PREMAN TAWURAN, POLISI HANYA BISA MENYAKSIKAN

Oleh Muhammad AS Hikam

President University

Kerusuhan di Jl Ampera, Jaksel

 

Kekerasan yang berbuntut tawuran massal antar kelompok preman terjadi lagi di Jakarta. Kali ini cukup dramatis karena lokasinya di depan Kantor Pengadilan Negeri Jaksel, Jl. Ampera, tempat persidangan kasus peristiwa Blowfish, yang terjadi bulan April yang lalu, digelar untuk yang kedua kali. Ironisnya, para petugas keamanan tampaknya tidak melakukan persiapan yang memadai mengantisipasi  kemungkinan bentrok antar preman pendukung masing-masing pihak yang bersengketa hukum. Padahal seminggu sebelumnya, pada persidangan pertama, bentrok fisik antar mereka telah terjadi. Logikanya, para petugas keamanan yang berada di PN Jaksel harus waspada dan siap untuk mengantisipasi pengulangan keributan.

Dan ternyata, persis itulah  yang terjadi siang tadi (Rabu, 29/9/10). Bedanya dengan seminggu lalu, bentrokan antar preman tersebut berlangsung jauh lebih ganas dan melibatkan bukan saja pemakaian senjata tajam (sejam), tetapi juga senjata api (senpi). Korban pun berjatuhan: 3 tewas di lokasi tawuran, 2 tewas di RS, dan beberapa korban terluka termasuk tiga petugas dari Polres Jaksel. Malah, dari pihak Polri tersebut, tak kurang dari Kapolres Jaksel sendiri yang ikut terkena serempetan peluru di bagian kaki kiri.

Kasus tawuran ini jelas berbeda dengan yang sedang terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, atau yang pernah terjadi di Bintaro beberapa waktu lalu. Kali ini para preman terang-terangan ingin menunjukkan bahwa mereka sudah merasa di atas hukum dan tidak mempedulikan hukum dan para penegak hukum. Apalagi publik. Bahkan, agar pelecehan dan penghinaan terhadap hukum dan lembaga hukum itu terlihat dramatis, mencolok, dan menantang, mereka sengaja melakukannya di depan Kantor PN Jaksel yang kebetulan hari itu juga dipenuhi anggota Polri dan keamanan kantor Pengadilan yang sedang mengawasi beberapa sidang peradilan, termasuk kasus yang melibatkan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji. Tawuran ini, hemat saja,  bukan cuma suatu tindak kriminal yang biadab tetapi juga suatu pelecehan dan penghinaan terhadap lembaga hukum dan sebuah tantangan terhadap kewarasan publik.

Mengapa hal ini terjadi justru di Jakarta? Bagi sementara orang, barangkali jawabnya adalah karena memang di ibukota inilah seluruh kerusakan mula-mula terjadi dan menjadi kiblat bagi semua kerusakan di daerah-daerah. Bagi sementara orang yang  lain, tawuran antar-preman ni terjadi karena kegagalan aparat hukum dan ketertiban umum mengontrol dan mengawasi ulah para preman yang semakin bersimaharajalela di Jakarta. Bahkan jika dibandingkan dengan zaman otoriter Orba, apa yang terjadi sekarang jauh lebih transparan dalam hal keberanian mereka mempertontonkan kebrutalan dan pelecehan terhadap hukum dan keadaban publik. Saya khawatir bahwa kedua pandangan tersebut benar semua. Kehidupan masyarakat di Jakarta, bagaimanapun, sudah menjadi rujukan bagi semua warganegara di seantero negeri ini. Apa yang terjadi di Jakarta akan dicoba ditiru atau setidak-tidaknya mempunyai semacam band wagon effect bagi daerah-daerah lain di negeri ini..

Disamping itu, keberanian para preman untuk semakin tampil di ruang publik dengan membawa senjata menunjukkan bahwa sebetulnya hukum rimba telah mulai dipakai secara terang-terangan. Ini berarti bahwa apa yang disebut fenomen tribalisasi dalam masyarakat ibu kota yang modern dan impersonal ini telah menampilkan wajahnya yang paling sangar. Jika aparat keamanan dan penegak hukum tidak segera dan mampu menertibkan dengan tegas dan keras, maka tribalisasi yang lebih mengerikan akan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat luas. Jakarta akan dibagi-bagi wilayahnya oleh para boss preman dengan daerah kekuasaan (enclave atau zona) masing-masing yang memiliki kekuatan pemaksa dan aturan sendiri di luar aturan hukum yang berlaku. Ujung-ujungnya, Jakarta akan semakin sering  menyaksikan perang terbuka antar geng dan masyarakat pun harus berada dalam kondisi terteror sepanjang waktu.

Oleh karenanya, sebelum terlalu jauh dan terulang lagi balas membalas antar preman, satu-satunya jawaban untuk masalah ini adalah ketegasan aparat keamanan dan pemerintah Daerah DKI. Kendati asal muasal dan motif kriminalitas ini bukanlah ideologis, tetapi sekedar perang truf dan gengsi antar kelompok preman, tetapi implikasi sosial dan keamanan bagi Jakarta dan secara tidak langsung daerah-daerah lain, cukup besar. Apalagi kalau dikaitkan dengan posisi Jakarta sebagai lokasi para wakil negara-negara di dunia yang bertugas di Indonesia. Premanisme sudah semestinya dihentikan dan dikontrol, jangan malah dipelihara untuk kepentingan-kepentingan sesaat, apalagi yang berbau kepentingan politik.