"PERPPU KEBIRI" UTK MEMBERANTAS KEJAHATAN SEKSUAL

Kejahatan seksual khususnya yang terjadi pada anak-anak sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia, karena bukan saja dilakukan oleh mereka yang mengidap kelainan (semacam pedofilia), tetapi juga sudah menjadi semacam wabah kriminalitas di masyarakat umum. Pemberitaan terkait kejahatan seksual yang disertai dengan penmbunuhan dan/ atau penganiayaan (homicide) disertai kebrutalan nyaris tiap hari dpt ditemukan di media dan medsos.

Tampaknya Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) memilih menyikapi perkembangan ini dengan pendekatan penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu), No. 1, 2016, yg merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di media, aturan baru ini populer dengan istilah Perppu "kebiri", mungkin karena di dalamnya diatur sanksi pidana thd pelaku kejahatan seksual tertentu berupa pengebirian dengan kimia.

Sejatinya, kalau dibaca secara sekilas, sanksi 'kebiri kimia' itu hanya salah satu dari berbagai pembaruan norma hukum dlm aturan baru tsb. Secara substansi pun sanksi kebiri kimia memiliki batasan masa berlakunya (2 tahun), serta prosedur yg cukup ketat, misalnya harus dipantau oleh pihak yg berwajib, sbagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (2).

Substansi norma yg, hemat saya, lebih penting dari sisi substansi di dlm Perppu ini adalah sanksi berupa pemasangan cip kepada pihak terpidana kejahatan seksual dan pengumuman kepada publik. Saya tdk yakin dengan efektifitas pemasangan cip ini, tetapi sanksi sosial semacam pengumuman publik dan adanya rekam jejak publik sebagai pelaku kejahatan seksual (public records on sexual offenders), jika diterapkan secara konsisten, saya kira akan bisa menciptakan penjeraan (deterrence) yg lebih efektif.

Dalam Perppu ini juga terdapat beberapa sanksi hukuman berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, bagi kejahatan seksual dlm kategori sangat berat, dimaksudkan juga utk penjeraan (Pasal 81 ayat (5)). Bisa diduga bahwa aturan tentang sanksi berat ini akan direspon negatif khususnya dari kalangan para penolak hukuman mati.

Pendekatan penegakan hukum thd kejahatan seksual, terutama yg melibatkan korban perempuan dan anak-anak, tentu bukan satu-2nya strategi yg efektif. Dinamika masyarakat terbuka di era global saat ini menuntut alterbatif strategi di luar hard power. Termasuk pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai masalah-2 kejahatan seksual dalam konteks perubahan nilai-nilai budaya dan komunikasi antar dan lintas-budaya, juga tak kalah penting dan bahkan dlm jangka panjang akan lebih relevan ketimbang pendekatan legalistik.

Simak tautan ini:

(http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri)

Read More

KETUA MAHKAMAH AGUNG LEBIH BAIK DIGANTI

MAHKAMAH AGUNG LEBIH BAIK DIGANTI. Saya setuju dg pandangan Prof. Mahfud MD (MMD) yg menolak sebutan Hakim sebagai wakil Tuhan di negeri ini. Beliau kesal dg makin seringnya oknum-2 Hakim ditangkap karena kasus tipikor, sehingga tak layak jika mereka disebut wakil Tuhan. Masih menurut mantan Ketua MK itu, mereka lebih layak disebut "wakil Iblis" saja. Dalam pandangan saya, Hakim yg sedahsyat apapun tetap tak layak dijuluki wakil Tuhan, apalagi Hakim2 korup dan sontoloyo itu. Alasan saya, sederhana saja: Seorang Nabi saja tdk menyatakan diri atau dinyatakan sbg wakil Tuhan, apalagi manusia biasa. Kalaupun profesi Hakim itu dianggap mulia, hal itu tdk berarti mereka berhak dijuluki wakil Tuhan. Para Guru jauh lebih mulia ketimbang Hakim, tetapi mereka tdk pernah dijuluki atau mengklaim spt itu. Para Ulama pun (yg juga lbh mulia ketimbang Hakim) hanya dijuluki "pewaris para Nabi" dan itupun maknanya adlh pewaris perjuangan bukan pewaris tahta!

Nah, apalagi kalau Hakim2 spt di Indonesia yg kini makin sering menjadi tersangka tindak kriminal korupsi. Bukan saja tak perlu diberi julukan wakil Tuhan, justru mereka itu seharusnya dihukum jauh lebih berat ketimbang koruptor yg paling kakap pun. Saya berpendapat bhw sudah waktunya negeri ini punya aturan hukuman khusus utk para Hakim yg kedapatan melanggar hukum, khususnya korupsi. Mereka harus dihukum super berat, minimum 25 tahun dan maksimum hukuman seumur hidup. Itu karena di Indonesia para Hakimlah yg paling sering menjatuhkan hukuman ringan kpd para koruptor, selain kini diantara mereka malah jadi koruptor sendiri. Hakim2 jujur dan berani spt Pak Artidjo Alkostar (AA) sangat langka atau bahkan sudah tdk 'terbit' lagi. Yg kian berkembang biak seperti virus adlh Hakim2 model koruptor spt yg sudah ditangkapi KPK selama beberapa th terakhir itu.

Itulah sebabnya saya sejak lama menyerukan dilakukan reformasi fundamental di MA. Dan saya setuju bhw yg pertama harus mundur adlh pimpinan MA yg nyata2 telah gagal menjadi pembina, pemimpin, dan penyelenggara lembaga yudikatif di negeri ini. Alih2 Ketua MA melakukan reformasi, dia terkesan tidak peduli dg krisis moral dan integritas di kalangan anak buahnya. Saya, misalnya, tdk paham langkah tegas apa yg sudah dilakukan oleh Ketua MA. Hatta Ali (HA), setelah terbongkarnya kasus tipikor yg melibatkan Sekreraris MA, Nurhadi Abdurrachman (NA), itu. Seyogyanya Ketua MA mundur dan bukan terus bercokol dlm posisinya jika anak buahnya bertubi2 menjadi tersangka korypsi. Sebab nalar waras akan mengatakan bhw jika terjadi korupsi terus menerus di jajaran yg demikian strategis yg bernama Hakim dan/atau pejabat teras di MA, mustahil dia tak merasa risih atau terketuk nuraninya serta tahu diri bhw dirinya memang tdk becus memimpin lembaganya. (http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/0649009/Tak.Sanggup.Benahi.Peradilan.Ketua.MA.Disarankan.Mundur)

Mempertahankan seorang Ketua MA yg tidak peka dan bahkan sudah gagal menjadi pemimpin seperti HA akan merugikan, bukan saja lembaga yudikatif tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Sebab suka atau tidak, Ketua MA adlh pucuk pimpinan lembaga yudikatif yg membawahi korps Hakim di seluruh negeri ini. Jika pemimpin sangat lemah dan tdk punya kewibawaan serta kapasitas melakukan perubahan mendasar, saya khawatir hukum dan penegakan hukum di negeri ini akan makin terpuruk. Ketimbang itu yg terjadi mending memecat Ketua MA saja!

Simak tautan ini:

(http://m.rmol.co/read/2016/05/25/247648/Wakil-Tuhan-Apa-Wakil-Iblis-)

Read More

MENYIKAPI MARAKNYA PARANOIA POLITIK

Paranoia politik merupakan sebuah fenomena yg sering dijumpai di berbagai negara. Ia bisa saja merupakan indikasi sebuah penyakit kejiwaan kolektif, tetapi bisa juga merupakan sebuah strategi untuk memobilisasi kekuatan dg menggunakan ketakutan dan trauma yg diubah menjadi semacam "ideologi". Fenomena paranoia politik tdk hanya monopoli masyarakat di dunia ketiga saja, tetapi menjangkiti masyarakat di negara2 maju, termasuk di AS dan Eropa Barat.

