MENGKRITISI KEINGINAN PELURUSAN SEJARAH BUNG KARNO

Kata-2 seperti "meluruskan sejarah" akan selalu muncul dan tidak akan pernah benar-benar "lurus", sebagaimana diinginkan oleh pengucapnya. Sejarah tak akan pernah bisa mengabarkan "what really is" (apa yg sebenar-benarnya terjadi) tetapi hanya sampai pada penafsiran yang kemudian disepakati sebagai yang "paling tepat" atau "yang paling mendekati" peristiwa sejarah. Heboh tentang dimana tempat kelahiran Sukarno, misalnya, hanya merupakan satu diantara sekian banyak hal yang bisa terjadi dalam penafsiran sejarah. Munculnya kehebohan tsb karena tidak adanya bukti otentik, seperti akta kelahiran beliau, atau saksi mata yang benar-benar memberikan keterangan tsb. Jangankan soal kelahiran BK yg tanpa akta itu, soal kelahiran Presiden AS, Barack Obama (BO), masih bisa menjadi bahan perdebatan dan kontroversi. Soal kelahiran BO sudah terang benderang dibuktikan dengan akte kelahiran dari rumah sakit maupun dari lembaga pemberi sertifikat resmi di Hawaii, namun masih ada yang mengeyeli dan ada yg tidak percaya. Itu baru soal tempat kelahiran. Padahal sejarah tidak hanya urusan tempat lahir seseorang, atau tanggal lahir seseorang. Tetapi ia bersangkut paut dengan peristiwa, pelaku peristiwa, dan pandangan tentang peristiwa.

Karena itu penulisan sejarah sangatlah ditentukan oleh penafsiran. Dan selama masih soal penafsiran, maka ia tidak akan imun dari pengaruh kekuasaan. Sebaliknya, penulisan sejarah juga merupakan salah satu alat bagi kekuasaan. Jadi tidak ada yang benar-benar "lurus" seperti lurusnya rumus satu ditambah satu sama dengan dua dalam aritmatika. Semua pihak yang menginginkan ada "pelurusan" sejarah tertentu, tentu memiliki klaim ttg kebenaran tertentu dan kepentingan tertentu. Hasto Kristianto (HK), misalnya, ketika menuntut pelurusan sejarah BK, tentu kepentingan terhadap tafsir sejarah mana yang menurutnya paling benar ttg Presiden RI ke 1 tsb. Ini berarti semua tafsir ttg sejarah BK yg beda dengan yang dimaui oleh HK, tentu dianggap salah, atau setidaknya harus dikoreksi dan disesuaikan. Sama halnya sejarah BK versi Orba yang menafikan semua tafsiran yang di luar tafsir resmi rezim tsb. Contohnya, tentang lahirnya Pancasila, atau tentang pemberontakan G-3-S PKI. Permintaan HK dkk tak lepas dari kepentingan politik juga, yaitu bagaimana menafsirkan peristiwa-2 seputar BK sehingga akan bisa digunakan utk melegitimasi kepentingan partainya.

Bukan berarti orang tak boleh menulis ulang sejarah. Sejauh sejarah memang memerlukan interpretasi, maka selalu terbuka utk melakukan penulisan ulang dan reinterpretasi. Maka, kata "meluruskan" tidak tepat karena ia sangat bermuatan kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan. Sama pula halnya, para sejarawan boleh saja mengklaim karya mereka sebagai yg paling ilmiah dan otentik karena ditopang oleh metode dan metodologi sejarah paling mutakhir. Tetapi mereka tetap tidak bisa menafikan  tafsir sejarah yang "lain", misalnya yang ada dalam kesadaran dan memori kolektif publik. Sejarah yang tidak ditulis para penguasa dan para sejarawan, kendati dianggap tidak ilmiah dan tidak "resmi", tetap saja memiliki validitas tersendiri yg tidak bisa dianggap sepele dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi, saya kira HK dkk dan siapapun dipersilahkan untuk menulis kembali sejarah BK dan menyebarkannya ke masyarakat, baik nasional maupun dunia. Namun akan sangat naif dan sewenang-wenang jika menganggap tafsirnya satu-2nya yg paling benar dan, karena itu, harus diikuti oleh semua orang. Apalagi kalau dipaksakan utk dipercayai, seperti masa Orba dulu!. Karya sejarah akan lebih kaya dan bermakna jika tidak seragam, tetapi semuanya harus pula ditimbang,  dibanding-2kan secara terbuka, dan bisa dikritik. Jika HK dkk ingin menulis ulang sejarah BK, tentu jangan lalu nanti menafikan pandangan pihak lain thd BK, karena beretentangan dg tafsirnya. Sebab hal itu  hanya mengulang apa yg dilakukan rezim sebelumnya. Penulisan seperti itu akan mengabsahkan ungkapan bahwa "sejarah adalah catatan dari pihak yang menang belaka".

Simak tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2015/06/07/205312/Hasto:-Sejarah-Bung-Karno-Harus-Segera-Diluruskan-