangat tinggi. Angka-angka tersebut tidak akan pernah dapat menjelaskan kondisi umum bahwa setiap kenaikan BBM, seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang miskin akan menjadi korban.
Di Amerika hari-hari ini pun masalah kenaikan harga BBM dan pengaruhnya terhadap harga-harga bahan makanan menjadi wacana publik utama. Pemerintah Bush dikritik keras oleh lawan-lawannya dari kubu partai Demokrat sebagai telah membawa rakyat Amerika ke tubir jurang resesi ekonomi. Setelah Amerika dihantam oleh krisis subprima perumahan, kini krisis minyak mulai dirasakan dampaknya oleh mereka yang berada dalam kategori kelas menengah dan kelas miskin. Tayangan-tayangan dalam media elektronik menampilkan berbagai komentar dan argumen dari para pakar maupun warga masyarakat biasa tentang persoalan harga minyak dan bahan makanan pokok yang makin melonjak tajam. Kondisi seperti ini sudah barang tentu menjadi topik hangat dalam kampanye-kampanye capres, baik di kalangan partai Republik maupun Demokrat. John McCain sebagai calon Partai Republik menjadi bulan-bulanan kritik, bukan saja dari kubu lawan, tetapi juga publik secara umum karena hampir tidak ada terobosan penting atau setidaknya usulan yang konkret yang dapat menghentikan keterpurukan ekonomi yang sedang terjadi. McCain lebih banyak mengamini apa yang sudah menjadi kebijakan George Bush selama ini, sehingga ia dijuluki sebagai pelanjut pemerintahan Bush untuk empat tahu yang akan datang. Usulnya untuk menghentikan potongan pajak kepada pengusaha minyak, yang juga disuarakan oleh Hillary Clinton, dikritik sebagai hanya memberikan semacam obat sementara dan justru akan semakin mempertinggi harga minyak di waktu-waktu yang akan datang. Obama lebih menekankan kepada solusi makro untuk mengatasi persoalan ekonomi, termasuk masalah harga minyak. Bagi kubu Obama, menghentikan pemotongan pajak kepada pengusaha minyak hanya suatu akal-akalan (gimmick) dari pemerintah Bush, karena pada akhirnya pihak yang disebut terakhir ini akan memainkan harga minyak untuk mengganti pembayaran pajak mereka. Sampai hari ini belum jelas solusi pihak mana yang kelihatan didukung publik karene kontroversi masih terus muncul dalam wacana publik. Yang jelas, untuk sementara di beberapa negara bagian telah terjadi beberapa kekalahan berturut-turut dari calon-calaon partai Republik dalam perebutan kursi di Konggres yang berlangsung dalam pemilihan sela pada tahun ini, seperti yang baru saja terjadi di Lousiana dan Mississippi. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator politik yang sangat penting bahwa dominasi partai Republik semakin menyurut, dan para wakil dari partai Demokrat semakin diterima publik sebagai pihak yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah.
2. Hari Senin dan Selasa, selain memberikan seminar dan ceramah, saya juga mendapat undangan menghadiri beberapa seminar dari Departemen-departemen lain, seperti Dept. Anthropology dan Institute of Americas. Kebetulan di dept Anthropology UCSD ada seorang Indonesianis dan anthropolog yang menekuni kajian perempuan di Jawa, yaitu Prof. Suzanne Brenner. Prof Brenner, yang lebih suka kalau saya panggil "mbak Suzanne", telah menjadi pengajar di UCSD lebih dari limabelas tahun setelah lulus dari Cornell University, Ithaca, New York, pada 1991. Sebagai akademisi, beliau telah melakukan riset mendalam khususnya mengenai kiprah kaum perempuan di Jawa Tengah sebagaimana dibuktikan dalam bukunya, The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java (Princeton 1998). Buku ini mendapat sambutan hangat dari para ahli ilmu sosial sehingga memenangkan hadiah Harry J Benda pada tahun 2000 yang diberikan oleh Asosiasi Kajian-kajian Masalah Asia (Association for Asian Studies). Selain memiliki perhatian tentang kajian kaum perempuan, mBak Suzanne juga memperdalam kajian-kajian mengenai Islam dan masalah kaum perempuan, modernitas dalam perspektif Antropologi, gerakan-gerakan agama kontemporer, jender, keluarga, dan perubahan sosial. Dalam obrolan santai dengan saya di ruang kerjanya, Prof Brenner merasa sangat menyayangkan bahwa kajian Asia Tenggara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya cenderung diabaikan di Amerika dan ini kelihatan di UCSD. Kendati di UCSD ada IR/PS dan Antropologi, namun kajian-kajiannya lebih berorientasi ke Amerika Latin. Kalau toh ada kajian Asia, biasanya lebih ke Cina, Jepang atau Korea. Memang bisa dipahami apabila fokus ke Amerika Latin sangat menonjol, berhubung letak geografis California, dan khususnya San Diego, ada di wilayah perbatasan dengan negara-negara Amerika Latin. Namun jika diingat bahwa wilayah ASEAN dan Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh di dalamnya akan sangat menentukan dalam percaturan geopolitik di masa depan, seharusnya kajian wilayah tersebut juga mendapat porsi yang cukup besar. Yang justru terjadi, keluh mbak Suzanne, adalh makin surutnya jumlah pakar dan peminat kajian wilayah ini. Beberapa waktu sebelumnya, di UCSD masih ada nama-nama beken seperti Andrew MacIntyre dan Vincent Raphael, masing-masing adalah ahli Indonesia dan ahli Filipina. Tetapi keduanya sudah hengkang dari UCSD, Andrew kembali ke Australia dan mengajar di ANU (Australian National University), sedang Vincent ke University of Washington, di Seattle. Beliau sampai mengatakan pada saya, bahwa beliau agak "marah" kepada Andrew yang adalah sahabat karibnya ketika pindah dari UCSD karena dia adalah professor yang sangat dikenal dan disenangi banyak orang serta memiliki kapasitas luar biasa untuk memajukan kajian wilayah. Tapi, kata Prof. Brenner sambil tertawa, justru karena itu pula ANU menawari posisi lebih bagus dan kesempatan lebih besar kepada Andrew. Dan sebagai orang dari Australia, tentu hal ini sangat menggembirakan bagi yang bersangkutan.
Siang ini pemberi ceramaha adalah Prof. Byron J. Good dari Harvard University, seorang pakar bidang antropologi medis (Medical Anthropology) yang telah melakukan riset lebih dari 12 ahun di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Kali ini Prof. Good akan menyampaikan berbagai temuan risetnya mengenai masalah kejiwaan para korban Tsunami dan perang di Aceh yang dilakukannya bersama tim dari International Organization of Migrations (IOM), sebuah organisasi gabungan para penolong kaum migran di seluruh dunia. IOM bekerjasama dengan Harvard Medical School melakukan penelitian ini selama tahun 2006 sebagai bagian dari proses perdamaian antara pemerintah RI dan separatis GAM setelah terjadinya MoU antar kedua belah pihak pada 2005. Karena obyek penelitian ini memiliki potensi politis yang sensitif, maka sejak awal telah dibuat aturan untuk tidak memasuki wilayah politik dan hasilnya pun semata-mata dipergunakan untuk keperluan menopang upaya kemanusiaan kepada masyarakat Aceh. Dengan demikian temuan penelitian tim ini tidak akan dipakai untuk memberi rekomendasi, misalnya, mengenai pelanggaran HAM yang terjadi baik yang dilakukan oleh TNI maupun pemberontak GAM. Juga, tim tidak menggunakan anak-anak sebagai responden karena akan memerlukan pendekatan khusus serta problem dalam metodologi yang dipakai. Bahkan laporan penelitian inipun sejatinya lebih dahulu diumumkan di kalangan kecil di Harvard sebelum dikeluarkan untuk publik. Tak heran, saya sendiri yang pernah menjadi anggota Tim DPR untuk Pengawasan Aceh dan Nias Paska Tsunami, belum pernah mendengar ada temuan-temuan tersebut, apalgi saya kemudian kelar dari partai dan DPR pada awal 2007. Penelitian yang memfokuskan pada masalah PTSD (Post Traumatic Syndrome Disorder) atau gangguan sindroma pasca trauma di kalangan masyarkat yang pernah mengalami konflik dan bencana alam di Aceh ini mnagadakan kajian lapangan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, khususnya di wilayah-wilayah pusat konflik seperti Banda Aceh, Pidie, Ach Utara, Aceh Timur, dan juga daerah-daerah yang dilanda bencana Tsunami seperti Meulaboh, Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Pidie. Wilayah-wilayah seperti Aceh Tengah dan Selatan juga diteliti, sebagai wilayah kontrol untuk diperguanakan sebagai perbandingan. Para peneliti yang dipimpin oleh Prof. Good menggunakan teknik wawancara terlibat dengan para korban dan penderita trauma akibat konflik dan bencana dengan dibantu oleh pihak Universitas lokal, seperti Universitas Syah Kuala Aceh, dan para psychiatris dari Indonesia khususnya dari Aceh yang sudah berpengalaman menangani masalah gangguan mental di masyarakat. Gangguan PTSD merupakan suatu gangguan kejiwaan yang sangat mempengaruhi keseimbangan pribadi dan tentu berdampak serius terhadap fungsinya dalam masyarakat. Seperti yang sering kita saksikan dalam film-film tentang perang, misalnya para serdadu AS yang pernah berperang di Vietnam, Irak, Afghanistan dsb., para penderita PTSD sangat sulit untuk menjadi bagian dari masyarakat karena mereka selalu dihantui oleh depressi yang akut dan sewaktu-waktu bisa muncul dan tak jarang berbentuk prilaku kekerasan (violence behaviors). PTSD juga bisa melanda mereka yang menyaksikan perang dari dekat atau para korban perang dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dsb. Para penderita gangguan tersebut bisa jadi tak nampak ab normal di luar, tetap, menurut Prof. Good, mereka tak pernah bisa melupakannya tanpa ada proses terapi khusus. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana masyarakat Aceh, terutama generasi muda yang akan berkiprah di masa depan, akan menhadapi haru-harinya apabila banyak sekali di antara anggotanya ternyata mengidap PTSD. Sebuah skenario mimpi buruk yang sangat mengerikan!.
3. Hasil penelitian tim Prof Good, menurut hemat saya, sangat mengejutkan. Bukan saja para penderita PTSD umumnya mengetahui dan bahkan di tengah-tengah pertarungan antara militer dan pemberontak (78%), tetapi mereka juga sebagian cukup besar memiliki keluarga yang ikut jadi korban pembunuhan (41%) dalam konflik dan perang itu. Lebih lanjut, temuan tim yang juga mengejutkan adalh begitu besarnya kekerasan yang bersifat fisik maupun non fisik yang dirasakan oleh para korban PTSD dan masyarakat pada umunya, di hampir di daerah konflik maupun daerah kontrol. Memang benar bahwa jumlah penderita PTSD akibat kekerasan bervariasi dan tergantung dengan wilayah konflik, tetapi sebaran penderita PTSD ternyata ada di semua wilayah NAD. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa apabila para penderita gangguan mental ini tidak mendapat perawatan yang baik, maka wilayah Aceh akan menjadi semacam daerah yang senantiasa dihantui oleh trauma perang, apalagi kemudian ditambah dengan korban bencana Tsunami yang juga mengalami gangguan yang sama. Upaya-upaya bantuan sosial dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami dan pasca konflik harus difokuskan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan masyarakat Aceh yang mengalami trauma ini. Saya mencoba menanyakan, bagaimana dengan anak-anak dan kaum permepuan yang pasti akan menderita PTSD dan mungkin lebih parah. Prof. Good menyatakan bahwa sangat disayangngkan penelitian ini sangat dibatasi hanya pada orang dewasa, lelaki dan perempuan, karena berbagai pertimbangan sensitivitas dan metodologis. Beliau juga sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak ini dan menghimbau agar pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia memperhatikan dimensi tersebut.
Yang menurut hemat saya lebih menyedihkan adalah masih sangat kurangnya pemahaman publik dan elite politik terhadap masalah yang sangat serius dan menyangkut survival masyarakat Aceh di masa depan ini. Saya harus mengakui bahwa ketika masih di DPR dan menjadi anggota Tim pasca Tsunami di Aceh dan Nias pun hal seperti ini tidak pernah secara khusus dibicarakan. Bahkan BRR yang sudah sekian lama beroperasi di Aceh, tampaknya lebih memfokuskan pada aspek rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur fisik dan ekonomi, sementara masalah sosial yang menyangkut kesehatan mental warga hampir tidak dibicarakan. Menurut penjelasan Prof Good, memang pandangan Jakarta (pemerintah pusat) masih kecil mengenai Aceh, pada umumnya. bahkan ada kekhawatiran para politisi di Jakarta lebih tertarik untuk bermain-main dengan isu pemekaran, seperti tuntutan memecah Provinsi NAD dengan membuat Provinsi Baru, yaitu Aceh Tengah dan Selatan. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi dan rasa percaya (trust) masyarakat Aceh terhadap Jakarta yang baru saja berhasil membuat suatu penyelesaian konflik melalui MoU. Padahal, proses rekonsiliasi sangat penting dalam proses "penyembuhan" kejiwaan masyarakat (social psychology) masyarkat khususnya penderita PTSD yang jumlahnya ribuan penderita. Prof Good mengatakan dengan masih kurangnya sumberdaya dokter spesialis psikiater (1:4 juta), dan rentannya keseimbangan sosial dan ekonomi di Aceh, maka situasi aman yang ada sekarang adalah satu-satunya yang bisa menjadi landasan bagi proses penyembuhan dan pengembalian kesehatan mental masyarakat paska konflik dan Tsunami di daerah itu. Jika Aceh kembali tidak stabil apalagi jika kekerasan dalam masyarakat terjadi lagi, maka kondisi kejiwaan masyarakat akan makin tak stabil. Ketidakpercayaan (distrust) terhadap Jakarta jelas akan muncul lagi dan Aceh akan dirundung sebuah bencana sosial yang luar biasa, seperti di Bosnia, dll.
Seminar hari ini bagi saya sangat penting untuk diketahui oleh para pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif, di Jakarta maupun di daerah. Bahkan masyarakat sipil, termasuk ormas, media LSM-LSM seharusnya menyebarluaskan informasi ini agar publik memahami betapa besarnya malapetaka yang harus dirasakan oleh rakyat Aceh dan bangsa secara keseluruhan akibat kekerasan bersenjata, baik yang dilakukan oleh TNI maupun pemberontak GAM. Seluruh warganegara RI harus menggugah pemerintah dan pembuat keputusan agar secara serius menangani para korban konflik di Aceh dan juga di daerah-daerah lain yang dilanda konflik seperti Papua, Maluku, Poso, Sambas, dll. Jika kita lalai, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang sakit baik sebagian maupun keseluruhan. Upaya pembangunan apapun untuk membangun bangsa, apabila bangsa itu sudah dijangkiti penyakit mental seperti PTSD, maka tak akan banyak manfaatnya. Bisa saja di permukaan bangsa Indonesia kelihatan normal dan baik-baik saja, tetapi dalam jiwanya selalu diganggu oleh paranoia, ketakutan, kebencian tanpa alasan, dan kemarahan yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan segalanya!
4. Kembali dari seminar, saya ngobrol lagi dengan mBak Professor Suzanne Brenner dan memperbincangkan temuan penelitian di Aceh tadi. Sama seperti saya, beliau juga sangat terkejut dengan kondisi masyarakat Aceh setelah konflik berakhir. Kami berdua masih berharap bahwa apa yang dikatakan Prof Good mengenai resiliensi (kekuatan bertahan) masyarakat Aceh yang luar biasa dalam mengahdapi musibah dan perang memang dapat membantu proses pemulihan tersebut. Seperti kita ketahui, masyarakat Aceh adalah suku bangsa yang paling lama berperang melawan penjajah Belanda, dan setelah kemerdekaan pun melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat RI yang dianggap mereka tak menepasti janji, yaitu menjadikan Aceh sebagai daerah otonom dan menjadikan islam sebagai identitas mereka, serta ketika Orba mengabaikan pembangunan daerah mereka padahal kekayaan alam yang terdapat disana dikeruk untuk kepentingan pusat. Kegigihan dan stamina masyarakat Aceh dalam mempertahankan apa yang mereka anggap prinsip sudah tak diragukan lagi dan dunia harus mengakuinya. Oleh sebab itu, pemerintah dan bangsa Indonesia harus membantu Aceh benar-benar kembali sebagai bagian utuh dari Republik baik secara jasmani maupun rohani. Pembangunan di Aceh, khususnya pada manusianya harus menjadi prioritas utama. Soekarno yang begitu dikagumi oleh Daud Beureueh, ternyata tidak menempati janji sehingga tokoh Ulama Aceh tersebut angkat senjata untuk "memperingatkan" nya. Soeharto yang mengeruk sumberdaya alam Aceh untuk pembangunan bukannya membangun provinsi tersebut sebagai bukti terimakasih, tetapi malah mengirim tentara dan menyatakan DOM (Daerah Operasi Militer) agar dapat melakukan tindakan-tindakan darurat dan sarat dengan kekerasan demi kemananan dan stabilitas. Pemerintah paska Orba berusaha menyelesaikan konflik dengan GAM dan melibatkan partisipasi internasional ketika Gus Dur memerintah, tetapi di bawah Megawati justru DOM dilanjutkan lagi. SBY dan JK memiliki keberuntungan yang luar biasa, karena dengan musibah Tsunami akhirnya GAM bisa diajak berunding dan hasilnya badalah sebuah perdamaian. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah proses pemulihan dan mengisi perdamaian dengan pembangunan di Aceh. Dalam konteks pemulihan itulah temuan tim Harvard dan IOM menjadi sangat signifikan untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti. Bangsa Indonesia umumnya, dan masyarakat Aceh khususnya, harus bisa belajar dari masa lalu yang kelam.
(bersambung)
m.a.s.h
0 comments:
Post a Comment