Sebagai parpol yang berkuasa dan yang selalu tampil dengan Soekarnoisme, lumrahnya PDIP akan selalu arif dan mampu membaca gerak sejarah. Bagaimanapun, adalah Bung Karno (BK) sendiri yang lantang mengingatkan rakyat Indonesia agar "Jangan Sekali-2 Meninggalkan Sejarah" yang disingkat dengan JASMERAH. Namun peringatan itu tampaknya tidak diikuti secara konsistan oleh PDIP yg mengklaim sebagai pewaris Soekarno itu. Dalam kasus revisi UU KPK, saya menganggap sikap dan perilaku politik partai berlambang Banteng gemuk tsb adalah langkah "meninggalkan sejarah."
Memihak sejarah, dalam kasus revisi UU KPK, adalah memihak aspirasi rakyat Indonesia yang sangat tegas menolak upaya pelemahan lembaga anti rasuah dan ipso facto menolak pelemahan thd pemberantasan korupsi. Maka tidak susah utk memberikan penilaian kepada partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri (MS) itu, bahwa ia sedang terang-terangan bertolak belakang dengan aspirasi rakyat. Dan sebagaimana pengalaman Partai Demokrat (PD) yang juga pernah mengecewakan rakyat dalam masalah pemberantasan korupsi itu, maka tidak susah juga utk memprediksi bahwa PDIP bisa mengulangi hal sama, yaitu ditingalkan oleh rakyat!
Sementara itu, PKS yang politisinya seringkali garang dengan KPK, terutama tetapi tidak terbatas pada sosok Fachry Hamzah (FH), malah justru bertolak belakang dengan PDIP. Mungkin karena PKS adalah partai oposisi, atau ada alasan yang strategis utk mempertahankan kredibilitasnya sebagai partai yang cerdas dan bersih, partai ini melihat bahwa mendukung revisi UU KPK adalah sebuah kesalahan strategis. Walhasil PKS malah tampak sebagai parpol yang memihak sejarah. Sama juga dengan Gerindra dan PD yang semuanya menolak revisi itu. Prediksi saya, jika partai-2 ini konsisten dalam mendukung pemberntasan korupsi dan menolak revisi, citra mereka di mata rakyat mungkin akan mengalami perbaikan secara signifikan.
Parpol-2 pendukung revisi adalah kekuatan yang meninggalkan sejarah dan melawan aspirasi rakyat Indonesia dalam masalah pemberantasan korupsi. Jika pun Presiden Jokowi (PJ) mengikuti arus seperti itu, saya kira beliau juga akan mendapatkan dirinya mengalami degradasi kepercayaan publik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, PJ lebih baik memilih tidak berada dalam barisan parpol yang sedang meninggalkan sejarah dengan bersikap tegas memihak rakyat. Tolak revisi UU KPK yang dirancang oleh DPR.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment