MANUVER KOALISI MERAH PUTIH DARI CIKEAS

Namanya juga manuver tawar-menawar politik, tentu harus ditanggapi dengan mempertimbangkan dinamika yg sedang berkembang dan tidak terpaku pada statemen para politisi, sehebat apapun posisinya dia. Seperti statemen Pak SBY selaku Ketum DPP PD di Cikeas hari ini, yg mengatakan bhw Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjadi penyeimbang Pemerintah Jokowi (PJ) di DPR. Secara eksplisit statemen itu seolah mengirimkan sinyal kepada publik bhw seluruh parpol yg tergabung dlm KMP akan menolak bergabung dalam PJ, kendati diberi kompensai jabatan strategis di Kabinet dan yang setara itu. Namun sebagai pernyataan politik, kita perlu juga memberikan tafsir yang terbuka dan masih bisa "dinamis", istilah para politisi yg arti sebenarnya adalah berubah-ubah.

Mengapa demikian?: 1) Parpol KMP masih harus menunggu putusan MK mengenai uji UU MD3. Jika MK mengabulkan permohonan utk membatalkan bebrapa pasal yg dianggap bertentangan dg Konstitusi, maka peta politik di Senayan pun sangat mungkin berubah karena KMP tdk akan lagi mendominasi posisi-2 pimpinan di DPR; 2) Istilah 'penyeimbang' yg dipakai Pak SBY dan KMP tetap membuka kemungkinan bhw mereka bukanlah benar-2 koalisi oposisi, sehingga bisa saja melakukan kompromi-2 politik. Dengan demikian masih tetap ada ruang negosiasi antara PJ dengan sebagaian atau seluruh parpol KMP; 3) Komunikasi intensif PJ dg sementara parpol KMP pun belum final, misalnya dg PPP dan PAN. Kendati pihak PAN terkesan alot, tetapi bukan berarti pintu telah tertutup sama sekali. Kunjungan Hatta Rajasa (HR) kepada boss Nasdem, Surya Paloh (SP), adalah salah satu indikasi bahwa the game isn't over; dan 4) Dinamika dlm kubu PJ juga menunjukkan tanda-2 kompromi yg bisa membuka jalan bagi pembagian posisi strategis di kabinet bagi elit parpol KMP. Keinginan Presiden terpilih Jokowi agar Manterinya bebas dari petinggi parpol, tampaknya sulit direalisasi karena akan menghalangi parpol-2 KMP yg potensial bergabung utk masuk.

Realitas politik berupa perimbangan kekuatan parpol di Senayan, masih merupakan PR bagi PJ yg sangat penting jelang saat memegang kendali kekuasaan eksekutif. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bhw bahkan ketika parpol pendukung pemerintah di Senayan begitu dominan pun masih ada celah bagi aksi pembelotan atau mbalelo yg berdampak buruk bg pemerintah. Apalagi jika Pemerintah tdk ditopang koalisi yg tidak dominan! PJ mesti bekerja keras utk menjaga stabilitas pemerintahannya dari ancaman Parlemen. Tentu saja jika PJ mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik sehingga publik dapat dimobilisasi dukungannya utk mengimbangi Parlemen, hal itu akan ideal. Tetapi sekali lagi dlm sejarah perpolitikan Indonesia hal tsb belum pernah terjadi, bahkan yang sering muncul adalah mudahnya publik yg semula mendukung Pemerintah utk berganti kiblat. Pelajaran sejarah inilah yg perlu diingat oleh PJ dan para pendukungnya.

Pertemuan Cikeas belumlah sebuah keputusan final yg mengikat, karena masih ada celah-celah yg terbuka bagi PJ utk menggelar manuver politik balasan kepada KMP. Dan kunci paling utama terletak di tangan para Hakim MK. Jadi, pendukung KMP pun masih belum tentu bisa bertepuk tangan...

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/02/12063771/SBY.dan.Koalisi.Merah.Putih.Tegaskan.Akan.Jadi.Penyeimbang