MEWASPADAI ALIANSI JAHAT DALAM KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Saya sepakat dengan pandangan bahwa Pemerintah Indonesia harus segera melaksanakan program terkait ketahanan energi nasional, dengan strategi mengurangi ketergantungan terhadap asing, memperbaiki manajemen migas, dan mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Untuk poin kesatu dan kedua, langkah yang sangat urgen adalah bagaimana negeri ini menghentikan kontrak karya dan pembagian produk dengan perusahan multinasional. Selain itu kondisi sediaan migas yang hanya hitungan belasan hari secara nasional itu, perlu segera diperbaiki pula. Penampungan (storage) migas di dalam negeri jelas harus dibangun, demikian pula kilang-kilang minyak di dalam negeri.

Namun demikian kewaspadaan juga perlu dipelihara, agar jangan terjadi ibarat "lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya" karena hanya sekedar memindahkan monopoli asing menjadi monopoli perusahaan milik pebisnis nasional. Sinyalemen peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Agus Priyanto (AP), semestinya diperhatikan, yaitu agar ada kontrol dan kewaspadaan kepada elit kekuasaan dalam kebijakan migas. AP menengarai bahwa ada sementara kelompok bisnis keluarga yang "hendak mengokohkan cengkeramannya di bisnis energi nasional lewat kebijakan tersebut."

Sejauhmana kebenaran sinyalemen AP tentang keterlibatan Kalla Group dalam berbagai kebijakan energi nasional, tentu perlu pengkajian lebih lanjut yg lebih mendalam dan transparan, agar tidak dianggap sekedar tudingan dan politisasi. Tetapi yg saya garisbawahi adalah substansi peringatan yg menurut hemat saya memang penting. Sebab kita sebagai bangsa sudah terlalu banyak dikadali oleh elit kekuasaan yg menggunakan posisinya utk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok melalui kerjasama jahat (unholy alliance) dengan pebisnis, baik milik sendiri maupun pihak luar. Peringatan Theodore Roosevelt (TR), Presiden AS ke 26, bhw "tugas utama kenegarawanan... adalah... membongkar aliansi jahat antara pebisnis korup dan para politisi korup" saya kira masih sangat relevan. Praktik-praktik kolusi antara elit politisi dengan pebisnis jahat telah kita saksikan sendiri akibatnya bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada masa Orba. Jangan sampai hal itu terulang lagi dibawah nama rezim yg berbeda.

Simak tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2015/06/06/205263/Waspadai-JK-Group-Manfaatkan-Kebijakan-Energi-Nasional-