Di negeri kita paranoia politik, hemat saya, lebih merupakan strategi politik dr kelompok-2 kepentingan yg gagal meraih kekuasaan dg mengikuti prosedur demokrasi. Mereka tidak cukup mampu menghadapi kenyataan yg berubah sehingga opsi yg dimiliki hanya satu: kembali ke masa lalu ketika mereka pernah berjaya. Dg kata lain, strategi paranoia politik adlh ciri khas kelompok yg gagal utk 'move on' dalam sistem politik demokrasi yg mengedepankan rasionalitas, kompetisi yg fair, dan inklusifisme sebagai orientasi nilai budaya politik.

Karena itu, pihak2 yg memropagandakan strategi paranoia itu punya karakter yg sama secara universal:1) Anti rasionalitas dan intelektualitas; 2) Menggunakan 'teori konspirasi' dlm argumentasi; 3) Melihat dunia hanya dg kacamata kuda, 'kita vs mereka'; 4) Mudah memvonis dg ancaman kekerasan; 5) Cenderung menyukai skenario 'Armageddon' alias kiamat dlm menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Mk tak heran jika wacana2 terkait dg komunisme, kapitalisme, zionisme, terorisme, dll menjadi kegemaran mereka utk dijadikan wahana penggelaran ideologi dan strategi paranoia tsb. Hantu komunis pun diciptakan dan disebarluaskan tanpa pemahaman yg kontekstual, seakan2 tidak ada perubahan dr zaman dulu, sekarang, dan masa datang. Argumentasi pun kedodoran karena fakta yg digunakan biasanya selektif dan arbitrer. Bahkan lebih sering yg muncul bukanlah argumen, tetapi tuduhan, inuendo, atau bisa jadi fitnah.

Paranoia sebagai strategi akan efektif dlm kondisi masyarakat yg mengalami krisis yg akut, termasuk ekonomi dan politik. Munculnya fenomena maraknya gerakan-2 rasis dan ultra konservatif di AS dan Eropa Barat adalah contohnya, selain fenomena hantu komunis dan radikalisme Islam di Indonesia saat ini. Jika para pemimpin bangsa dan warganegara Indonesia tdk ingin terpengaruh dan terprovokasi ideologi dan strategi politik paranoia, mk jangan sampai krisis akut berulang. Ketakutan dan kekerasan adlh senjata ampuh bg para penyebar paranoia politik.

Simak tautan ini:

(https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/078773397/kivlan-zein-tak-ada-seminar-lagi-kami-siap-perang)

Read More

MENIMBANG UNTUNG RUGI MEMPERPANJANG MASA JABATAN KAPOLRI

MENIMBANG UNTUNG RUGI MEMPERPANJANG MASA JABATAN KAPOLRI. Desas desus tentang perpanjangan masa jabatan Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti (BH), hari-hari ini menjadi trending topic di media umumnya dan khususnya di medsos. Munculnya sas-sus tersebut tentu tak lepas dari latarbelakang pengangkatan BH sebagai Kapolri menyusul gagalnya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri (cakapolri) yg, kendati telah mengantongi persetujuan DPR, ternyata ditolak oleh Presiden Jokowi (PJ). BG, sebagaimana diketahui, kemudian harus puas dg menjadi orang nomor dua di Jl. Trunojoyo 1, alias Wakil Kepala Polri (Wakapolri), sedang BH diangkat PJ utk menduduki posisi orang nomor 1. Kini setelah BH mendekati masa pensiun (Juli 2016), tentu saja, muncul spekulasi seputar penggantinya: 1) Apakah BG akan muncul sbg calon Kapolri lagi; 2) ataukah PJ akan mengangkat cakapolri baru: dan 3) BH akan diperpanjang masa jabatannya.

Spekulasi ini muncul dan marak di ranah publik, hemat saya, karena pertimbangan politik lebih ditonjolkan ketimbang pertimbangan lain dlm pengangkatan Kapolri. Sebab apabila bukan pertimbangan politik yg ditonjolkan, sejatinya tdk ada alasan apapun utk khawatir Polri tak mampu melakukan proses suksesi kepemimpinan, dan atau kesan seakan lembaga tsb kekurangan calon pimpinan yg memenuhi kriteria. Fakta yg ada justru sebaliknya: figur2 dlm elite Polri yg mumpuni dan memenuhi syarat sbg Kapolri terhitung cukup banyak. Stok Jenderal yg berbintang tiga jumlahnya lebih dr 5 orang, apalagi para Jenderal yg berbintang dua!.

Dalam pandangan saya, PJ kini mesti menunjukkan kepada publik bhw beliau tdk perlu terbebani oleh masa lalu sehingga seolah-2 harus mengutamakan pertimbangan politik dlm soal suksesi Kapolri. Jika beliau memberi peluang itu, hal itu malah akan merugikan baik Pokri maupun kredibilitas pemerintahan PJ sendiri. Polri akan "dirugikan" karena terkesan bhw alat negara ini telah terkontaminasi oleh tarik menarik politik praktis, sehingga suksesi kepemimpinanpun harus bebas dari infiltrasi kepentingan eksternal. Polri seolah2 tdk bisa "move on" sebagai salah satu lembaga paking strategis di negeri ini dlm era reformasi yg menuntut profesionalisme dan independensi, terutama dari pengaruh politik.

Bagi PJ, jika terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik maka akan menjadi hambatan bagi beliau utk menunjukkan diri sebagai pemimpin yg tegas, fair, dan berkomitmen thd sistem demokrasi. Kredibilitas pemerintahannya (yg sudah mulai menuai kepercayaan publik yg kuat), bisa jadi akan mengalami penurunan. Lebih jauh beliau, yg notabene merupakan boss Kapolri, pun akan dinilai ikut menghambat reformasi Polri karena tidak memberi peluang kepada lenbaga tsb utk memilih calon pemimpinnya. Saya yakin bhw Polri akan sangat berhati2 utk tdk mengulangi pengalaman sebelumnya ketika mengusulkan BG. Jika tidak ada intervensi politik, Polri akan termotivasi utk mencari cakapolri yg tingkat akseptabilitasnya paling tinggi diantara para jenderal yg dimiliki.

Walhasil, opsi paling rasional dan pas bg PJ adlh memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada Polri utk memilih dan mengusulkan calon2nya kepada Kompolnas yg akan merekomendasikan kepada Presiden utk selanjutnya diajukan ke DPR utk dipertimbangkan. Opsi memperpanjang masa jabatan BH adlh bukan solusi yg pas. demikian pula dengan dengan opsi mengusulkan BG kembali sebagai cakapolri. Sebab kedua opsi tsb akan mudah dipolitisasi dan kontraproduktif baik bagi Polri maupun PJ dlm jangka panjang. Tentu saja pada akhirnya keputusan paling akhir ada ditangan PJ, namun tak ada salahnya jika beliau juga mempertimbangkan suara publik seperti ini.

Simak tautan ini:

http://m.beritasatu.com/nasional/364116-badrodin-saya-siap-pensiun-siap-diperpanjang.html

Read More

MASUKNYA GOLKAR DALAM PEMERINTAHAN PJ DAN PERGANTIAN KABINET

Belum cukup seminggu Munaslub Golkar usai, pemanasan politik di Istana sudah mulai terasa. Bergabungnya partai yang kini dipimpin oleh mantan Ketua DPR, Setya Novanto (SN), dalam Pemerintahan Presiden Jokowi (PJ), serta merta menciptakan kegerahan di kalangan parpol pendukung lain. Pasalnya, spekulasi politik mulai marak bahwa masuknya Golkar itu akan dibayar dengan kursi kabinet. Ketidakjelasan kapan reshuffle jilid dua akan dilakukan oleh PJ, semakin menambah kuatnya spekulasi tsb, dg argumen bahwa pemunduran pengumuman kocok ulang kabinet adalah menunggu selesainya Munaslub Golkar.

Terlepas dari validitas spekulasi politik tersebut, kemungkinan masuknya personel Golkar dalam kabinet PJ cukup tinggi, bahkan lebih tinggi ketimbang masuknya personel yg, konon, dari PAN. Kendati demikian, saya kira PJ perlu memertimbangkan lebih mendalam untung rugi dari kocok ulang yang membawa masuk Golkar dalam kabinetnya. Secara politik makro, memasukkan personel Golkar tentu bisa menjadi pengikat politik yg lebih riil thd Golkar utk mendukung PJ. Dengan adanya tambahan dari Golkar dalam kabinet, maka dukungan politik thd Istana menjadi lebih inklusif.

Tetapi hal itu juga berarti akan menciptakan reaksi negatif dari parpol yg selama ini menjadi pendukung PJ sejak masa pencapresan. Reaksi Hanura sebagaimana di tautan ini tampaknya merupakan salah satu indikasinya. Sejatinya, dalam susunan kabinet saat inipun personel Golkar sudah terwakili bahkan sangat strategis, seperti keberadaan Wapres JK dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Menambah lagi personel kabinet dari Golkar tampaknya tidak terlalu signifikan dibanding dengan rekasi parpol pendukung. Ini belum dihitung reaksi dari PDIP, kendati sampai saat ini belum bersuara mengenai prospek masuknya Golkar dlm kabinet pasca-Munaslub Bali.

Dalam politik, masalah trade off atau saling memberi dan menerima, adalah hal yang wajar. Dukungan Golkar thd PJ tentu tak akan gratis, namun tidak hanya soal posisi kabinet saja. PJ sudah tentu akan memertimbangkan apakah memasukkan Golkar dalam kabinet akan meningkatkan soliditas, sinergi, dan kinerja tim, atau malah menjadi kerugian politik (political liability) dlm jangka panjang. Mungkin Golkar perlu diminta menunggu sampai Pilpres 2019, jika ia konsisten berada dalam barisan pendukung PJ, maka dlm kabinet yang akan datang bisa menjadi bagian. Bukan pada lima tahun pertama yg kini tinggal 3 tahun setengah ini.

Kalaupun reshuffle tetap akan diagendakan, yang menjadi fokus bukan soal pembagian jatah kepada parpol tetapi kepada masalah kinerja para Menetri yg selama ini mendapat nilai merah, baik dari Pemerintah sendiri maupun dari rakyat.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2016/05/18/15401241/jika.golkar.diberi.kursi.menteri.hanura.minta.sudirman.dan.rizal.ramli.dicopot?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd

Read More

KMP: DARI 'KOALISI MERAH PUTIH' MENJADI 'KOALISI MENDUKUNG PRABOWO'

Kemenangan Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) melakukan politik akomodasi terhadap parpol-parpol oposisi telah merontokkan koalisi yang bernama Koalisi Merah Putih atau KMP. KMP yg semual terdir atas beberapa parpol besar (Golkar dan Gerindra) dan menengah (PPP, PKS, dan PAN) kini secara de facto mungkin sudah berubah menjadi "Koalisi Mendukung Prabowo (Subianto)" saja. Sebab kini praktis hanya Gerindra dan PKS saja yang masih tersisa, itupun oleh partai berlambang kepala Garuda itu sudah dinyatakan bubar (http://nasional.sindonews.com/read/1083069/12/ada-apa-dengan-pks-gerindra-1454660731). Jika PKS juga berhasil dirangkul oleh PJ tentu makin jelas bahwa koalisi oposisi yang semula sangat garang dan tampil menjanjikan itu telah "sirna hilang kertaning bhumi" alias "wassalam". Inilah koalisi yg parpol yg paling pendek usianya pada era pasca-reformasi, yakni satu setengah tahunan.

