PERANG TERHADAP NARKOBA: DIBALIK KONFLIK AS DENGAN VENEZUELA

Beberapa hari ini dunia disuguhi lagi gaya cowboy Trump dalam polugri AS: Ancaman terhadap Venezuela, yang ditandai dengan pengerahan angkatan laut, pasukan marinir, dan sanksi ekonomi, setelah menuding Negara tsb sebagai sebuah Negara narkoba (narcostate) yang melakukan terorisme narkoba (narco terrorism) di bawah pimpinan Presiden Nicolás Maduro. Kendati sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungan AS selam lebih dua dasawarsa dengan Negara di Amerika Latin tsb tak bisa disebut mengalami peningkatan kedekatan, namun penerapan kekuatan keras melalui narasi perang melawan narkoba tsb menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan implikasinya bagi dan perimbangan kekuatan di kawasan dan geopolitik pada umumnya.

Saya berpendapat bahwa penggelaran narasi negara narkoba (narcostate) dan terosisme narkoba (narco terrorism) merupakan kedok Trump yang berfungsi untuk menutupi target jangka pendek dan strategi strategisnya: Sebuah proses pergantian rezim (regime change) yang bertujuan mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang sangat besar sambil pada saaat yang bersamaan ekspansi kepentingan geopolitik yang lebih luas, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok dan Rusia di kawasan.

Kepentingan Citra Polugri Trump?
Ditilik dari aspek kepentingan politik Trump, langkah terhadap Venezuela ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik AS dari kemunduran polugrinya di wilayah lain, seperti Iran dan Ukraina. Memori publik AS tentu masih sangat segar terkait serangan terhadap Iran pada 22 Juni 2025 dalam rangka membantu rezim Netanyahu di Israel. Serangan tsb alih-alih mendongkrak kedigdayaan AS sebagai adikuasa, ia terbukti malah berdampak pada meningkatnya ketegangan di kawasan Timteng dan bahkan mengganggu pasar energi global. Bahkan strategi penggelaran militer AS tersebut malah memproyeksikan kian rapuhnya kekuatan AS di kawasan!.

Sementara itu upaya AS dalam mengatasi Rusia untuk bisa berdamai dengan Ukraina ternyata juga belum menampakkan hasil; justru perang masih terus berkecamuk dan dibayangi oleh konfrontasi dramatis yang lebih menunjukkan kelemahan Amerika. Ini tentu berlawanan dengan propaganda Trump dalam rangka memperkuat retorika "America First"-nya. Maka dengan mengalihkan fokus publik AS ke Venezuela, Trump berusaha menggalang nasionalisme domestik dan memproyeksikan kekuatan di halaman belakang Amerika. Berikut adalah analisis saya sementara mengenai dinamika perseteruan Trump vs Maduro:

Strategi Perubahan Rezim Demi Penguasaa Minyak
Jika asumsi bahwa narasi Negara narkoba dan terorisme narkoba adalah instrumen strategis dan politis Trump, patut dipertanyakan apakah target dan tujuan jangka panjangnya?. Hemat saya, tujuan jangka pendek AS adalah menggulingkan dan menggantikan rezim Maduro dan mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang besar. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia (303 miliar barel), yang merupakan target strategis yang luar biasa bagi Negara haus sumber energi seperti AS. Presiden Trump sebelumnya menyesalkan pembelian minyak Venezuela, dengan menyatakan, "Kita akan mengambil alih [Venezuela]; kita akan mendapatkan semua minyak itu; itu akan berada tepat di sebelahnya."

Kampanye tekanan maksimum AS — termasuk sanksi yang melumpuhkan ekonomi Venezuela yang bergantung pada minyak— eksplisit bertujuan untuk memprovokasi pemberontakan rakyat terhadap Maduro. Pengerahan tiga kapal perusak berpeluru kendali Aegis baru-baru ini (USS Gravely, Jason Dunham, dan Sampson) dan ribuan Marinir ke pesisir Venezuela, dianggap secara regional sebagai ancaman invasi untuk mengendalikan sumber daya, bukan operasi antinarkoba. Eskalasi militer ini sejalan dengan pola penggunaan dalih kemanusiaan atau keamanan sebagai kedok intervensionisme. Model ini terakhir dicoba –dan gagal- oleh Israel dengan bantuan Trump di Iran untuk menjatuhkan Presiden Iran, Pezheskian!

Implikasi Geopolitik & Respon Regional
Para pengamat Hubungan Internasional menyikapi langkah Trump ini termotivasi juga oleh kepentingan strategis AS melawan pengaruh Tiongkok dan Rusia di Amerika Latin. Tiongkok telah menginvestasikan $67 miliar sejak 2007 di Venezuela, menjadi jalur utama keuangan Negara tsb setelah sanksi AS. Dengan mengisolasi Maduro, AS berupaya melemahkan mitra strategis utama Tiongkok di halaman belakang Amerika.

Namun, pendekatan yang keras ini telah menuai kritik tajam di kawasan tersebut. Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan bahwa invasi akan menciptakan "situasi seperti Suriah", sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak intervensi militer AS dan membantah bukti yang menghubungkan Maduro dengan kartel Meksiko. Tiongkok mengecam pengerahan kapal perang tersebut sebagai "gangguan... dengan dalih apa pun". Maduro, sebagai tanggapan, memobilisasi 4,5 juta anggota milisi 15, yang menandakan persiapan untuk konflik, alih-alih kerja sama perang antinarkoba.

Kendala Hukum dan Politik Domestik Trump
Peningkatan yang terjadi saat ini mencerminkan intervensi AS di masa lalu, seperti invasi Panama tahun 1989 untuk menangkap Manuel Noriega atas tuduhan narkoba. Para ahli hukum mencatat aturan keterlibatan pemerintahan Trump yang ambigu dan kurangnya otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela. Penunjukan kartel sebagai kelompok "teroris" secara hukum tidak mengizinkan operasi masa perang di bawah hukum AS, namun pejabat seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyiratkan sebaliknya. Potensi kendala dalam masalah hukum dan politik ini semakin memerkuat asumsi bahwa narasi narkoba, lagi-lagi memerkuat tesis bahwa AS sejatinya menghendaki pergantian rezim, dan diragukan sebagai tindakan keamanan yang sah.

Agenda pergantian rezim dipergunakan sebagai langkah strategis Pemerintah Presiden Trump untuk mengendalikan minyak Venezuela dan menegaskan kembali dominasi AS di belahan bumi ini. Respons militer yang terkesan tidak proporsional terhadap dugaan perdagangan narkoba –sebuah persoalan yang lebih umum di negara-negara Amerika Latin lainnya—ditambah dengan konteks historis intervensionisme AS, mengungkap motivasi ekonomi dan geopolitik yang mendasarinya.

Walaupun ada benarnya bahwa Venezuela menghadapi masalah nyata terkait korupsi dan kelompok kriminal, membingkainya sebagai ancaman narkoba-teroris tidak memiliki bukti yang kredibel dan secara strategis bisa membenarkan intervensionisme yang berorientasi pada penguasaan sumber minyak milik Negara tsb. Solusi yang lebih memadai adalah melalui diplomasi multilateral dan mengakhiri sanksi kontraproduktif yang telah memperburuk penderitaan kemanusiaan dan mendorong Venezuela semakin jauh ke dalam ketergantungan terhadap Negara-negara adidaya, termasuk China dan AS.

Simak tautan ini:

1. https://www.youtube.com/watch?v=pXx_K-OEXWU
2. https://www.cbsnews.com/news/us-warships-venezuela-trump-nicolas-maduro-tension-drug-cartel-accusations/
3. https://www.aljazeera.com/news/2025/8/21/us-warships-may-reach-venezuela-coast-by-weekend-in-drug-cartel-operation
4. https://www.commondreams.org/news/trump-warships-venezuela
5. https://countercurrents.org/2025/08/trumps-smokescreen-on-venezuela-exposing-the-narco-state-accusation/
6. https://discoveryalert.com.au/news/us-warships-circling-venezuela-military-escalation-2025/
7. https://asiatimes.com/2025/08/trump-venezuela-and-chinas-latin-america-advance/#

Read More

STRATEGI "DAMAI TANPA GENCATAN SENJATA"?: DIPLOMASI TRUMP HENTIKAN PERANG RUSIA-UKRAINA

Pertemuan antara dua pemimpin negara adikuasa, Presiden Trump dan Presiden Putin yang oleh Jubir Gedung Putih, Karoline Leavitt, disebut sebagai sebuah "latihan untuk mendengar" (listening excercise) berlangsung Pangkalan Bersama Elemendorf-Richardson, Alaska, AS, pada 15 Agustus 2025.

Berbagai analisis telah bermunculan baik sebelum, pada saat, dan sesudah pembicaraan sehari tsb, termasuk berbagai spekulasi dan kontroversi yg melingkupinya. Salah satu keluaran yg kini banyak dibicarakan, tak pelak lagi, adalah perbedaan pendekatan strategis tentang bagaimana mengupayakan perdamaian yang akan mengakhiri perang terbuka Rusia vs Ukraina yg telah berjalan lebih dari dua setengah tahun itu. Pihak Ukraina menginginkan jalan damai ditempuh dengan menghentikan serangan dari pihak lawan (Rusia), sementara Rusia menolaknya.

Presiden Trump, yang mengklaim dirinya sang juru damai, akhirnya mengatakan kepada publik bahwa pertemuan Alaska tsb tak membuahkan kesepakatan (deal) antara kedua pihak yg berkonflik. Namun demikian tak ada salahnya bila kita mencoba mengulik diplomasi Trump dengan pertanyaan berikut: Bagaimana kemungkinan upaya damai dalam rangka mengakhiri perang Rusia vs Ukraina tanpa melibatkan unsur gencatan senjata?

1. Sikap Trump yang Berubah-ubah
Bukan Trump namanya kalau tidak sering membuat pernyataan-pernyataan terkait kebijakan publik yang "esuk dhele sore tempe" alias berubah-ubah dengan cepat. Terkini, pernyataan yang dilontarkannya setelah pertemuan puncak dengan Presiden Putin di Alaska dan, setelah itu, berikutnya dengan Presiden Ukraina, Volodymir Zelenskyy, merupakan contoh yang tentu bukan pertama dan terakhir kalinya. Awalnya, Trump menekankan perlunya gencatan senjata dan bahkan terkesan mengancam terjadinya apa yang disebutnya sebagai "konsekuensi yang sangat berat" jika Rusia tidak menyetujuinya dalam jangka waktu tertentu.

Namun, pasca pertemuannya dengan Putin, ia ternyata cenderung mengambil sikap “menyesuaikan diri” dengan posisi lama Kremlin: Negosiasi harus difokuskan pada perjanjian perdamaian yang komprehensif, alih-alih penghentian sementara pertempuran atau gencatan senjata antara pihak yang berperang. Trump dengan terang-terangan membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa gencatan senjata "acap kali tidak efektif."

Pergeseran sikap ini, secara efektif, berarti mengadopsi kerangka kerja negosiasi yang lebih cocok dengan sikap Moskow, yang secara historis ditolak oleh Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa. Sebagai pihak yg oleh Ukraina dkk diharapkan menjadi penopang utama, Trump dan sikapnya tentu akan dianggap membahayakan mereka. Presiden AS itu seakan mengamini sikap yang memaksa perundingan tetap berlangsung dalam kondisi dimana Rusia terus melanjutkan operasi militernya, yang berarti juga mempertahankan tekanan terhadap Ukraina di medan perang.

2. Siapa yang Diuntungkan secara Strategis?
Dari perspektif strategis, dengan mengabaikan tuntutan gencatan senjata maka bisa diprediksi bahwa posisi ini secara fundamental cenderung akan lebih menguntungkan Rusia. Mengapa demikian? Gencatan senjata jelas akan memberikan peluang terhadap datangnya bantuan kemanusiaan, menghentikan jatuhnya korban jiwa setiap hari terutama di pihak Ukraina, dan berpotensi menghentikan pergerakan di garis depan.

Sebaliknya, apabila tanpa kondisi tersebut, Rusia akan tetap bisa mempertahankan inisiatif militernya di samping melanjutkan ofensifnya yang, kendati lambat, terus menggebu di wilayah Ukraina Timur, yang memungkinkan meraih keuntungan teritorial secara bertahap sementara negosiasi berlarut-larut.

Dinamika ini akan menempatkan Ukraina dalam posisi tawar yang lebih lemah, karena ia akan dipaksa untuk menegosiasikan perdamaian permanen di bawah ancaman terus-menerus berupa meningkatnya kerugian militer dan perpecahan teritorial. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Rusia saat ini menguasai hampir 20% wilayah Ukraina. Ditambah lagi dengan adanya usulan Putin bahwa agar terjadi perdamaian "abadi" Ukraina harus mau menyerahkan seluruh wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk) dan mengabaikan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO!.

Dalam pandangan Ukraina, menerima persyaratan ini sambil berada di tengah serangan Rusia, dapat dianggap melegitimasi pendudukan teritorial dan kemungkinan akan dipandang secara
domestik sebagai penyerahan diri yang katastrofik, serta otomatis berpotensi melanggar konstitusinya yang mewajibkan referendum untuk setiap konsesi teritorial.

3. Ukraina dan Pengalaman dari Perdamaian yang “Cacat"
Pergesearan sikap Trump bisa dikatakan sebagai langkah mengabaikan pelajaran dari sejarah yang paling mutakhir. Tahun 2015, dilakukan sebuah perjanjian yg dikenal dengan nama Perjanjian Minsk II yang ternyata dianggap telah gagal. Ia dimaksudkan untuk membawa perdamaian ke wilayah Donbas, tetapi pada akhirnya menjadi konflik terpendam yang justru memungkinkan Rusia mengonsolidasikan kendali atas wilayah yang didudukinya, membangun kembali militernya, dan meletakkan dasar bagi invasi skala penuh pada tahun 2022.

Karena itu perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan Trump tanpa gencatan senjata secara luas itu dikhawatirkan oleh pihak Ukraina dan Negara-negara Eropa akan mengulang terjadinya perdamaian “cacat" yang sama, yang hanya berfungsi tak lebih sebagai jeda sementara yang tak mampu mengatasi akar utama konflik: Ekspansi Rusia dan pelanggaran kedaulatan serta kebutuhan keamanan Ukraina.

Perjanjian semacam itu sangat diragukan memiliki mekanisme penegakan yang kuat, dan hanya didukung sedikit bukti yang bisa menunjukkan bahwa Putin akan mematuhi kesepakatan apa pun yang tidak sepenuhnya mensubordinasikan kebijakan luar negeri Ukraina dan menyerahkan wilayah yang signifikan. Pihak Ukraina curiga bahwa sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, Rusia menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mengulur waktu dan mempersiapkan agresi lebih lanjut, alih-alih untuk mencapai perdamaian sejati.

4. Dampak Politik Transaksional Model Trump
Pernyataan Trump juga harus dianalisis dalam konteks filosofi dan hubungan politik yang dimilikinya sebagai pribadi. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Trump dikenal dengan pendekatan transaksionalnya, termasuk dalam kebijakan luar negeri dan keinginannya untuk mencapai "kesepakatan" (deal making). Ia secara terbuka menyatakan kekagumannya kepada Putin dan sebelumnya mengklaim berjasa dalam mengakhiri konflik lain tanpa gencatan senjata, menunjukkan keyakinannya pada kehebatan pribadinya dalam membuat kesepakatan.

Namun, sikap ideosincracy ini, disadari atau tidak, telah menyumbang pada munculnya keretakan yang signifikan AS dengan sekutu-sekutu Eropa, yang bergabung dengan Zelenskyy di Washington untuk melawan dengan tegas. Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron secara eksplisit menyatakan bahwa gencatan senjata merupakan prasyarat penting untuk setiap negosiasi serius dengan Rusia.

Perbedaan pendapat ini mengancam akan memecah belah persatuan Barat, yang sejatinya sangat krusial bagi Ukraina dalam mempertahankan dukungan militer dan ekonomi kepada negeri tsb, dan dapat berpotensi membuat Ukraina semakin terisolasi dan rentan terhadap tuntutan Rusia.

5. Prospek Perdamaian Tanpa Gencatan Senjata
Dalam tempo cepat, prospek pencapaian tujuan perdamaian Rusia-Ukraina tanpa melibatkan unsur gencatan senjata sangatlah dipertanyakan. Persoalan pokoknya adalah bahwa tujuan tersebut akan mengharuskan Ukraina membuat keputusan yang berdampak yang “monumental” terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya di bawah tekanan perang yang sedang berlangsung. Padahal opini publik di Ukraina sangat menentang konsesi teritorial, sebagaimana jajak pendapat publik yang menunjukkan sekitar 75% menentang penyerahan wilayah apa pun kepada Rusia (69%). Menegosiasikan perjanjian damai yang kompleks dan komprehensif yang melibatkan jaminan keamanan, perbatasan, dan status politik sementara rudal berjatuhan dan tentara gugur secara logistik hampir mustahil dan, sudah pasti, sarat dengan beban moral.

Kendati Trump secara umum telah menyiratkan keterlibatan AS dalam jaminan keamanan untuk Ukraina, tetapi detailnya tetap masih samar. Sementara itu, sebaliknya, sikap Rusia telah dengan tegas menolak kehadiran pasukan NATO di negara itu, padahal faktor adanya payung keamanan itu kemungkinan merupakan komponen dari jaminan keamanan (security guarantee) yang sangat berarti.

Tanpa gencatan senjata untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi diplomasi, perjanjian apa pun yang tergesa-gesa dalam kondisi ini kemungkinan besar akan menjadi penyerahan diri yang dipaksakan yang menabur benih konflik di masa depan, alih-alih perdamaian abadi yang dibangun di atas kesepakatan bersama dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Simak tautan ini:

1. After meeting Putin, Trump changes his position
(https://www.npr.org/2025/08/17/g-s1-83183/putin-trump-ceasefire)
2. Trump, Putin meeting in Alaska ends without a ceasefire deal
https://www.youtube.com/watch?v=Yu5_EvkGDyw
3. Trump pursues peace deal after leaving Alaska without ceasefire pact
(https://www.bbc.com/news/articles/ce836yz8r69o)
4. Trump-Putin summit in Alaska ends with no deal on Ukraine ceasefire
https://www.cbsnews.com/live-updates/trump-putin-meeting-alaska-ukraine/
5. No deal, and no answers, after brief Trump-Putin talks on Ukraine in Alaska
https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/15/trump-putin-alaska-meeting-ukraine

Read More

SEEING THE UNSEEN: WHO WON THE 2022 US MIDTERM ELECTIONS?

By Lily Hikam*)

The US midterm elections has just finished. When I used to live in the States, it seemed just ike any other Tuesday, since many people would be too lazy to vote in a midterm election. But this year, you wouldn’t feel that if you were to read or watch the news. The news would have you believe that this midterm elections is more than just an election, rather the final stand to “protect America’s democracy”. But, how accurate is such an assertion? What follows is my two cents.

Let's start from the incumbent's views. The Democrats as the current party in control of both the Executive and Legislative branch, chose to focus on abortion rights, gun control and safe guarding democracy as their rallying cry and main issues to get voters to turn up at the voting booth. Yet as important and crucial as these issues are, these are not universal issues that have the broadest appeal to all Americans. Rather these issues the Democrats chose to run on seemed to have the most appeal to the college-educated socially liberal voters who were already inclined to vote for the Democrats anyway.

But to the majority of Americans, including those 26 million Americans who have to work two or more full-time jobs just to make ends meet, these issues are not enough to get them to take time off from work or fill out an absentee ballot since nowhere in those 3 issues did the Democrats address their economic concerns or the material conditions of their lives.

In the United States, where the federal minimum wage is still a measly $7.25 (an amount that hasn’t changed since 2009) and inflation as well as economic hardship due to the COVID-19 pandemic has hit the American working class hard, it’s only logical to assume that the number one issue for most Americans would be the economy and the inflation. Yet, somehow this big thorn in the majority of Americans’ side isn’t being addressed by either parties.

So it comes as no surprise that the House of Representative is poised to being taken over by the Republicans. The Democrats, however, as of now still managed to hold on to their narrow control of the Senate with the final outcome to be decided by a runoff election in Georgia. Democratic voters and acolytes may breathe a sigh of relief now that their gambit of protecting America’s democracy seemed enough to dampen the red wave that was predicted to happen. But the real test comes after the elections. Will the Democrats be able to keep their promise of codifying Roe v Wade, the constitutional right to abortion in the US which they have promised voters they would do since Obama’s administration in 2008, strengthening gun control or safe-guarding democracy? Or will they roll over on all their legislative agenda using the Republicans as an excuse as to why they can’t pass anything?

Only time will tell, I guess. The Midterm Elections last Tuesday can be interpreted in many ways, perhaps. It can be seen as the Democrats’ victory from their Senate races win, but it can also be seen as the Republicans’ win since the Speakership of the House is predicted to move to Kevin McCarthy (R-CA). But like the proverbial "seeing the unseen", I would say that the true winner of the Midterm Elections is Corporate America, the undefeated champion of all US elections.

*) Post Doctoral Fellow at University of Leiden, the Netherlands

Notes:

1. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/democrats-long-goodbye-to-the-working-class/672016/
2. https://www.theguardian.com/us-news/2022/nov/05/multiple-jobs-census-data-inflation-us
3. https://www.newsweek.com/what-does-codifying-roe-mean-securing-abortion-rights-explained-1720668?amp=1

Read More

PARTAI HIJAU & 'KEAJAIBAN POLITIK' JERMAN KONTEMPORER

Oleh: Manfred Henningsen*)

PENGANTAR: Saya menerjemahkan sebuah artikel dari Profesor Manfred Henningsen dari Dept. Ilmu Politik Universitas Hawai'i, Manoa, Honolulu, AS. Judul aslinya "Germany’s Political Miracles after WWII" yg substansinya ttg sebuah transformasi yg dilakukan sebuah parpol di Jerman, dari yg semula radikal dan cenderung ke kiri, tetapi kemudian berubah menjadi lebih moderat dan mendapat dukungan publik Jerman. Apakah ini bisa menjadi lesson learned di Indonesia? Silakan disimak dan dikomentari. Trims (MASH).

Dinamika perpolitikan di Jerman pasca Perang Dunia II ditandai dengan serangkaian perkembangan luar biasa. Salah satu buktinya adalah peran yang dimainkan oleh Partai Hijau Jerman (PHJ) dalam pemerintahan Kanselir Olaf Scholz saat ini. Tidak seperti partai Hijau di hampir semua masyarakat Barat lainnya, PHJ telah berhasil mengambil jarak dari latar belakang gerakan sosial dan kritik radikalnya terhadap apa yang disebut “sistem”. PHJ telah menjadi partai politik biasa dan mematuhi aturan sistem, dan bahkan pernah mengkritik kiprah sebagian politisi yang disebut dengan politisi progresif di AS yang dianggap telah merusak agenda arus utama Partai Demokrat di negara Paman Sam tsb. Karena telah menyadari perlunya suatu transformasi internal tsb , PHJ kemudian berhasil diterima oleh sebagian besar pemilih Jerman di semua kelompok umur. Perkembangan politik yang ajaib di Jerman kontemporer ini, sayangnya, tidak terlalu diperhatikan oleh para politisi, jurnalis, dan intelektual Barat. Bahkan orang Jerman sendiri, sebagaimana yang saya saksikan sendiri dalam kunjungan baru-baru ini ke negara kelahiran saya itu, tidak menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di masyarakat mereka. Dengan kata lain, hemat saya, Jerman kini sedang mengalami sebuah transformasi politik yang tidak hanya akan berdampak besar pada negara anggota Uni Eropa (UE) yang paling kuat secara demografis dan ekonomi itu sendiri. Tetapi, lebih jauh, transformasi tersebut akan berdampak pada seluruh UE.

Bukan hanya itu. Bahkan empat kekuatan pemenang Perang Dunia II, yang secara politis “menduduki” Jerman dengan ratusan ribu tentara sampai reunifikasi pada tahun 1990, seharusnya dapat belajar dari Jerman kontemporer bagaimana mengelola masyarakat mereka sendiri dengan damai dan sukses. Dinamika perpolitikan yang saat ini sedang kacau balau di Amerika Serikat, Inggris, dan bahkan Prancis, menuntut semacam politik pragmatis dan sekaligus visioner yang menjadi ciri khas Jerman kontemporer. Rusia di bawah Vladimir Putin (VP) tampaknya menjadi contoh sebuah kondisi politik yg terpuruk yang hanya dapat disembuhkan oleh gerakan masyarakat sipilnya sebagai tanggapan atas kinerja militernya yang memuakkan di Ukraina. Namun skenario ini tampaknya bertahan pada saat ini di masa depan yang jauh.

Menurut sebuah jajak pendapat terbaru yang diterbitkan oleh majalah berita, Der Spiegel (25 Juni 2022), ada tiga politisi yang terpopuler di belakang Presiden Steinmeier dan menjadi anggota Kabinet Kanselir Olaf Scholz. Ketiganya bukan anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) tapi tergabung dalam Partai Hijau Jerman. Mereka adalah Wakil Rektor dan Menteri Ekonomi dan Energi, Robert Habeck; Menteri Luar Negeri, Annalena Baerbock, dan Menteri Pertanian, Cem Oezdemir. Ketiga politisi ini adalah anggota partai yang muncul dari gerakan radikal lingkungan Hijau, anti-nuklir, dan aktifis perdamaian sosial tahun 1970-an. Gerakan sosial ini telah mengatasi perpecahan internal antara apa yang disebut 'Realos' dan 'Fundis', realis ekologis, dan fundamentalis, yang sempat akan mengoyak keutuhan gerakan itu. Namun perpecahan tersebut telah dianggap menjadi ciri masa lalu.

Di sisi lain, ketegangan ideologis masih mewarnai partai-partai di ekstrem kiri dan kanan: Linke (Kiri) dan AfD (Alternatif untuk Jerman). Kedua kubu tersebut terlibat dalam pertarungan ideologis internal yang ujung-ujungnya hanya menunjukkan semakin tidak relevannya mereka dalam politik Jerman. Namun demikian, hemat saya, baik Linke maupun AfD tidak merupakan ancaman bagi stabilitas tatanan politik seperti yang dilakukan oleh sayap kiri Prancis di bawah Jean-Luc Melenchon dan sayap kanan di bawah Marine Le Pen dalam pemilihan Parlemen baru-baru ini di Prancis. Bisa dikatakan bahwa jika kita membandingkan dinamika perpolitikan Jerman dengan Perancis, Italia, Inggris, atau bahkan dengan Amerika Serikat pun, maka Jerman adalah negara Barat yang saat ini paling stabil.

Namun “keajaiban politik” baru Jerman ini tidaklah serta merta identik dengan stabilitas sistem politik itu sendiri. Bagaimanapun juga transformasi Gerakan Hijau, yang kini menjadi partai politik yang telah mau menerima aturan dan kondisi sistem politik, dahulunya juga pernah memertanyakan legitimasi eksistensialnya. Mereka kini telah menjadi bagian dari sistem dan diakui oleh mayoritas pemilih Jerman, terutama yang masih berada di bagian Barat negara itu, sebagai kekuatan politik yang layak dan terpercaya. Yang juga luar biasa dalam fenomen ini adalah fakta bahwa salah satu dari ketiganya, Cem Oezdemir, menggarisbawahi keberhasilan integrasi warganegara dengan latar belakang migran dalam masyarakat Jerman. Ia lahir di Jerman sebagai putra dari orang tua Turki-nya yang datang ke negara itu sebagai pekerja tamu pada 1960-an. Fakta ini ini juga yang melatarbelakangi Aminata Toure, 29 tahun, putri kelahiran Jerman dari orang tua migran Afrika, yang baru saja diangkat menjadi Menteri Sosial di negara bagian Schleswig-Holstein, setelah menjadi Wakil Presiden di Parlemen negara bagian tsb.

Salah satu kepiawaian Wakil Kanselir Hijau dan Menteri Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim, Robert Habeck, ditunjukkannya saat diwawancarai oleh majalah berita Der Spiegel tentang krisis energi yang tidak dapat diprediksi namun pasti yang akan melanda Jerman pada musim gugur dan musim dingin ini. Cara dia menanggapi pertanyaan tentang kelemahan antisipasi untuk konsumen swasta dan bisnis menunjukkan daya tariknya terhadap para pemilih terutama di Barat negara itu. Dia tidak mengelak tetapi mengkonfirmasi kekurangan yang diakibatkan oleh pengurangan pengiriman gas dan minyak Rusia. Namun berbicara pada akhir Juni kepada para pekerja kilang utama di Timur, yang akan menjadi korban dari penghentian pengiriman gas Rusia, dia jutru disambut meriah oleh para pekerja yang sebelumnya memprotes!.

Kebijakan energi Habeck ini merupakan respon politik Jerman terhadap invasi berdarah oleh Valdimir Putin di Ukraina dan awalnya dikritik oleh Amerika dan sekutu lainnya karena implementasinya yang lambat, telah diidentifikasi secara publik sebagai penyebab kenaikan harga konsumen dan masalah pengiriman di sektor-sektor utama ekonomi. Habeck menekankan keberadaan masalah ini dan kelanjutannya. Dia tidak menolak jawaban dan menegaskan kesuraman prediksi. Dia tidak ragu-ragu untuk menguraikan langkah-langkah sulit yang akan dia rekomendasikan dan bersedia untuk diterapkan. Dia juga menegaskan komitmen untuk perluasan sumber energi alternatif dan menunjukkan pragmatisme politik tanpa melupakan biaya sosial yang besar akan menyebabkan tindakan ini.

Habeck, Baerbock, dan Oezdemir mewakili kelas politisi baru yang komitmen politiknya dapat diidentikkan dengan pragmatisme. Namun para pragmatis Hijau Jerman tsb berbeda dari rekan-rekan Anglo-Amerika mereka. Pragmatisme Anglo-Amerika, yang didefinisikan oleh salah satu pendirinya, filsuf Inggris Charles Saunders Peirce, pada awal abad ke-20, sebagai realisme tanpa ide moral.
Habeck dan rekan-rekannya dari Partai Hijau memang pragmatis, namun mereka tidak pernah melupakan konsekuensi moral ekologis, sosial, dan keseluruhan dari tindakan mereka. Mereka tidak melupakan visi komprehensif 'Hijau' tentang dunia dalam masalah yang hanya dapat diselamatkan dari kehancuran lingkungan dengan tindakan politik yang mengakui sifat terminal dari ancaman tersebut.

Berkaca pada dimensi moral identitas politik mereka, trio 'Hijau' di kabinet Scholz menyadari sejak invasi terhadap Ukraina oleh Vladimir Putin diluncurkan pada 24 Februari, yaitu bahwa aksi tersebut harus dihentikan. Scholz ragu-ragu untuk beberapa waktu untuk berkomitmen pada penghentian pipa Nordstream-2 namun alhirnya memberikan pidatonya yang terkenal "Zeitenwende" di Parlemen Jerman, Bundestag, dengan janji meningkatkan anggaran militer sebesar 100 miliar Euro beberapa hari setelah invasi dan menyatakan dukungan tanpa syarat untuk pertahanan Ukraina melawan penjajah berdarah. Dia mungkin mula-mula ragu-ragu karena menghormati warisan pasifis Jerman pasca-Perang Dunia II dan terutama inisiatif kebijakan luar negeri Sosial Demokrat oleh dua kanselir Sosial Demokrat, Willy Brandt (1969-1974) dan Helmut Schmidt (1974-1982). Kenangan tentang pemuda kiri radikalnya sendiri mungkin telah menambah keengganannya. Bahkan pada pertemuan G7 di Jerman yang dia pimpin pada bulan Juni, dia tidak bisa mengeluarkan pernyataan untuk mendukung pemenangan Ukraina. Sebaliknya, dia hanya menyatakan bahwa Putin seharusnya tidak menang.

Namun para anggota Partai Hijau dari kabinetnya bersikeras bahwa Ukraina harus menang. Kompas moral mereka memberi tahu mereka bahwa pelajaran dari Perang Dunia II dan sejarah Nazi Jerman harus menjadi pelopor penolakan yang jelas untuk berkompromi dengan para pemimpin seperti Putin. Perilakunya yang sembrono dan kejam serta perilaku kejam tentara Rusia mengingatkan mereka pada Hitler dan Nazi yang sebenarnya, yakni Putin yang melancarkan perang di Ukraina.

*) Professor Emeritus
    Department of Political Science
    University of Hawaii at Manoa
    Honoluli, HI, USA

Read More

IMARAT ISLAM AFGHANISTAN: EFORIA VS PARANOIA

 

Oleh Dr (HC) KH As'ad Ali*)

Jatuh bangunnya rezim negara lain sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, kecuali terjadi di negara tetangga yang berbatasan langsung. Anehnya dalam kasus Afganistan, ada satu pihak, kelompok “Eforia“, menganggap seolah olah kemenangan Taliban adalah kemenangannya. Mereka ini adalah pendukung khilafaisme dan pengikut Alqaeda serta ISIS. Pada sisi lain terdapat kelompok “paranoid” . Kemenangan dan berdirinya kembali “Imarat Islam Afganistan“ dianggap sebagai bencana besar dan menjadi ancaman nasional yaitu mereka yg berpandangan sekularistik dan cenderung Islamphobia.

Kedua sikap diatas sangat subyektip dan tidak didasarkan pada argumen yang sahih. Setiap negara mempunyai budaya dan sejarah politik yang berlainan, sehingga mempengaruhi sistem politik apa yang mereka pilih.

Seperti diketahui sejak abad ke XVIII Afganistan dipimpin oleh dinasti Barakzai yang didirikan oleh Dost Muhammad Khan dengan gelar “Emir“ dan negara disebut “Emirat “ berbasis Islam Sunni Deobandi. Sebelumnya Afganistan juga dikuasai oleh rezim Islam antara lain dinasti Mughal yang kekuasaannya mencapai anak benua India.

Emir terakhir Emirat Afganistan adalah Mohammad Zahir Shah (1933 - 1973) yang kemudian digulingkan oleh sepupunya Daud Khan dan merubah sistem menjadi sistem demokrasi. Tetapi hanya bertahan sampai 1978, karena dikudeta oleh partai komunis yg dipimpin oleh tiga serangkai Moh Taraki, Babrak Karmal, dan Hafizullah Amin yang mendirikan mendirikan rezim komunis. Uni Soviet mengirimkan pasukan pd 1980 dan berada disana sampai 1989.

Sejak 1984 tujuh fraksi Mujahidin yang mendapat dukungan dari AS / NATO, Saudi Arabia, Pakistan dan sejumlah negara non-komunis lainnya (termasuk Indonesia) melakukan perlawanan militer sampai penarikan Soviet mulai 1989. Selama perang Afganistan itulah terbentuk embrio terorisme (Al Qaeda) antara lain karena partisispasi dari kelompok radikal yang beroposisi di negara masing masing misalnya kaum radikal Mesir dan DI/ TII.

Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Mujahidin tidak berhasil membawa keamanan dan kesejahteraan, akhirnya dijatuhkan oleh Taliban dipimpin oleh Mullah Omar pd 1996 yang mendeklarasikan “Emirat Islam Afganistan”. Taliban terdiri dr para santri ( taliban ) yang juga terlibat perang bergabung dengan Mujahidin melawan Uni Soviet . Kemenangan Taliban tidak terlepas dari dukungan Arab Saudi dan Pakistan.

Dengan alasan Taliban tidak kooperatif menyerahkan Osama bin Ladin (OBL) setelah peledakan WTC September 2001, AS / NATO menyerbu Afganistan dan mengembalikan kekuasaan Mujahidin. Pada hal OBL dan 200 teroris Al Qaeda berada di Afganistan setelah diusir dari Sudan pada pertengahan 1996 ketika Mujahidin berkuasa. Sejak itulah Taliban melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan AS / NATO.

Sejak era Pres Trump, AS melakukan perundingan dg Taliban melalui Biro Politik Taliban di Qatar (fraksi Akhundzada) dan berlanjut dalam pemerintahan Pres J Biden dalam rangka penarikan pasukan AS / NATO. Bahkan, Ketua tim perunding Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, yang pernah menjadi tahanan CIA dan ISI (intelijen Pakistan) hadir dalam perundingan di Camp David. Artinya AS / NATO menganggap Taliban fraksi Akhundzada bukan organisasi teroris.

Dari nama negara “Emirat Islam Afganistan“ jelas merupakan kelanjutan dari bentuk negara sebelumnya. Hanya penerapan syariat Islam dilakukan secara lebih ketat dan pembatasan hak hak wanita. Tampaknya Taliban meniru Arab saudi dan Emirat Islam Afganistan jilid kedua yang dideklarasikan kembali pada 15 Agustus 2021 juga menyesuaikan perubahan di Arab Saudi yg mulai melonggarkan syariat Islam dan hak hak wanita.

Seperti halnya kerajaan Arab Saudi, Emirat Islam Afganistan tidak mengikuti apa yg disebut dengan sistem khilafah. Dengan sendirinya tidak akan mentolelir keberadaan “ISIS propinsi Khorasan” di Afganistan. Pemerintahan inklusif yg akan dibentuk dan simbolisme dg mengeksekusi Pemimpin ISIS Asia Selatan Abu Omar Al Khorasani hanya 4 hari setelah menduduki Kabul memberikan indikasi jelas bagaimana sikapnya terhadap terorisme.

Sebagai catatan, Mujahidin dan Taliban menampung OBL pada 1996, selain belum ada bukti atau kejelasan atas keterlibatan dalam aksi terorisme, juga ada rasa sungkan OBL mempunyai jasa dalam perjuangan melawan Uni Soviet. Bahkan ketika AS mendesak untuk menyerahkan OBL setelah peledakan WTC pada 2001, Taliban meminta agar OBL diadili di negara netral cq Pakistan , tetapi sayang negara itu menolak dan akhirnya AS / NATO menyerbu Emirat Islam Afganistan.

*) Mantan Wakil Ketua Umum PBNU

Read More

KONPERENSI PERS PERTAMA PEMERINTAH BARU DI AFGHANISTAN

Tadi malam, 17/08/21,  sekitar jam 20.00 WIB, Zahibullah Mujahid (ZM), juru bicara Negara Emirat Islam Afghanistan (EIA) menggelar konpers pertama di ibukota Kabul pasca-pengunduran diri pasukan AS dan jatuhnya pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani (AG). Kendati finalisasi struktur pemerintahan EIA masih terus dibicarakan oleh para pemimpin baru di bawah Taliban, namun dalam konpers tsb ZM menyebut gagasan tentang "Pemerintahan yang inklusif" yang berdasarkan syariah Islam. ZM juga mengatakan bahwa pemerintah EIA akan memberikan amnesti kepada semua orang yang pernah berpihak kepada lawan, termasuk mereka yang menjadi pasukan militer dan kelompok sipil.

Demikian pula janji pemerintah baru untuk membuka akses bagi kaum perempuan Afghanistan untuk pendidikan, kerja, dan aktifitas sosial politik sejauh berada dalam bingkai syariat Islam. EIA menyatakan akan mematuhi hukum internasional dan menjanjian perdamaian, serta tidak memberi peluang kepada kekuatan asing untuk menjadikan Afghanistan sebagai tempat perlindungan (sanctuary) bagi terorisme.

Konpers pertama ini tentu penting bagi penguasa baru Afghjanistan tsb untuk menampilkan imaji positif baik kepada rakyat Afghanistan maupun masyarakat Internasional. Taliban juga menggunakan momen tersebut untuk meyakinkan bahwa kendati ideologi Islam tetap menjadi landasan mereka, namun pengalaman selama dua dasawarsa terakhir ini telah membuat mereka mengalami perubahan-perubahan yang akan membuat gerakan dan pemerintahannya tidak lagi mengulangi model sebelumnya, sebuah sistem politik otoriter ultra konservatif yang dianggap mengabaikan HAM dan ditolak oleh masyarakat internasional.

Sampai sejauhmana janji-janji dalam konpers ini akan dapat terwujud, tentu masih terlalu pagi untuk memberikan penilaian. Yang jelas berbagai opini baik skeptis maupun optimis pasti akan terus ada, terutama di media dan media sosial. Hemat saya, pemerintah dibawah EIA tak punya pilihan lain kecuali bekerja keras untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif berbasis inklusifitas, penghormatan thd HAM, dan demokratis bagi seluruh warganegaranya. Itulah landasan tatanan pemerintahan dalam rangka membangunan negara-bangsa ke depan, agar tak mengulang trauma2 dan stigma masa lalu. Semoga!

Simak tautan ini:

1. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210818074921-120-681711/konpers-pertama-taliban-sebut-takkan-balas-dendam
2. https://koran-jakarta.com/konferensi-pers-pertama-taliban-berjanji-akan-membuat-pemerintahan-yang-berbeda-dari-sebelumnya
3. https://www.indozone.id/index.php/news/3esv8Dj/konferensi-pers-pertama-taliban-bersumpah-akan-menghormati-hak-hak-perempuan
4. https://yoursay.suara.com/news/2021/08/18/100123/gelar-konferensi-pers-taliban-kami-lindungi-warga-asing-dan-hak-perempuan
5. https://id.berita.yahoo.com/konferensi-pers-perdana-taliban-klaim-030201766.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig

Read More