IMARAT ISLAM AFGHANISTAN: EFORIA VS PARANOIA

 

Oleh Dr (HC) KH As'ad Ali*)

Jatuh bangunnya rezim negara lain sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, kecuali terjadi di negara tetangga yang berbatasan langsung. Anehnya dalam kasus Afganistan, ada satu pihak, kelompok “Eforia“, menganggap seolah olah kemenangan Taliban adalah kemenangannya. Mereka ini adalah pendukung khilafaisme dan pengikut Alqaeda serta ISIS. Pada sisi lain terdapat kelompok “paranoid” . Kemenangan dan berdirinya kembali “Imarat Islam Afganistan“ dianggap sebagai bencana besar dan menjadi ancaman nasional yaitu mereka yg berpandangan sekularistik dan cenderung Islamphobia.

Kedua sikap diatas sangat subyektip dan tidak didasarkan pada argumen yang sahih. Setiap negara mempunyai budaya dan sejarah politik yang berlainan, sehingga mempengaruhi sistem politik apa yang mereka pilih.

Seperti diketahui sejak abad ke XVIII Afganistan dipimpin oleh dinasti Barakzai yang didirikan oleh Dost Muhammad Khan dengan gelar “Emir“ dan negara disebut “Emirat “ berbasis Islam Sunni Deobandi. Sebelumnya Afganistan juga dikuasai oleh rezim Islam antara lain dinasti Mughal yang kekuasaannya mencapai anak benua India.

Emir terakhir Emirat Afganistan adalah Mohammad Zahir Shah (1933 - 1973) yang kemudian digulingkan oleh sepupunya Daud Khan dan merubah sistem menjadi sistem demokrasi. Tetapi hanya bertahan sampai 1978, karena dikudeta oleh partai komunis yg dipimpin oleh tiga serangkai Moh Taraki, Babrak Karmal, dan Hafizullah Amin yang mendirikan mendirikan rezim komunis. Uni Soviet mengirimkan pasukan pd 1980 dan berada disana sampai 1989.

Sejak 1984 tujuh fraksi Mujahidin yang mendapat dukungan dari AS / NATO, Saudi Arabia, Pakistan dan sejumlah negara non-komunis lainnya (termasuk Indonesia) melakukan perlawanan militer sampai penarikan Soviet mulai 1989. Selama perang Afganistan itulah terbentuk embrio terorisme (Al Qaeda) antara lain karena partisispasi dari kelompok radikal yang beroposisi di negara masing masing misalnya kaum radikal Mesir dan DI/ TII.

Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Mujahidin tidak berhasil membawa keamanan dan kesejahteraan, akhirnya dijatuhkan oleh Taliban dipimpin oleh Mullah Omar pd 1996 yang mendeklarasikan “Emirat Islam Afganistan”. Taliban terdiri dr para santri ( taliban ) yang juga terlibat perang bergabung dengan Mujahidin melawan Uni Soviet . Kemenangan Taliban tidak terlepas dari dukungan Arab Saudi dan Pakistan.

Dengan alasan Taliban tidak kooperatif menyerahkan Osama bin Ladin (OBL) setelah peledakan WTC September 2001, AS / NATO menyerbu Afganistan dan mengembalikan kekuasaan Mujahidin. Pada hal OBL dan 200 teroris Al Qaeda berada di Afganistan setelah diusir dari Sudan pada pertengahan 1996 ketika Mujahidin berkuasa. Sejak itulah Taliban melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan AS / NATO.

Sejak era Pres Trump, AS melakukan perundingan dg Taliban melalui Biro Politik Taliban di Qatar (fraksi Akhundzada) dan berlanjut dalam pemerintahan Pres J Biden dalam rangka penarikan pasukan AS / NATO. Bahkan, Ketua tim perunding Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, yang pernah menjadi tahanan CIA dan ISI (intelijen Pakistan) hadir dalam perundingan di Camp David. Artinya AS / NATO menganggap Taliban fraksi Akhundzada bukan organisasi teroris.

Dari nama negara “Emirat Islam Afganistan“ jelas merupakan kelanjutan dari bentuk negara sebelumnya. Hanya penerapan syariat Islam dilakukan secara lebih ketat dan pembatasan hak hak wanita. Tampaknya Taliban meniru Arab saudi dan Emirat Islam Afganistan jilid kedua yang dideklarasikan kembali pada 15 Agustus 2021 juga menyesuaikan perubahan di Arab Saudi yg mulai melonggarkan syariat Islam dan hak hak wanita.

Seperti halnya kerajaan Arab Saudi, Emirat Islam Afganistan tidak mengikuti apa yg disebut dengan sistem khilafah. Dengan sendirinya tidak akan mentolelir keberadaan “ISIS propinsi Khorasan” di Afganistan. Pemerintahan inklusif yg akan dibentuk dan simbolisme dg mengeksekusi Pemimpin ISIS Asia Selatan Abu Omar Al Khorasani hanya 4 hari setelah menduduki Kabul memberikan indikasi jelas bagaimana sikapnya terhadap terorisme.

Sebagai catatan, Mujahidin dan Taliban menampung OBL pada 1996, selain belum ada bukti atau kejelasan atas keterlibatan dalam aksi terorisme, juga ada rasa sungkan OBL mempunyai jasa dalam perjuangan melawan Uni Soviet. Bahkan ketika AS mendesak untuk menyerahkan OBL setelah peledakan WTC pada 2001, Taliban meminta agar OBL diadili di negara netral cq Pakistan , tetapi sayang negara itu menolak dan akhirnya AS / NATO menyerbu Emirat Islam Afganistan.

*) Mantan Wakil Ketua Umum PBNU

Read More

KONPERENSI PERS PERTAMA PEMERINTAH BARU DI AFGHANISTAN

Tadi malam, 17/08/21,  sekitar jam 20.00 WIB, Zahibullah Mujahid (ZM), juru bicara Negara Emirat Islam Afghanistan (EIA) menggelar konpers pertama di ibukota Kabul pasca-pengunduran diri pasukan AS dan jatuhnya pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani (AG). Kendati finalisasi struktur pemerintahan EIA masih terus dibicarakan oleh para pemimpin baru di bawah Taliban, namun dalam konpers tsb ZM menyebut gagasan tentang "Pemerintahan yang inklusif" yang berdasarkan syariah Islam. ZM juga mengatakan bahwa pemerintah EIA akan memberikan amnesti kepada semua orang yang pernah berpihak kepada lawan, termasuk mereka yang menjadi pasukan militer dan kelompok sipil.

Demikian pula janji pemerintah baru untuk membuka akses bagi kaum perempuan Afghanistan untuk pendidikan, kerja, dan aktifitas sosial politik sejauh berada dalam bingkai syariat Islam. EIA menyatakan akan mematuhi hukum internasional dan menjanjian perdamaian, serta tidak memberi peluang kepada kekuatan asing untuk menjadikan Afghanistan sebagai tempat perlindungan (sanctuary) bagi terorisme.

Konpers pertama ini tentu penting bagi penguasa baru Afghjanistan tsb untuk menampilkan imaji positif baik kepada rakyat Afghanistan maupun masyarakat Internasional. Taliban juga menggunakan momen tersebut untuk meyakinkan bahwa kendati ideologi Islam tetap menjadi landasan mereka, namun pengalaman selama dua dasawarsa terakhir ini telah membuat mereka mengalami perubahan-perubahan yang akan membuat gerakan dan pemerintahannya tidak lagi mengulangi model sebelumnya, sebuah sistem politik otoriter ultra konservatif yang dianggap mengabaikan HAM dan ditolak oleh masyarakat internasional.

Sampai sejauhmana janji-janji dalam konpers ini akan dapat terwujud, tentu masih terlalu pagi untuk memberikan penilaian. Yang jelas berbagai opini baik skeptis maupun optimis pasti akan terus ada, terutama di media dan media sosial. Hemat saya, pemerintah dibawah EIA tak punya pilihan lain kecuali bekerja keras untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif berbasis inklusifitas, penghormatan thd HAM, dan demokratis bagi seluruh warganegaranya. Itulah landasan tatanan pemerintahan dalam rangka membangunan negara-bangsa ke depan, agar tak mengulang trauma2 dan stigma masa lalu. Semoga!

Simak tautan ini:

1. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210818074921-120-681711/konpers-pertama-taliban-sebut-takkan-balas-dendam
2. https://koran-jakarta.com/konferensi-pers-pertama-taliban-berjanji-akan-membuat-pemerintahan-yang-berbeda-dari-sebelumnya
3. https://www.indozone.id/index.php/news/3esv8Dj/konferensi-pers-pertama-taliban-bersumpah-akan-menghormati-hak-hak-perempuan
4. https://yoursay.suara.com/news/2021/08/18/100123/gelar-konferensi-pers-taliban-kami-lindungi-warga-asing-dan-hak-perempuan
5. https://id.berita.yahoo.com/konferensi-pers-perdana-taliban-klaim-030201766.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig

Read More

HAPUS ANGKA KEMATAN COVID19, LEGITIMASI POLITIK & ETIK PJ

Ada kabar yg menurut hemat saya bisa berdampak negatif thd legitimasi etis dan politis dari Pemerintah PJ dalam penanganan epidemi Covid-19, baik pada aras nasional maupun internasional. Yaitu kabar bahwa Luhut Binsar Panjaitan (LBP), dalam kapasitasnya sebagai koordinator PPKM, akan menghapus angka kematian sebagai bagian daLAM laporan indikator penanganan Covid19 nasional atau PPKM. Indikator tsb jelas merupakan sebuah praktik yang diikuti dan diterapkan secara internasional dan, pastinya, digunakan WHO dalam laporan penanganan Covid-19 di seluruh dunia. Tentu saja Indonesia juga termasuk di dalamnya, setidaknya sebelum LBP menggagas cara pelaporan yang akan menghilangkan angka kematian tsb. Argumen LBP adalah bhw angka kematian tak perlu dimasukkan lagi, karena adanya kesimpangsiuran atau disharmoni data. Jika masig terjadi kesipansiuran tsb, demikian logika yg dipakai, maka lebih baik jika ditiadakan dulu. Mungkin tujuannya agar tidak terjadi kegaduhan, debat, dan kekisruhan dalam masyarakat. Kalau benar alasan itu yg dipakai, maka menurut hemat saya justru akan merugikan Pemerintah PJ dari sisi legitimasi politik dan etik. Secara politik, langkah tsb akan dijadikan "bukti" bhw tidak ada political will dari pemerintah untuk mengelola masalah strategis penanganan pandemi secara koprehensif dimulai dr masalah data yg terpercaya ditkt nasional. Inplikasinya, pengelolaan kebijakan hanya reaktif, tambal sulam, gonta ganti, dan inkonsisten! Secara etik, cara yg ditempuh dengan menghilangkan angka kematian dlm indikator pelaporan tsb akan semakin meningkatkan distrust, bukan saja dari dalam negeri maupun internasional. Jika demikian, fenomena terjadinya berbagai kritik terhadap PJ akan makin diperkuat dengan gagasan LBP tsb. Reaksi2 yang bernada miring thd motif kebijakan penggapusan angka kematian ini akan cenderung bertambah dari masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat politik (political society). Indonesia akan semakin dibaca oleh komunitas internasional sebagai contoh buruk sebuah negara dan pemerintah dalam menangani pandemi yang tak kunjung ada tanda2 mereda ini. Alih-alih negara demokrasi terbesar nomor tiga ini menampilkan diri sebagai contoh keteladanan untuk praktik yang baik (best practices) bagi negara2 disekitarnya, ia malah memelopori pemakaian cara2 manipulatif seperti "penyembunyian" data dari rakyatnya dan publik dunia. Apa yg akan didapat oleh PJ? Selain akan bikin kesal parpol pendukungnya, karena akan menganggu hajatan pada 2024, ini juga akan memantik kebingungan para pendukung setianya. IMHO. Simak tautan ini: 1. https://youtu.be/msbXsnh8feI 2. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/14210331/pemerintah-hapus-angka-kematian-dari-indikator-penanganan-covid-19-karena 3. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/14580681/angka-kematian-covid-19-tak-lagi-jadi-indikator-penentuan-level-ppkm 4. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210810190934-20-678942/pakar-pengendalian-covid-semakin-gelap-tanpa-data-kematian 5. https://bisnis.tempo.co/read/1493279/laporcovid-19-pertanyakan-keputusan-luhut-hapus-data-kematian-di-evaluasi-ppkm

Read More

DIPERLUKAN ​AKTIVISME PARA WAKIL RAKYAT

Sebuah kejutan terjadi di Parlemen AS (House of Representatives): Seorang anggotanya, Ms. Cori Bush (CB) (Demokrat- dari Missouri) melakukan sebuah aksi berupa kamping di halaman Gedung Konggres (Capitol Hill) selama 4 hari berturut-turut. Anggota DPR AS yg masih "gres" alias freshman (baru tahun pertama) itu menuntut agar Pemerintah Joe Biden, yg notabene dari sesama partai Demokrat juga, agar memperpanjang moratorium bagi para penyewa apartemen supaya tidak diusir karena tak mampu membayar sewa mereka. Jumlah para penyewa tsb di seluruh AS tak tanggung-tanggung: 11 juta orang!. Aksi Cori Bush ternyata membuahkan hasil. Presiden Biden, kendati sempat mewanti-wanti akan kemungkinan kesulitan dari segi hukum, sepakat memperpanjang moratorium selama 60 hari mulai bulan Agustus. Dengan demikian upaya wakil rakyat perempuan kulit hitam berusia 44 th ini, untuk setidaknya melindungi para penyewa yg tak mampu membayar uang sewanya. Waktu tsb dianggap cukup sambil menunggu pencairan anggaran Pemerintah sekitar US $ 46 juta, yg memang diperuntukkan bagi bantuan sewa rumah kaum lapis bawah itu. Aktivisme Cori Bush tentu mengundang decak kagum banyak kalangan. Bukan hanya karena sang pelaku masih baru, tetapi dalam sejarah politik AS sangat langka terjadi dan, terutama, karena keberhasilannya. Memang salah seorang anggota Parleman lain, Alexandria Ocasio Cortes (AOC) (Demokrat-New York), pada 2018 lalu pernah ikut aksi protes terhadap Ketua DPR, Nancy Pelosi (Demokrat-California), dengan cara ikut "menduduki" ruang kantor sang Ketua. Tetapi dibanding apa yang dilakukan oleh CB, jelas kalah spektakuler, baik dilihat dari isu yg dibawanya maupun signifikansi politiknya. Maka tak heran jika kemudian para politisi senior partai Demokrat, seperti Senator Chuck Schumer (Demokrat-New York) dan beberapa yang lain termasuk AOC dan Ayana Pressley (Demokrat-Massachusetts), ikut "ngobyongi" dan mendukung CB. Pastinya CB bukan orang baru dalam soal aktivisme politik. Dia adalah seorang aktivis kulit hitam yang ikut dalam aksi protes di kota Ferguson, Missouri, pada 2014 di mana seorang kulit hitam, Michael Brown Jr. (18), ditembak mati oleh seorang polisi kulit putih, Darren Wilson (28). Peristiwa ini telah menciptakan gelombang besar protes-2 yang melahirkan, antara lain, gerakan Black Lives Matter (BLM) pada 2015. CB tentu saja kemudian terlibat aktif dalam BLM yang, kita sama-sama tahu, semakin menonjol dalam perpolitikan AS setelah kasus pembunuhan seorang kulit hitam, George Floyd, oleh polisi pada 2020 yang lalu. CB terbukti kemudian menjadi sangat populer namanya dan moncer dalam politik. Ia mengalahkan seorang inkamben dari partai Demokrat dalam pileg 2020 untuk Parlemen yang sudah bercokol lama mewakili Missouri. Anggota separtai yg dikalahkan oleh Cori adalah datang dari dinasti politik keluarga Clay, yg sudah menduduki kursi Parlemen lebih dari setengah abad lamanya (melalui Bill Clay dan anaknya, William Lacy Clay)! Ini mengingatkan kepada kesuksesan AOC yang kondang karena memenangi pileg untuk mewakili New York, mengalahkan seorang inkamben, Joe Crowley, yang sudah berada di Parlemen selama lebih dari 20 tahun! CB, sebagaimana AOC dan Bernie Sanders dkk, adalah para politisi dari sayap progresif kiri dalam partai Demokrat AS. Dengan demikian platform politiknya juga tak jauh berbeda, termasuk pembelaannya terhadap M4A (Medicare for all), anti pengaruh korporasi dalam politik, kritis thd Israel dalam masalah konflik dg Palestina, pro-Green New Deal, dll. Itulah sebabnya ketika ia masuk menjadi anggota Parlemen dan melihat nasib kaum lapis bawah yg akan menjadi korban pengusiran pemilik rumah kontrakan, Cori merasa terpanggil. Dan ketika Parlemen dan Pemerintah yg dianggapnya tetap "mbulet" dalam melakukan proses penganggaran, ia pun melakukan aksi protes dengan kamping di halaman Capitol Hill selam 4 hari! Tak peduli bahwa DPR, Senat, dan Gedung Putih kini sedang dikuasai oleh partainya sendiri! Hemat saya, apa yang dilakukan Cori adalah wujud aktivisme yg menjadi landasan dirinya masuk politik dan menjadi wakil rakyat. Sebagai orang yg mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi tunawisma (homeless), bagi Cori menjadi wakil rakyat bukan sebuah pekerjaan (occupation), tetapi lebih merupakan sebuah panggilan (calling) untuk melakukan perjuangan bagi kepentingan rakyat banyak, terutama yang berada di lapis bawah. Kendati AS adalah negara adikuasa dan kaya, tetapi faktanya jutaan otrang miskin dan masih terlantar tanpa jaminan sosial yg memadai masih ada. Buat para politisi seperti Cori, AOC, dll, menjadi anggota Parlemen bukanlah sebuah tujuan per se, tetapi sebagai jalan agar perjuangan mereka lebih efektif, walaupun tak selalu berhasil. Dan karenanya, mereka tidak lupa bahwa tetap dibutuhkan keberanian untuk melakukan aksi-aksi protes, karena tak cukup hanya bicara dan beragumentasi di dalam gedung Parlemen saja! Akankah di negeri kita muncul aktivisme macam ini dari para politisi di DPR/DPD/DPRD? Ataukah mereka malah menjadi contoh kongkrit kelas "parvenu politik" (political parvenu) yang kiprahnya hanya mengatasnamakan rakyat yang "diwakilinya" demi meraih kepentingan-2 pribadi, partai politik, dan kelompok merka? Barangkali sudah waktunya diperlukan politisi-politisi seperti Cori Bush dan AOC di parlemen kita. IMHO Simak tautan ini: 1. https://nonpareilonline.com/news/rep-bush-camps-out-at-capitol-protests-evictions/video_8de66e0c-51ba-51a7-ba1b-e5be9f3e1858.html 2. https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a37191450/cori-bush-camps-outside-capitol-protest-eviction-moratorium-end/ 3. https://thehill.com/homenews/house/565753-house-democrats-camp-outside-capitol-to-protest-evictions 4. https://www.cbsnews.com/news/cori-bush-missouri-defeats-incumbent-lacy-clay-democratic-primary-election/ 5. https://www.washingtonpost.com/nation/2021/08/04/cori-bush-eviction-moratorium/

Read More

KETIKA ​TAK PERCAYA COVID-19 BENAR2 ADA

Bukan hanya soal perlu tidaknya PPKM, vaksinasi, 3M dan/ atau 3T saja yang mesti dihadapi oleh Pemerintah dan bangsa Indonesia yang kini berperang melawan pandemi Covid-19. Tetapi juga masalah yang lebih fundamental, yakni ketidakpercayaan tentang ADAnya virus tersebut. Apalagi jika ketidak percayaan tsb didasari oleh pemahaman keagamaan yang diikuti oleh sekelompok orang atau komunitas. Tentu saja jawaban saintifik dan empiris belum tentu mampu mengatasinya. Kasus pemimpin dan jemaat dari 23 Gereja di Distrik Kwamki Narama, Papua yg membakar masker dan botol vaksin ramai2 adalah contoh manivestasi dan ekspressi ketidakpercayaan mereka terhadap eksistensi virus Covid-19. Pemerintah RI sedang bekerja keras menerapkan dan melaksanakan kebijakan publik untuk mengatasi pandemi, yg korbannya telah berjumlah puluhan ribu, dan penularannya termasuk tertinggi di dunia. Namun di sisi lain, ADAnya virus Covid-19 itu sendiri masih diingkari sebagian anak bangsa, dengan memakai alasan pemahaman keagamaan mereka. Fenomena ini tentu tidak bisa hanya dihadapi secara "hitam-putih", legalistik, apalagi menggunakan cara pemaksaan demi ketertiban umum dan keamanan publik. Perlu pendekatan-pendekatan lunak (soft approach) untuk memberikan pemahaman (kalau mungkin bahkan edukasi) bahwa Covid-19 benar-benar ADA dan telah, sedang, serta masih akan menjadi ancaman kehidupan manusia, termasuk mereka sendiri. Sebuah kerja keras tersendiri yg mesti dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat sipil di negeri ini yg barangkali tidak lebih mudah dibanding dengan soal-soal lainnya. Sebab, jika sudah berkaitan dengan pemahaman keagamaan, maka penjelasan-penjelasan ataupun juga kebijakan publik yg dianggap berbeda, acapkali akan mengalami penolakan yg tak selalu rasional. Tetapi masalahnya, dan lebih daripada soal kesulitan2 di atas, mereka adalah juga warga bangsa yg berhak atas keyakinan dan pemahamannya. Sebuah tantangan yg perlu penyelesaian yg arif dan bijaksana, bukan hanya menang-menangan. IMHO Simak tautan ini: 1. https://www.youtube.com/watch?v=t-zZvd65sP0 2. https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2021/08/02/tak-percaya-covid-pendeta-dan-jemaat-23-gereja-papua-bakar-masker/ 3. https://www.tvonenews.com/channel/news/43808-tak-percaya-covid-19-jemaat-gereja-di-papua-ramai-ramai-bakar-masker 4. https://fajarpapua.com/2021/08/02/tidak-percaya-covid-19-dan-vaksin-jemaat-gereja-kingmi-kwamki-narama-bakar-masker-bupati-mimika-keluarkan-surat-edaran/ 5. https://seputarpapua.com/view/video-viral-aksi-bakar-masker-dan-botol-vaksin-di-kwamki-narama-beredar-ini-penjelasannya.html

Read More

PROF. MAHFUD MD & SERANGAN KABAR HOAX

Kemaren (31/07/21) saya membaca disebuah portal berita yg absurd isinya. Yaitu tentang kabar bhw Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD (MMD) lapor kpd PJ ttg temuan obat penyembuh Covid-19. Dan obat itu konon adlh hasil Prof. MMD bertapa selama 40 hari! Kabar yg dimuat oleh dua portal berita itu juga menjadi bahan pembicaraan dalam sebuah podcast video, kendati di tempat ini masih ada upaya untuk menelisik validitas kabar tsb.

Bagi saya, absurditas tsb mungkin bisa saya coba artikan bhw posisi dan nama MMD memang sangat rentan dengan segala hoax, apalagi di negeri yg sedang kebanjiran hoax dan fake news seperti Indonesia. Namun saya tak begitu saja mau menganggap angin lalu, karena bisa jadi pihak2 tertentu akan menjadikan hoax tsb sebagai sumber utk justifikasi dan ujung2 nya akan makin mengotori ruang publik kita. Karenanya saya langsung kirimkan kabar tsb kepada beliau dan menanyakan validitasnya.

Cukup lama saya menunggu, nyaris seharian, sebelum akhirnya Prof. MMD merespon di WA saya. Kata beliau: "Itu hoaks 1000% Pak. Sdh saya klarifikasi di Twitter dlm 5 cuitan termasuk videonya." Dan beliau juga memberikan tautan twitter yg disebutnya: (https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1421430126462468098?s=08). Bukan cuma itu, beliau juga mengirim koreksi dari salah satu portal berita dan permintaan maafnya kepada Prof. MMD (https://www.suara.com/news/2021/07/31/204413/mahfud-md-saya-tak-pernah-lapor-ke-presiden-adanya-obat-covid-19-hasil-bertapa).

Tentulah saya cukup lega dengan respon beliau, namun tetap saja merasa sangat simpati dan prihatin serta kecewa thd apa yg beliau alami (walau bagi Prof MMD mungkin sudah bukan hal yg baru atau mengherankan). Jadi saya merespon lagi WA beliau dengan mengatakan bhw mestinya portal berita2 itu ditegur. Kalau tidak, mereka akan makin kurang ajar, tak mau melakukan cek dan ricek, lalu dipakai bahan gorengan di platform medsos lain.

Orang bisa saja menganggap postingan hoax tsb tak perlu ditanggapi atau diperpanjang masalahnya, toh orang selevel Prof. MMD gak akan tergoyahkan reputasi dan kredibilitasnya dg kabar yg dari sisi substabsinya saja sudah absurd dan proses pemberitaannya juga tak menggunakan cara yg sahih dlm jurnalistik. Namun bagi saya kasus ini perlu utk menjadi perhatian bagi mrk yg masih percaya dg pentingnya ruang publik bebas utk memperkuat demokrasi.

Karenanya ia harus tetap dijadikan sebagai salah satu indikasi bahwa hoax dan fake news akan tetap menjadi salah satu ancaman bagi publik. Apa yg dialaminoleh Prof. MMD bisa terjadi kepada kita, terlepas dari posisi dan level kita. Dan virus hoax serta fake news ini saya yakin sangatlah besar bahayanya bagi kesehatan dan kelestarian demokrasi kita yg kini sedang fragile alias rentan thd ancaman otoriterisme ini.

Simak tautan ini:

1. https://www.suara.com/news/2021/07/31/204413/mahfud-md-saya-tak-pernah-lapor-ke-presiden-adanya-obat-covid-19-hasil-bertapa
2. https://www.suara.com/news/2021/07/29/222420/sudah-lapor-jokowi-mahfud-md-dapat-banyak-obat-hasil-bertapa-untuk-sembuhkan-covid-19?page=all
3. https://publika.rmol.id/read/2021/07/31/498675/covid-dan-bertapa-40-hari

Read More