Monday, August 25, 2025

PERANG TERHADAP NARKOBA: DIBALIK KONFLIK AS DENGAN VENEZUELA


Beberapa hari ini dunia disuguhi lagi gaya cowboy Trump dalam polugri AS: Ancaman terhadap Venezuela, yang ditandai dengan pengerahan angkatan laut, pasukan marinir, dan sanksi ekonomi, setelah menuding Negara tsb sebagai sebuah Negara narkoba (narcostate) yang melakukan terorisme narkoba (narco terrorism) di bawah pimpinan Presiden Nicolás Maduro. Kendati sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungan AS selam lebih dua dasawarsa dengan Negara di Amerika Latin tsb tak bisa disebut mengalami peningkatan kedekatan, namun penerapan kekuatan keras melalui narasi perang melawan narkoba tsb menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan implikasinya bagi dan perimbangan kekuatan di kawasan dan geopolitik pada umumnya.


Saya berpendapat bahwa penggelaran narasi negara narkoba (narcostate) dan terosisme narkoba (narco terrorism) merupakan kedok Trump yang berfungsi untuk menutupi target jangka pendek dan strategi strategisnya: Sebuah proses pergantian rezim (regime change) yang bertujuan mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang sangat besar sambil pada saaat yang bersamaan ekspansi kepentingan geopolitik yang lebih luas, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok dan Rusia di kawasan.

Kepentingan Citra Polugri Trump?
Ditilik dari aspek kepentingan politik Trump, langkah terhadap Venezuela ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik AS dari kemunduran polugrinya di wilayah lain, seperti Iran dan Ukraina. Memori publik AS tentu masih sangat segar terkait serangan terhadap Iran pada 22 Juni 2025 dalam rangka membantu rezim Netanyahu di Israel. Serangan tsb alih-alih mendongkrak kedigdayaan AS sebagai adikuasa, ia terbukti malah berdampak pada meningkatnya ketegangan di kawasan Timteng dan bahkan mengganggu pasar energi global. Bahkan strategi penggelaran militer AS tersebut malah memproyeksikan kian rapuhnya kekuatan AS di kawasan!.

Sementara itu upaya AS dalam mengatasi Rusia untuk bisa berdamai dengan Ukraina ternyata juga belum menampakkan hasil; justru perang masih terus berkecamuk dan dibayangi oleh konfrontasi dramatis yang lebih menunjukkan kelemahan Amerika. Ini tentu berlawanan dengan propaganda Trump dalam rangka memperkuat retorika "America First"-nya. Maka dengan mengalihkan fokus publik AS ke Venezuela, Trump berusaha menggalang nasionalisme domestik dan memproyeksikan kekuatan di halaman belakang Amerika. Berikut adalah analisis saya sementara mengenai dinamika perseteruan Trump vs Maduro:

Strategi Perubahan Rezim Demi Penguasaa Minyak
Jika asumsi bahwa narasi Negara narkoba dan terorisme narkoba adalah instrumen strategis dan politis Trump, patut dipertanyakan apakah target dan tujuan jangka panjangnya?. Hemat saya, tujuan jangka pendek AS adalah menggulingkan dan menggantikan rezim Maduro dan mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang besar. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia (303 miliar barel), yang merupakan target strategis yang luar biasa bagi Negara haus sumber energi seperti AS. Presiden Trump sebelumnya menyesalkan pembelian minyak Venezuela, dengan menyatakan, "Kita akan mengambil alih [Venezuela]; kita akan mendapatkan semua minyak itu; itu akan berada tepat di sebelahnya."

Kampanye tekanan maksimum AS — termasuk sanksi yang melumpuhkan ekonomi Venezuela yang bergantung pada minyak— eksplisit bertujuan untuk memprovokasi pemberontakan rakyat terhadap Maduro. Pengerahan tiga kapal perusak berpeluru kendali Aegis baru-baru ini (USS Gravely, Jason Dunham, dan Sampson) dan ribuan Marinir ke pesisir Venezuela, dianggap secara regional sebagai ancaman invasi untuk mengendalikan sumber daya, bukan operasi antinarkoba. Eskalasi militer ini sejalan dengan pola penggunaan dalih kemanusiaan atau keamanan sebagai kedok intervensionisme. Model ini terakhir dicoba –dan gagal- oleh Israel dengan bantuan Trump di Iran untuk menjatuhkan Presiden Iran, Pezheskian!

Implikasi Geopolitik & Respon Regional
Para pengamat Hubungan Internasional menyikapi langkah Trump ini termotivasi juga oleh kepentingan strategis AS melawan pengaruh Tiongkok dan Rusia di Amerika Latin. Tiongkok telah menginvestasikan $67 miliar sejak 2007 di Venezuela, menjadi jalur utama keuangan Negara tsb setelah sanksi AS. Dengan mengisolasi Maduro, AS berupaya melemahkan mitra strategis utama Tiongkok di halaman belakang Amerika.

Namun, pendekatan yang keras ini telah menuai kritik tajam di kawasan tersebut. Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan bahwa invasi akan menciptakan "situasi seperti Suriah", sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak intervensi militer AS dan membantah bukti yang menghubungkan Maduro dengan kartel Meksiko. Tiongkok mengecam pengerahan kapal perang tersebut sebagai "gangguan... dengan dalih apa pun". Maduro, sebagai tanggapan, memobilisasi 4,5 juta anggota milisi 15, yang menandakan persiapan untuk konflik, alih-alih kerja sama perang antinarkoba.

Kendala Hukum dan Politik Domestik Trump
Peningkatan yang terjadi saat ini mencerminkan intervensi AS di masa lalu, seperti invasi Panama tahun 1989 untuk menangkap Manuel Noriega atas tuduhan narkoba. Para ahli hukum mencatat aturan keterlibatan pemerintahan Trump yang ambigu dan kurangnya otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela. Penunjukan kartel sebagai kelompok "teroris" secara hukum tidak mengizinkan operasi masa perang di bawah hukum AS, namun pejabat seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyiratkan sebaliknya. Potensi kendala dalam masalah hukum dan politik ini semakin memerkuat asumsi bahwa narasi narkoba, lagi-lagi memerkuat tesis bahwa AS sejatinya menghendaki pergantian rezim, dan diragukan sebagai tindakan keamanan yang sah.

Agenda pergantian rezim dipergunakan sebagai langkah strategis Pemerintah Presiden Trump untuk mengendalikan minyak Venezuela dan menegaskan kembali dominasi AS di belahan bumi ini. Respons militer yang terkesan tidak proporsional terhadap dugaan perdagangan narkoba –sebuah persoalan yang lebih umum di negara-negara Amerika Latin lainnya—ditambah dengan konteks historis intervensionisme AS, mengungkap motivasi ekonomi dan geopolitik yang mendasarinya.

Walaupun ada benarnya bahwa Venezuela menghadapi masalah nyata terkait korupsi dan kelompok kriminal, membingkainya sebagai ancaman narkoba-teroris tidak memiliki bukti yang kredibel dan secara strategis bisa membenarkan intervensionisme yang berorientasi pada penguasaan sumber minyak milik Negara tsb. Solusi yang lebih memadai adalah melalui diplomasi multilateral dan mengakhiri sanksi kontraproduktif yang telah memperburuk penderitaan kemanusiaan dan mendorong Venezuela semakin jauh ke dalam ketergantungan terhadap Negara-negara adidaya, termasuk China dan AS.

Simak tautan ini:

1. https://www.youtube.com/watch?v=pXx_K-OEXWU
2. https://www.cbsnews.com/news/us-warships-venezuela-trump-nicolas-maduro-tension-drug-cartel-accusations/
3. https://www.aljazeera.com/news/2025/8/21/us-warships-may-reach-venezuela-coast-by-weekend-in-drug-cartel-operation
4. https://www.commondreams.org/news/trump-warships-venezuela
5. https://countercurrents.org/2025/08/trumps-smokescreen-on-venezuela-exposing-the-narco-state-accusation/
6. https://discoveryalert.com.au/news/us-warships-circling-venezuela-military-escalation-2025/
7. https://asiatimes.com/2025/08/trump-venezuela-and-chinas-latin-america-advance/#
Share:

Wednesday, July 28, 2021

TUNISIA & KRISIS POLITIK


Republik Tunisia, negeri pemicu Arab Spring pada 2010 itu, kini sedang mengalami krisis politik. Presiden Kais Saiyed (KS), menyatakan pembekukan Parlemen, memberhentikan Perdana Menteri, dan menyatakan negara dalam keadaan darurat menurut Pasal 80 Konstitusi negara tsb.

Demokrasi di Negeri Musim Semi Arab itu bisa terancam kembali ke otorotarianisme atau, setidaknya, kegaduhan dan instabilitas nasionalnya. Para pendukung KS merayakan "power grab" ini dengan sukacita. Militer negeri tsb pun buru-buru mengamini dan menopang KS. Sebaliknya, partai politik terbesar Tunisia, An Nahda, menolak keputusan sang Presiden. Dan, tentu saja, para pendukungnya ikut menentang kudeta "konstitusional" tsb.

Krisis ekonomi, kegagalan menangani pandemi Covid19, dan pertikaian elite politik (utamanya antara KS vs Parlemen) menjadi sebab utama. Setidaknya, demikianlah menurut laporan media dan analisa para pakar. Semoga segera ada kejelasan dan Tunisia kembali menjadi salah satu negara demokrasi yg stabil. Aminn..

Simak tautan ini:

1.
https://youtu.be/CJNiYe_nDng
2. https://www.bbc.com/news/world-africa-57958555
3.
https://www.hrw.org/news/2021/07/27/tunisia-presidents-seizure-powers-threatens-rights
4.
https://youtu.be/BoTnN-GyXn8
5.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/07/27/tunisias-prime-minister-military-labour-union-accept-presidents/
Share:

Wednesday, August 5, 2020

KABAR DUKACITA DARI BEIRUT, LEBANON



Sahabat, berikut ini saya share penjelasan dari Dubes RI untuk Republik Lebanon, Bpk. Hajriyanto Y. Tohari, terkait peristiwa ledakan besar yg terjadi di Beirut, Lebanon. Terlepas dari apapun penyebabnya, kita berdukacita dan prihatin dengan apa yg telah terjadi di negara tsb.

Semoga Tuhan melindungi kita semua:
========👇========
"Salam. Terima kasih atas perhatian dan doa bapak/ibu sekalian kepada kami. Ijin menyampaikan informasi terkait ledakan yang terjadi di Beirut pada 4 Agustus 2020:

1. Ledakan sangat besar yang telah kami laporkan terdahulu terjadi di Port of Beirut pada pukul 18.02 Waktu Setempat. Lokasi port berdekatan dengan Downtown Beirut. Tingkat kehancuran dan kerusakan properti terjadi dalam radius beberapa kilometer dari pusat ledakan.

2. Sejauh ini belum ada keterangan resmi penyebab ledakan. Sumber awal menyampaikan analisa bahwa ledakan terjadi di salah satu hangar besar yang menyimpan bahan-bahan rentan meledak yang disimpan di pelabuhan.

3. Ada informasi juga bahwa ledakan besar tersebut berasal dari bahan Sodium Nitrat dalam volume besar yang disimpan di Port. Sodium Nitrat adalah bahan putih yang digunakan utk pengawet makanan dan bisa meledak apabila terkena api.

4. Kementerian Kesehatan Lebanon menyampaikan informadi jumlah korban meninggal mencapai puluhan dan korban luka-luka mencapai ratusan.

5. Berdasarkan pengecekan terakhir seluruh WNI dalam keadaan aman dan selamat. Dalam catatan KBRI, terdapat 1.447 WNI, 1.234 diantaranya adalah Kontingen Garuda dan 213 merupakan WNI sipil termasuk keluarga KBRI dan mahasiswa.

6. KBRI telah menyampaikan imbauan melalui WAG dan melalui simpul-simpul WNI. Sejauh ini WNI terpantau aman. KBRI telah mengimbau utk segera melapor apabila berada dalam situasi tidak aman.

7. KBRI telah melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian dan meminta laporan segera apabila ada update mengenai WNI dan sepakat akan segera menyampaikan informasi kepada KBRI.

8. 1 (seorang) WNI yang sedang di karantina di RS Rafiq Hariri, Beirut, yang tidak jauh dari lokasi ledakan, juga sudah terkonfirmasi aman.

Demikian, terima kasih.
Hajriyanto Y Tohari
Dubes RI untuk Lebanon."

Selesai.

Simak tautan ini:

Share:

Wednesday, July 22, 2020

WEBINAR TENTANG "UNIVERSAL BASIC INCOME" (UBI)


Lily Hikam kemarin tgl 21 Juli 2020 menjadi salah seorang narsum dalam sebuah webinar tentang "pendapatan dasar universal" yang di dunia internasional dikenal dg nama UBI (Universal Basic Income). Narsum lainnya dari Partnership (mantan komisioner KPK, Laode M. Syarif), Prakarsa (Ah Maftuchan), Univ Stanford (Catherine Thomas), dan dipandu oleh tuan rumah dr UBI Indonesia (Yanu Prasetyo).

Alhamdulillah, webinar berjalan lancar. Intinya UBI bukanlah sekedar program karitatif, walaupun ia merupakan bagian dr jejaring penyelamat sosial (social safety net) dalam sebuah negara, dan dilaksanakan utk waktu yang sifatnya sementara waktu.

Di Indonesia skim semacam UBI sudah ada tetapi belum dilaksanakan secara meluas, profesional dan akuntabel. Dalam webinar ini, pengalaman di AS dan bbrp negara yg sudah mencoba melaksanakan (Jerman, Selandia Baru, Kenya, dll) diulas dengan bbrp kekuatan dan kelemahannya.

Silakan menyimak video di bawah ini:

Share:

Tuesday, May 5, 2020

RELAKSASI TERHADAP PSBB? NO WAY!

Suka atau tidak, sejatinya kebijakan PSBB telah terbukti cukup efektif untuk ikut mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh DKI. Namun harus juga diakui bahwa kebijakan tsb masih belum diterapkan secara optimal di berbagai wilayah di negeri ini.

Karena itu, menurut saya,  gagasan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, untuk  RELAKSASI atau pengendoran terhadap penerapan PSBB masih terlalu dini alias BELUM saatnya saat ini. Saya malah cenderung setuju dengan pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk lebih memerkuat, mengintensifkan, dan memperluas penerapan PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu pendek.

Kalau kita mau belajar dari negara-negara lain, contoh upaya pelonggaran "social distancing" yang terjadi di beberapa negara bagian di AS, tak bisa ditiru. Sebab praktik tsb justru telah ikut menciptakan potensi penyebaran wabah Covid-19 di masyarakat lebih besar.

RI jangan tergoda utk mengikuti jalan yang tidak akan membawa kepada penyelesaian tuntas. Kalau memang mau belajar dan meniru, ikutilah praktik negara-negara seperti Taiwan dan Vietnam. Keduanya konsisten menerapkan social distancing yang ditopang dengan pelaksanaan test Covid-19 secara massal kepada rakyatnya.

Simak tautan ini:

1. https://news.detik.com/berita/d-5001084/mahfud-md-wacanakan-relaksasi-psbb-idi-jangan-dulu-berpikir-pelonggaran?single=1
2. https://tirto.id/mahfud-md-sebut-relaksasi-psbb-tak-langgar-protokol-kesehatan-fjrV
3. https://indonesiainside.id/metropolitan/2020/05/04/idi-tolak-relaksasi-psbb
4. https://republika.co.id/berita/q8bqlb377/ini-mengapa-psbb-per-wilayah-kurang-efektif-menurut-idi
5. https://today.line.me/id/pc/article/Banyak+Pemudik+Nekat+IDI+Minta+Pemerintah+Hati+Hati+Jika+Hendak+Relaksasi+PSBB-GLaPR6
6. [Ahli Epidemologi UI: Jangan Berharap Corona Cepat Selesai kalau...] http://share.babe.news/al/jbpjfYrhh
Share:

Tuesday, April 7, 2020

LEBIH BAIK RI JANGAN BERBANGGA DULU


Test utk mendeteksi kasus COVID19 di Indonesia, menurut laporan media di dalam dan luar negeri, termasuk yang paling RENDAH di dunia. Menurut data kekinian, dalam kategori negara2 yg berpenduduk lebih dari 50 juta, Indonesia termasuk rendah dalam test Coronavirus per 1 juta orang (48 orang/ 1 juta penduduk). Perbandingannya kira2 levelnya di atas negara2 yg punya penduduk padat seperti Ethiopia (16 orang/1 juta penduduk), Myanmar (23 orang/1 juta penduduk), Nigeria (24 orang/ orang per 1 juta penduduk), dan Bangladesh (26 orang/per 1 juta penduduk).

Kalau kita menengok beberapa negara jiran, Malaysia telah melakukan test terhadap 1.717 orang/1 juta penduduk, Singapura 11.110 orang/ 1 juta penduduk, Brunei Darussalam 20.218 orang/ 1 juta penduduk , dan Thailand 359 orang/1 juta penduduk.

Maka sebenarnya RI masih terlalu dini untuk BERBANGGA bhw negeri ini tak masuk 10 besar dunia dalam jumlah kasus CORONAVIRUS. Hemat saya, apabila penanganan pencegahan maraknya Covid 19 tak efektif, karena test yang rendah jumlahnya dan data tentang penderita tak akurat, maka masih ada probabilitas RI akan "naik" rankingnya. Kita semua berharap semoga itu tidak terjadi.

Salah satu solusinya adalah belajar dari pengalaman kebijakan publik berupa test secara meluas yang dilakukan di negara2 Korsel, Taiwan, dan Singapura. Negara2 ini memberlakukan tes massal tak hanya kepada yg positif tetapi juga yang belum kena. RI sebaiknya tidak meniru kebijakan test yg berlaku di AS yang hanya terbatas melakukan test kepada mereka yg sudah positif terpapar virus. Pendekatan 'herd immunity' yang dipilih negara2 seperti Inggris dan Belanda, tampaknya juga tak tepat untuk Indonesia.

Kebijakan PSBB yang dipilih oleh PJ untuk penanganan pandemi Covid 19, mungkin lebih efektif jika dibarengi dengan deteksi dini melalui test cepat yang massif tsb. Gabungan antara test cepat yang sudah ada dengan test yg menggunakan PRC, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Gugus Tugas Covid 19, Doni Monardo, adalah pilihan tepat. Tinggal konsistensi dan peningkatan jumlahnya yg harus dimaksimalkan. IMHO.

Simak tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

FP GUSDURIANS