SEKALI LAGI: RESHUFFLE KABINET BUKAN OBAT MUJARAB BAGI PEMERINTAH SBY

Oleh Muhammad AS Hikam
 President University


Bukan soal ganti mengganti menteri yang mestinya diributkan, tetapi soal bagaimana Manajemen sistem pemerintahan yang harus nya diperbincangkan, dievaluasi, dan diperbaiki serta diberdayakan. Kenapa tiap setahun pemerintahan selalu ribut mengenai kocok ulang? Padahal publik juga tahu kalaupun digonta-ganti tiap satu semester pun tampaknya hasilnya akan sama.
Sebagaimana saya pernah tulis di akun ini dan juga di sebuah rubrik opini harian nasional, yang keliru dan wajib diubah adalah sistem manajemennya, buka sekedar bongkar pasang menteri Kabinet. Karena sistem itu telah bertanggung jawab untuk menciptakan apa yang disebut "garbage in garbage out" (sampah yang masuk, sampah pula yang keluar), bukan "garbage in, gold out" (sampah masuk, emas yang keluar).

Secara makro, sistem manajemen Pemerintahan Pasak reformasi dibuat dengan asumsi keliru yaitu bahwa parpol pengusung Pemerintah yang berkuasa, harus mendapat bagian kursi di dalam Kabinet. Hal ini kemudian membuat Parpol dengan enaknya menyuruh orang suruhannya untuk mewakili partainya di dalam pemerintahan, bukan orang yang memang punya kapasitas dan kemandirian. Kalau sudah begini maka tentu saja mesin pemerintahan dan birokrasi kementerian mengalami "gridlock" alias kemacetan. bagaimana mungkin orang-orang yang kualitasnya belum mencukupi, baik keahlian teknis maupun pengalaman memimpin sebuah organisasi selevel kementerian kemudian dipaksa menduduki jabatan tersebut? Karena itu lalu dibuatlah lembaga "Wakil Menteri" yang ternyata juga sama saja, yaitu posisi yang digunakan untuk tawar menawar politik.

Dengan model manajemen pemerintaha seperti ini, jangan kaget kalau Presiden sebagai chief executive kemudian terbebani oleh kerja-kerja yang tidak semestinya ia kerjakan. memang dari luar tampak kuat, punya prerogatife, dla...bla...bla... Tapi di dalam sang Presiden pasti akan mengalami karut marut manajerial dan akhirnya membuat sistem tidak bisa bergerak dengan semestinya. Mesin pemerinthana lalu berubah fungsi, bukan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan publik yang non-partisan dan berorientasi hasil dan kinerja, tetapi berfungsi yang macam-macam, termasuk menjadi mesin ATM parpol!

Saya semakin yakin dengan perkembangan wacana kocok ulang ini bahwa Pemerintah sudah menghamburkan waktu, tenaga, dan momentum. Kerja yang secara efektif tinggal 2 tahun bagi KIB itu, mungkin hanya tinggal separuhnya atau lebih rendah, gara-gara kegaduhan kocok ulang dan nanti mengatasi akibat politik dari kocok ulang. Wahasil, alih-alih Pemerintahan ini bisa mengurus rakyat, ia malah menjadi bagian dari urusan rakyat!