MENYIMAK NALAR & ARGUMENTASI PENOLAK JOKOWI

Keputusan mantan Presiden Megawati dan Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri (MS), menugasi Gubernur DKI Jokowi, sudah pasti membuat banyak pihak blingsatan. Kendati nama wong Solo itu sudah bergulir cukup lama, apalagi hampir seluruh survei memberikan laporan yang nyaris sama yaitu keunggulan elektabilitas beliau, tetap saja keputusan itu menghebohkan. Lihat saja sikap jubir Demokrat, Ruhut Sitompul (RS) yang mencak-mencak dan norak berat. Racauan RS adalah cermin suasana galau dalam PD dan para elitnya seolah dunia sudah kiamat menghadapi Pileg dan Pilpres 2014. Pengumuman PDIP itu ibarat paku terakhir yang ditancapkan utk menutup peti 'jenazah' PD. Sebelum pukulan telak PDIP ini, elit PD harus pun terpaksa mengumumkan penundaan (alias membubarkan) audisi capres nya karena amburadul dan tidak laku di publik Indonesia! Maka jika punakawan PD seperti RS meracau, itulah sebenarnya 'suasana psikologis' elite partai tsb! Tetapi harap maklum juga bhw RS dan PD tak sendirian. Para penolak Jokowi (Jokowi Refuseniks, JR) pun sudah mengumandangkan koor dan mantera yg isinya mendiskreditkan Gub Jokowi secara pribadi agar tercipta citra yang negatif. Inilah kampanye para refuseniks itu: 1) Jokowi tidak amanah karena belum selesai jadi Gub DKI tapi mau nyapres (kenapa dulu ketika nyalon dari Solo tidak dilarang?); 2) Jokowi belum berhasil menyelesaikan masalah-2 di Jakarta (apakah para Gubernur yang dulu sudah berhasil menyelesaikan banjir, macet, polusi, penggusuran selama masa jabatan mereka yg lebih dari masa Jokowi?); 3) Jokowi mengingkari janji akan menyelesaikan masa jabatan (bagaimana dg cagub yg sebelumnya dari Palembang itu? Lalu bagaimana dengan Hidayat Nur Wahid yg juga jadi cagub pdhl masih anggt DPR, dll); 4) Jokowi belum level memegang jabatan negara (apa ukurannya level itu? Apakah capres harus berpengalaman dulu jadi Presiden?). Koor dan mantera itu lantas dicopy-paste dan disebarkan baik oleh media yg dimiliki parpol-2 dan pihak-2 yang menganggap Jokowi adalah 'musuh bersama' (common enemy) mereka. Sampai tingkat tertentu, reaksi seperti itu wajar karena politik memang membuka kesempatan untuk persaingan dan kompetisi terbuka. Tetapi masalahnya jadi lain kalau hal itu nanti berpotensi membahayakan dan menjadi ancaman secara fisik bagi Jokowi karena posisinya sebagai capres yang terlalu kuat dan meniadakan "the level playing field" atau lapangan permainan yg sama!. Keputusan PDIP, hemat saya, sangat tepat waktu dan strategis karena dg demikian Jokowi kini memiliki pelindung yg jelas jika terjadi inuendo, black campaign, rumor, fitnah, dan bahkan (semoga tidak) ancaman fisik. Langkah selanjutnya, saya kira, adlh negara sudah harus memberikan perlindungan terhadap semua aspiran capres/cawapres (bukan hanya Jokowi saja) kendati belum ada pengumuman resmi dari KPU. Para aspiran capres/cawapres tsb, bagaimanapun juga adalah asset bangsa dan para calon pemimpin nasional. Sehingga sah jika negara memberikan pengawalan dini sambil menunggu peresmian mereka setelah Pileg usai.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/03/15/269562451/Ruhut-Jokowi-Capres-Indonesia-Tunggu-Kehancuran