LP mengatakan bhw laporan SS bukan instruksi PJ sehingga terkesan bhw sang Menteri melakukannya tanpa koordinasi dg atasan yaitu Presiden dan Wapres. Sementara JK mengatakan bhw SS berkonsultasi dg PJ dan JK sehingga jika ybs melaporkan ke DPR hal itu berarti sudah diketahui dan direstui atau diberi lampu hijau. SA, dengan demikian, tidak melakukam pelaporan karena maunya sendiri.
Dlm
status kemarin saya menganalisa bhw statemen LP berimplikasi serous bagi
posisi SS. Sebab jika Pemerintah lepas tangan thd tindakan SS maka
resiko laporan itu kandas akan sangat besar. Kini dg adanya bantahan JK
berarti Pemerintah tahu dan tdk keberatan dg langkah SS. Dan karena SS
adlh bagian integral dr Pemerintah PJ, mk akan sangat tdk elok jika SS
dibiarkan sendirian. Sebab hal ini akan menciptakan moral hazard bagi
anggota Kabiner PJ yg sudah bekerja debgan sungguh2 tetapi ketika
menghadapi tekanan dari luar lalu dibiarkan sendirian!
Pemerintah harus segera bersikap tegas mendukung thd apa yg dilakukan SS. Apkah nanti putusan MKD berpihak pd SS atau tdk itu soal lain. Hemat saya, PJ tdk bisa membiarkan SS seakan2 jadi umpan dan korban pertarungan kuasa di Istana. Setidaknya PJ harus bisa membuat para pembantunya tdk berpolemik di media dan saling serang seperti yg dilakukan JK dan LP. Sejauh bhw SS adlh pembantu Presiden maka asumsi dasarnya adlh bhw Pemerintah tahu dan ikut bertanggungjawab. Jika Pemerintah tdk tahu dan tdk setuju maka segera saja PJ mengumumkan bhw SS melakukan tindakan tsb atas inisiatif dan kepentingan pribadi.
Pemerintah tdk boleh bersikap ragu karena polemik seperti ini hanya akan meruntuhkan kredibilitas PJ yg sudah susah2 dibangun dan mulai berhasil itu.
Simak tautan ini:
http://nasional.kompas.com/read/2015/11/20/21372601/JK.Bantah.Pernyataan.Luhut.Pandjaitan.soal.Sudirman.Said?utm_source=news&utm_medium=mobile&utm_campaign=related
Pemerintah harus segera bersikap tegas mendukung thd apa yg dilakukan SS. Apkah nanti putusan MKD berpihak pd SS atau tdk itu soal lain. Hemat saya, PJ tdk bisa membiarkan SS seakan2 jadi umpan dan korban pertarungan kuasa di Istana. Setidaknya PJ harus bisa membuat para pembantunya tdk berpolemik di media dan saling serang seperti yg dilakukan JK dan LP. Sejauh bhw SS adlh pembantu Presiden maka asumsi dasarnya adlh bhw Pemerintah tahu dan ikut bertanggungjawab. Jika Pemerintah tdk tahu dan tdk setuju maka segera saja PJ mengumumkan bhw SS melakukan tindakan tsb atas inisiatif dan kepentingan pribadi.
Pemerintah tdk boleh bersikap ragu karena polemik seperti ini hanya akan meruntuhkan kredibilitas PJ yg sudah susah2 dibangun dan mulai berhasil itu.
Simak tautan ini:
http://nasional.kompas.com/read/2015/11/20/21372601/JK.Bantah.Pernyataan.Luhut.Pandjaitan.soal.Sudirman.Said?utm_source=news&utm_medium=mobile&utm_campaign=related
0 comments:
Post a Comment