MEMETAKAN SUMBER GANGGUAN DAN KERIBUTAN PILPRES 2014

Belum pernah dalam sejarah Pemilu di Indonesia terjadi keributan yang bisa mengganggu keamanan penyelenggaraan secara nasional, apalagi mengganggu keamanan nasional. Pemilu-2 di Indonesia sejak yg pertama pada 1955 sampai 2009 bisa dikatakan berlangsung baik, walaupun tentu kualitas penyelenggaraannya bisa diperdebatkan. Pemilu sela Orba jelas berkualitas rendah karena penuh dengan rekayasa dari negara dan pemenangnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Demikian juga Pemilu sebelum Orba dan pasca-Reformasi yg relatif aman.

Kenapa saat ini ada kekhawatiran terjadinya ketidak amanan dan bahkan potensi keributan? Saya kira salah satu penyebab utamanya adalah kontestan Pilpres yang hanya dua membuat persaingan menjadi sangat tajam dan "zero sum game." Apalagi setelah hari ini MK memutuskan bahwa Pilpres 2014 hanya satu putaran saja. Tambahan lagi, persaingan antara pasanag Jokow0JK (JJ) vs Prabowo-Hatta (PS) kini semakin ketat, bahkan bisa disebut sebagai "neck-to-neck rally". Kendati berbagai survei ada yang menunjukkan JJ cenderung lebih unggul, tetapi konsensus publik mengarah kepada kemungkinan terjadi crossing antara kedua pasangan tsb. Ini juga akan semakin memicu kompetisi antar pendukung, termasuk makin kerasnya kampanye hitam.

Potensi keributan Pilpres juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas pennyelenggara Pemilu, baik KPU, KPUD, Bawaslu, dan Panwas. Sedemikian lemah kemampuan mereka, sehingg sangat besar kemungkinan para penyelenggara terutama di daerah akan dipakai oleh pihak-pihak yg bersaing utk melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara. Politik uang, bukan hanya diarahlan kepada para calon pemilih, tetapi juga para penyelenggara di level desa, kecamatan dan juga kabupaten/kota. Dan ini berarti perangkat Pemerintah Daerah adalah locus berikutnya sebagai sumber kecurangan, karena mereka sangat dekat dengan para penyelenggara tsb.

Sumber eksternal, artinya dari pihak asing mungkin saja tidak terlalu signifikan, tetapi bukan berarti bisa dinafikan begitu saja. Kelompok-2 kepentingan yang menginginkan adanya destabilisasi dalam masyarakat akan memakai Pilpres sebagai ajang adu domba dan provokasi dengan tujuan agar demokrasi bisa diperemah atau setidaknya direndahkan kualitasnya. Demikian pula kekuatan asing yg memiliki preferensi dan kepentingan tertentu (ideologi, politik, dan ekonomi) tentu akan berupaya utk mencarai peluang dalam Pilpres, karena pemenangnya tentu diharapkan lebih memberikan keuntungan dan peluang.

Yang terakhir, peluang keributan juga bersumber dari kelemahan aparat negara dalam melakukan perlindungan terhadap keamanan penyelenggaraan. Ini bukan saja terkait pengamanan saat pelaksanaan pemungutan suara dan beberapa hari setelah itu, tetapi juga sebelumnya. Hal ini terutama dalam penyikapan terhadap berbagai pelanggaran yg berpotensi melahirkan konflik SARA. Kelemahan aparat kepolisian dalam menindak para pelaku kampanye hitam seperti Obor Rakyat (OR), media cetak dan elektronik yang menyebarkan berita-2 yang bernuansa kampanye hitam, dan maraknya jejaring sosial yang menyebar-luaskan fitnah, semuanya mampu utk memicu keresahan, protes, dan bahkan tindakan kekerasan yg ujung-2nya mengancam keamanan masyarakat.

Walhasil, Pilpres 2014 akan menjadi test case bagi demokrasi Indonesia yg telah berjalan hampir dua dasawarsa. Ia juga merupakan test case bagi Pemerintah SBY pada masa akhir tugasnya. Dan lebih penting lagi, Pilpres juga menjadi test case bagi bangsa Indonesia apakah ia sudah matang dlm berdemokrasi, yang diukur dari kemampuan menerima pihak yg menang dan kalah dalam kompetisi memilih pemimpin. Jika Pilpres ini bisa memertahankan rekor tetap damai dan tenang seperti sebelumnya, maka kematangan itu pun makin tercapai. Jika tidak, maka bisa saja bangsa ini akan mundur ke belakang dan menjadi contoh buruk bagi bangsa-2 lain.  

Sinak tautan ini:

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/03/125802/2626712/1562/7-instruksi-sby-ke-polri-dan-tni-untuk-amankan-pilpres-2014