BERNARD BARUCH: DEMOKRASI & KEDISIPLINAN

"Karunia terbesar bagi sistem demokrasi kita adalah adanya kebebasan. Namun pada analisa terakhir, kebebasan tsb adalah kebebasan untuk mendisplinkan diri kita sendiri."

 (Bernard Baruch, negarawan, penasihat politik, dan filantrofis terkemuka asal AS, 1870-1965).

Salah satu pemahaman tentang demokrasi yg paling keliru adalah menganggap sistem tersebut tidak memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Demokrasi dianggap sebagai pengejawantahan ide-ide dasar kebebasan (freedom) dan hak-hak (rights) manusia, sehingga dikesankan bahwa pendukung demokrasi bisa melakukan apa saja atas nama ide-ide tsb. Kendati sampai pada titik tertentu anggapan tsb ada benarnya, tetapi jika dipahami secara ekstrem, ia justru merusak praktik demokrasi. Sebab demokrasi juga mensyaratkan suatu etos kedisiplinan yg kuat, baik pada tataran individual maupun kolektif, agar ia bisa bekerja dan berlangsung dengan efektif dan produktif serta mernafaat bagi semua.

Itulah sebabnya jika ada orang yg menolak berbagai bentuk kedispilinan, seperti mematuhi aturan main (rule of law) yg disepakati, konsisten dengan komitmen nilai-nilai utama (virtues), dan bersedia untuk mengorbankan kepentingan pribadi bagi kepentingan bangsa, maka orang tsb masih belum serius atau jujur dalam memahami dan melaksanakan sistem tsb. Apalagi jika ada orang atau kelompok yang mengatasnamakan demokrasi tetapi pada saat yg sama menginjak-injak prinsip2nya. Demokrasi, karena sifatnya yg terbuka, bisa juga dimanipulasi utk mengantarkan kekuasaan yg diktatorial dan tirani. Itu semua terjadi karena para pelaksana demokrasi melupakan atau meninggalkan syarat utama yang bernama kedispilinan.

Jika bangsa Indonesia sudah sepakat dlm Konstitusinya utk melaksanakan demokrasi, maka tak dapat tidak selain senantiasa merayakan kebebasan dan perlindungan hak-hak asasi, juga mesti berdisiplin. Bukan dalam pengertian disiplin kaku, tetapi dalam mengkuti aturan main dan konsisten dengan nilai-nilai etis yg dipercayai bersama.