Saling silang antara para Menteri Kabinet Kerja (KK) di ranah publik merupakan sebuah fakta yg tak dapat dipungkiri dan berdampak negatif bagi Pemerintah, terutama bagi Presiden Jokowi (PJ) sendiri. Dilihat dari perspektif manapun, pertikaian terbuka para anak buah PJ tsb tetap lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Apalagi jika hal itu sudah berkali-kali diperingatkan oleh sang boss dan menuai kritik tajam dari publik baik di dalam maupun di luar negeri. Pertanyaannya adalah: apa yg harus dilakukan utk mengatasinya?
Pertama-tama harus dicari apa akar masalah dari fakta cekcok antar Menteri tsb. Sebab tanpa ada kejelasan ttg akar masalah ini, upaya utk mengatasinya tdk akan efektif. Termasuk misalnya dg mereshuffle para Menteri yg terlibat dlm cekcok tsb. Menemukan akar masalah tsb tentunya juga bukan perkara enteng karena ada banyak faktor yg terlibat; mulai dari karakter individu sampai dengan sistem tatakelola Kabinet yg diterapkan saat ini. Di dalam spektrum yg luas tsb ada berbagai faktor spt chemistry para Menteri, latar belakang politik, kapasitas para Menteri dlm berkomunikasi di ruang publik, dll.
Sebagai pengamat politik, saya menyoroti persoalan ini dari perspektif perimbangan kekuatan yg ada di dlm elite Pemerintah. Dlm konteks ini fakta kerap terjadinya cekcok antar Menteri PJ merupakan cerminan masih belum stabilnya konstelasi kekuatan PJ yg memungkinkan beliau mengontrol sepenuhnya kementerian2 strategis dan para Menteri di dalamnya. Ini berimplikasi serius, karena tingkat kepercayaan politik (political trust) yg dimiliki oleh para Menteri thd sang Presiden masih belum cukup merata tingginya. Pada gilirannya hal itu berdampak negatif thd upaya menanamkan loyalitas para pembantu PJ tsb sehingga mereka merasa di bawah satu komando dalam bekerja. Sudah barang tentu, upaya membangun sinergi antar mereka dan antara para Menteri dg PJ pun cenderung sulit terwujud.
Hemat saya, selama setahun ini PJ telah berusaha sangat keras utk memperkuat kontrol dan menciptakan keseimbangan dlm Pemerintahan beliau. Sampai tingkat tertentu PJ cukup sukses. Langkah mereshuffle KK yg dilakukan bbrp waktu lalu pun berdampak positif kendati belum sepenuhnya membuat beliau "in full control". Memang saya kira masih perlu waktu bg PJ utk mencapai tujuan tsb karena konfigurasi kekuatan-2 politik di Istana masih belum yg benar-2 kondusif bagi beliau.
Namun publik dan sebagian kelompok kepentingan tampaknya kian tak sabar menunggu. Tuntutan publik tsb tentu tdk keliru sebab PJ telah diberi amanat utk melakukan tindakan2 yg diperlukan agar cekcok antar Menteri itu tdk terus berlangsung dan mengganggu kinerja Pemerintah mewujudkan program-2nya. Karena itu sambil memberi waktu pd beliau menyelesaikan kasus ini, tak ada salahnya jika beliau juga memertimbangkan utk mengambil langkah drastis seperti misalnya perombakan personil Kabinet lagi. Kalau hanya peringatan2 dan kemarahan saja, tampaknya kok hanya dianggap angin lalu. Akankah beliau melakukan tindakan drasti seperti itu? Terpulang juga kepada beliau sendiri.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment