Bagi Pemerintah Presiden Jokowi (PJ), pengangkatan BG mungkin lebih
problematik. Ia adalah sebuah kompromi politik yg mungkin paling baik
utk mengurangi ketegangan dan meredam konflik antara Istana dan
kekuatan2 politik yg mendukungnya. Demikian pula, Istana bisa melepaskan
diri dr tudingan intervensi karena pemilihan BG dilakukan sepenuhnya
oleh Polri dan sesuai prosedur yg berlaku. PJ tentunya tdk bisa dianggap
secara langsung menjadi pihak yg mengangkat BG sbg Wakapolri.
Namun tidak tertutup kemungkinan bhw Istana dan PJ akan menuai kritik dr para pendukungnya serta masyarakat sipil yg masih keberatan dg BG sbg wakapolri. Mereka setidaknya akan menilai PJ telah mengecewakan harapan rakyat yg mengharapkan pemerintah konsisten dlm pemberantasan korupsi. PJ juga bisa diamggap lebih mementingkan kepentingan kelompok politik ketimbang aspirasi rakyat serta komitnen moral politik.
Polri dan PJ sudah mengambil sikap dan keputusan. Kini rakyat Indonesia yg akan menilai keputusan tersebut.
Simak tautan ini:
http://m.rmol.co/news.php?id=200066
Namun tidak tertutup kemungkinan bhw Istana dan PJ akan menuai kritik dr para pendukungnya serta masyarakat sipil yg masih keberatan dg BG sbg wakapolri. Mereka setidaknya akan menilai PJ telah mengecewakan harapan rakyat yg mengharapkan pemerintah konsisten dlm pemberantasan korupsi. PJ juga bisa diamggap lebih mementingkan kepentingan kelompok politik ketimbang aspirasi rakyat serta komitnen moral politik.
Polri dan PJ sudah mengambil sikap dan keputusan. Kini rakyat Indonesia yg akan menilai keputusan tersebut.
Simak tautan ini:
http://m.rmol.co/news.php?id=200066
0 comments:
Post a Comment