Para penandatangan petisi yang
menuntut pencopotan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso (BWs),
mungkin semakin pede dengan berita yg dilansir media mengenai apa yg
disebut pencatutan nama Presiden Jokowi (PJ) terkait pemeriksaan
Bareskrim atas dua komisioner Komisi Yudisial (KY). Ihwalnya adalah, BWs
pernah diberitakan membuat statemen bahwa pemeriksaan dua pimpinan KY,
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki (SM) dan Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Taufiqurrohman Syahuri (TS), dua tersangka pencemaran nama baik
Hakim Sarpin Rizaldi (SR), adalah sesuai perintah PJ. Pihak Istana,
dalam hal ini Mensesneg Pratikno (P), membantah adanya perintah PJ
tersebut. Belakangan, BWs meralat ucapan tersebut dan menyatakan tak ada
instruksi Presiden untuk mentersangkakan dua komisioner lembaga
pengawas hakim itu. Beliau mengatakan bahwa "(e)nggak ada instruksi
Presiden atau siapa pun. Penegakan hukum ya setegak-tegaknya. Sesuai
dengan fakta, tanpa kriminalisasi dan rekayasa..." (http://www.tempo.co/…/budi-waseso-akui-tak-ada-perintah-jok…)
Kontroversi seputar BWs menurut pengamatan saya berkembang menjadi konundrum, atau persoalan yang memusingkan serta dilematis, bagi Polri. Misalnya saja soal ralat statemen beliau itu. Di satu pihak langkah tsb adalah suatu langkah yg terpuji dan menunjukkan sikap kesatria BWs karena beliau mau meralat secara publik. Namun di pihak lain, hal ini juga berpotensi menambah deretan bahan kontroversi yg muncul dari pimpinan Bareskrim Polri tersebut. Apalagi jika dilihat bahwa statemen yg diralat itu melibatkan Presiden. Pihak-2 yang menginginkan BWs dicopot tentu akan menggunakan isu ini utk memperkuat argumen serta tambahan "munisi" mereka. Implikasinya adalah bhw belum tentu ralat yang dibuat oleh BWs nanti akan bisa meredam kontroversi, apalagi mengurangi desakan para peolak beliau. Bukan tidak mungkin justru desakan malah justru makin menguat!
Masalahnya, konundrum ini bukanlah semata-mata dihadapi oleh BWs sendiri. Ia juga berimplikasi pada jajaran pimpinan Polri dan secara tidak langsung kepada Polri secara keseluruhan. Bagaimanapun juga BWs adalah salah satu penentu kebijakan strategis di lembaga penegak hukum tsb, sehingga persoalan yang terkait dengan kredibilitas beliau pun setidaknya akan memengaruhi persepsi para pemangku kepentingan, baik penyelenggar negara maupun warga negara. Padahal Polri selama beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami persoalan kepercayaan publik (public trust) yg cukup serius terkait dg permasalahan tipikor yang melibatkan oknum-2 elitnya. Belum lagi permasalahan lain yang ada hubungannya dengan gakkum di berbagai bidang.
Pertanyaan mendasar yang bisa diajukan kepada Polri dan pimpinannya adalah, apakah konundrum seperti ini akan diselesaikan secara tuntas dan mendasar, atau hanya akan diselesaikan secara 'tambal sulam' (piecemeal) belaka? Hemat saya, jika yang terakhir yg dipilih, maka resikonya adalah Polri akan terganggu fokusnya dalam melaksanakan tupoksinya. Sebaliknya, ia akan terus berputar-2 dalam urusan kontroversi yg muncul saling susul. Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti (BH), alih-alih dapat melaksanakan agenda perubahan yag pernah dijanjikannya pada waktu menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di Parlemen, justru beliau akan terkuras tenaga dan waktunya utk merespon berbagai kontroversi. Dan ini juga akan membawa dampak negatif thd kinerja Pemerintah PJ yg sejatinya sangat memerlukan konsentrasi penuh alat-2 negara, termasuk tapi tak terbatas pada Polri, dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis seperti Pilkada serentak, kondisi ekonomi nasional yg belum membaik dan bahkan dikhawatirkan akan mengalami krisis, dll. Jangan sampai Polri, yang merupakan lembaga strategis milik negara, justru menjadi salah satu sumber liability bagi Pemerintah PJ.
Simak tautan ini:Kontroversi seputar BWs menurut pengamatan saya berkembang menjadi konundrum, atau persoalan yang memusingkan serta dilematis, bagi Polri. Misalnya saja soal ralat statemen beliau itu. Di satu pihak langkah tsb adalah suatu langkah yg terpuji dan menunjukkan sikap kesatria BWs karena beliau mau meralat secara publik. Namun di pihak lain, hal ini juga berpotensi menambah deretan bahan kontroversi yg muncul dari pimpinan Bareskrim Polri tersebut. Apalagi jika dilihat bahwa statemen yg diralat itu melibatkan Presiden. Pihak-2 yang menginginkan BWs dicopot tentu akan menggunakan isu ini utk memperkuat argumen serta tambahan "munisi" mereka. Implikasinya adalah bhw belum tentu ralat yang dibuat oleh BWs nanti akan bisa meredam kontroversi, apalagi mengurangi desakan para peolak beliau. Bukan tidak mungkin justru desakan malah justru makin menguat!
Masalahnya, konundrum ini bukanlah semata-mata dihadapi oleh BWs sendiri. Ia juga berimplikasi pada jajaran pimpinan Polri dan secara tidak langsung kepada Polri secara keseluruhan. Bagaimanapun juga BWs adalah salah satu penentu kebijakan strategis di lembaga penegak hukum tsb, sehingga persoalan yang terkait dengan kredibilitas beliau pun setidaknya akan memengaruhi persepsi para pemangku kepentingan, baik penyelenggar negara maupun warga negara. Padahal Polri selama beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami persoalan kepercayaan publik (public trust) yg cukup serius terkait dg permasalahan tipikor yang melibatkan oknum-2 elitnya. Belum lagi permasalahan lain yang ada hubungannya dengan gakkum di berbagai bidang.
Pertanyaan mendasar yang bisa diajukan kepada Polri dan pimpinannya adalah, apakah konundrum seperti ini akan diselesaikan secara tuntas dan mendasar, atau hanya akan diselesaikan secara 'tambal sulam' (piecemeal) belaka? Hemat saya, jika yang terakhir yg dipilih, maka resikonya adalah Polri akan terganggu fokusnya dalam melaksanakan tupoksinya. Sebaliknya, ia akan terus berputar-2 dalam urusan kontroversi yg muncul saling susul. Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti (BH), alih-alih dapat melaksanakan agenda perubahan yag pernah dijanjikannya pada waktu menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di Parlemen, justru beliau akan terkuras tenaga dan waktunya utk merespon berbagai kontroversi. Dan ini juga akan membawa dampak negatif thd kinerja Pemerintah PJ yg sejatinya sangat memerlukan konsentrasi penuh alat-2 negara, termasuk tapi tak terbatas pada Polri, dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis seperti Pilkada serentak, kondisi ekonomi nasional yg belum membaik dan bahkan dikhawatirkan akan mengalami krisis, dll. Jangan sampai Polri, yang merupakan lembaga strategis milik negara, justru menjadi salah satu sumber liability bagi Pemerintah PJ.
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/28/063687106/budi-waseso-catut-nama-jokowi-ini-komentar-istana-dan-tedjo
0 comments:
Post a Comment