Monday, March 5, 2018

ISTANA & TUDINGAN PELANGGARAN ETIKA POLITIK

Pemanasan Pemilu 2019 makin terasa dan seperti biasa, salah satu sumber sekaligus targetnya, tak lain adalah Istana Kepresidenan sendiri. Istana tengah dipersoalkan dengan memakai wacana "etika politik," saat diketahui ada pertemuan yang membahas persiapan pemenangan di pemilihan presiden mendatang. Pertanyaannya: "Benarkah itu pelanggaran etika, atau manuver politik dengan mengeksploitasi wacana etika?"

Sabtu malam (3/3/2018) saya mengikuti dialog Primenews CNN-TV, bersama Tsamara Amany (PSI), Andre Rosiade (Gerindra) dengan host Budi Adiputro (CNN-TV). Kasus yang diangkat sebenarnya dua: Pernyataan Yorries Raweyai (YR) pd saat mengadakan wawancara doorstop di kantor KSP, dan pertemuan antara pimipnan PSI dengan Presiden Jokowi (PJ) di Istana. Kedua kasus itu dituding bernuansa pelangaran etika, karena Istana dan kantor pemerintah digunakan sebagai tempat melakukan persiapan Pilpres, yang dalam hal ini untuk kepentingan PJ dan pihak pendukung beliau.

Wacana etika sering digunakan sebagai "pretext" atau dalih oleh aktor-aktor politik untuk saling mengritik lawan. Dalam kasus ini, hemat saya, seharusnya dibedakan antara pertemuan PSI dengan PJ di Istana, dengan pertemuan YR di KSP. Acara pertemuan di Istana dg parpol dan tokoh parpol serta ormas bukanlah hanya dilakukan sekali ini saja oleh PJ. Mengenai isi dan substansi pembicaraan, orang bisa berdebat apakah perbincangan PJ dg elit PSI adalah sebuah persiapan kampanye pemenangan atau tidak. Ini jelas beda dengan yang terjadi di kantor KSP. YR terang-terangan menyebut bahwa pertemuannya bermuatan pembicaraan persiapan kampanye Pilpres, berupa pembentukan Tim pemenangan. Walaupun keterangan ini sudah dibantah oleh KLastaf KSP, Moeldoko (http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/01/moeldoko-bantah-pernyataan-yorrys-soal-ksp-bertugas-mengelola-relawan-jokowi)

Saya lebih cenderung mengatakan telah terjadi pengaburan dalam wacana etika politik ini, khususnya terhadap pertemuan-pertemuan di Istana yang lantas diolah menjadi isu politik untuk menciptakan citra negatif bagi PJ. Namun demikian bukan tidak mungkin ada kegiatan yang benar-benar bisa dinilai sebagai pelanggaran etik. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan potensi pengaburan, maka pihak Istana perlu menerapkan standar prosedural yang ketat.

Istana memang merupakan fasilitas negara yang diinginkan menjadi tempat netral. Namun dalam praktik, setiap Presiden akan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menggunakan Istana; ada yg terbuka ada yang ketat, ada yang ditengah-tengah. tetapi saya rasa, mengundang tokoh-tokoh politik pada waktu malam bukan hal yang aneh atau tabu, apalagi jika ada hal-hal yang sangat krusial. Demikian pula isi pembicaraan di dalam pertemuan di Istana bisa mengalir dan meluas.

Pihak Istana, khususnya yang terkait dg komunikasi publik, harus bisa mengelola komunikasi publik sang Presiden tanpa mengurangi hak dan kehendak Presiden untuk menggunakannya secara efektif. Sama halnya dengan kantor KSP, harus mampu mengelola komunikasi publik sehingga tidak membuka peluang bagi kemungkinan manuver politik yang akan merugikan citra dan fungsi lembaga kepresidenan.

Silakan menyimak tautan video berikut & megomentarinya (MASH)

https://www.youtube.com/watch?v=BoF-f0XFMqY
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS