REAL COUNT PKS, PERLU DISELIDIKI

Dusta, tampaknya telah menjadi kebiasaan atau dianggap sebagai hal yang normal oleh para politisi dan partai-partai politik, bahkan termasuk partai yang mengusung ideologi berdasarkan agama. Kabar ttg adanya perhitungan riil (real count) dari salah satu parpol yg diduga bohong, menunjukkan bahwa kebohongan massif, sistematik, dan terstruktur sudah dianggap sebagai hal yang lumrah bahkan dilakukan dalam bulan puasa Ramadhan. Jelasnya, kasus ini terkait dengan publikasi yg konon dibuat oleh PKS bahwa pasangan Prabowo-Hatta memenangi Pilpres 2014 berdasarkan real count (hitungan riil/ manual) setelah pemilihan berakhir. Tetapi setelah diusut, oleh seorang wartawan dan sastrawan terkemuka, AS Laksana (ASL), ternyata hasil real count PKS ini sama dengan hasil prediksi PKS pada 5 Juli 2014, empat hari sebelum pencoblosan. (http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/12/n8jed6-real-count-pks-dipertanyakan).

Sudah sedemikian rendahkan kualitas PKS dan para pengurusnya? Jika laporan ASL ini bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, maka jawabnya adalah ya. Dan PKS, lebih dari partai lain, adlh partai Islam yg selama ini menyatakan dirinya bersih dan cerdas. Rakyat masih belum lupa dg kasus korupsi sapi yg melibatkan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), dan menjatuhkan reputasi partai dakwah itu. Pertanyaan publik adalah apakah partai seperti itu masih layak untuk merepresentasikan aspirasi ummat Islam jika kebohongan dihalalkan untuk mencapai tujuan?

Aparat hukum, Penyelenggara Pemilu, dan Elite PKS harus melakukan sebuah penyelidikan utk menemukan jawaban dari pertayaan-2 berikut: 1) Apakah laporan ttg kebohongan real count tsb memang valid; dan 2) Kalau ya, mengapa kasus real count yang diduga bohong tsb terjadi dan dilakukan oleh pihak-2 dlm partai tsb. Jika memang terbukti, sebagaimana yang ditulis oleh ASL dan kini telah tersebar di jejaring sosial ini, sudah sepatutnya ada sanksi yg sangat tegas dan berat termasuk kepada PKS, dan secara internal bahkan thd Presiden PKS juga, karena hal itu jelas merupakan pelanggaran hukum, etika, dan kelayakan publik (social decency). Jika elite PKS tidak melakukan apa-2, atau bahkan melakukan pembelaan diri (apologetik), maka seumur-umur marwah partai ini akan tercemar dan kasus ini akan menjadi catatan publik yg tak akan pernah hilang atau bisa diabaikan. Dan langkah penyelidikan itu harus dilakukan secepatnya, supaya masih ada kesempatan untuk menunjukkan kepada publik dan bangsa Indonesia bahwa partai ini memang mempunyai niat baik. Hukum harus ditegakkan dan PKS bertanggungjawab utk melaksanakannya. Semoga!

Simak tautan ini:

http://as-laksana.blogspot.com/2014/07/tentang-situs-kitapks-dan-edisinews-dan.html