PJ memainkan politik akomodasi parpol oposisi dengan cerdas. Kendati tetap dengan slogan "koalisi tanpa syarat", tetapi PJ tampaknya juga siap utk memberikan posisi-posisi strategis kepada parpol-parpol yang semula berasal dari KMP. PPP sudah lebih dulu mendapat 'jatah' di Kabinet, dan sangat mungkin PAN dan Golkar juga demikian apabila reshuffle Kabinet Kerja (KK) benar terjadi. Strategi akomodatif PJ memang penting dilakukan utk melakukan pengendalian terhadap Parlemen yang rentan dengan keramaian yg berasal dari polarisasi parpol. PJ masih belum aman jika hanya bersandar pada KIH, apalagi jika melihat para politisi PDIP belum semuanya solid (walaupun kahir-akhir ini cenderung makin 'tertib' juga).

Lain lagi dengan KMP yg kini tinggal sejarah. Gerindra yg dianggap menjadi motor koalisi oposisi itu, nyatanya masih sangat memerlukan topangan Golkar sebagai parpol terbesar dan paling berpengalaman dalam politik. Sayangnya, pengalaman partai Orba itu tidak termasuk pengalaman sebagai oposisi, tetapi pengalaman sebagai parpol punakawan. Sedangkan PKS yg diharapkan akan menjadi mitra progresif, kini sedang melakukan konsolidasi internal sehingga nyaris tidak efektif. Bahkan di bawah kepemimpinan Presiden PKS yg baru, Muhammad Sohibul Iman (MSI), kedekatan partai Islam ini dengan PJ juga mulai terlihat.

Walhasil, Gerindra mau tak mau mesti bebenah secara serius dan membangun sebuah arsitektur oposisi baru yang efektif. Kendati Waketum Gerindra, Fadli Zon (FZ), cukup pede dengan posisi "home alone" ini, tetapi saya kira tanpa ada sebuah pembenahan ulang yg fundamental, hal itu hanya merupakan sebuah retorika saja.(http://news.detik.com/berita/3212341/gerindra-sendirian-di-kmp-fadli-zon-rakyat-mendukung-kami). Gerindra tak cukup hanya membangun Koalisi Mendukung Prabowo (KMP Baru) sendirian saja, dan mengandalkan nama besar sang Jenderal dalam menghadapi Pemilu 2019. Sebab jika Gerindra tak bisa memobilisais dukungan dari rakyat melalui kiprah nyata dalam masyarakat, maka nama besar seoran Prabowo tentu masih belum mencukupi.

Waktu 3 tahun ke depan bukanlah waktu yang panjang utk persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres. Dan masyarakat masih menunggu kiprah partai ini di luar berbagai retorika politik para elitnya.

Read More

SETYA NOVANTO PIMPIN GOLKAR

Hasil Munaslub Golkar di Bali persis seperti yg saya prediksikan: Setya Novanto (SN) memenangi pemilihan Ketum DPP Golkar dlm satu putaran karena lawan utamanya, Ase Komarudin (Akom) tdk meminta voting putaran kedua.

Kemenangan SN akan membuat posisi ARB tetap kokoh sebagai penentu kirah dan kebijakan partai ini, apalagi dg posisi barunya sbg Ketua Dewan Pembina (Wanbin) DPP Golkar. Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) pun semakin solid karena mndpt dukungan Golkar yg kini resmi hengkang dari KMP.

Namun dmk kepemimpinan baru Golkar ini masih belum mampu menghasilkan perubahan signifikan dlm struktur partai Orba ini dan bisa jadi belum mampu membangkitkan kekuatannya pd Pemilu 2019. Golkar masih tetap business as usual karena belum terjadi perubahan paradigma dan visi kepemimpinan. Yg terjadi adalah kesinambungan partai oligarki.

Simak tautan ini:
 
(http://m.liputan6.com/news/read/2508593/setnov-menang-babak-1-pemungutan-suara-ketum-golkar).

Read More

MENGAPA SETYA NOVANTO MENJADI KANDIDAT KETUM TERKUAT?

Tanda tanda bahwa Munaslub Golkar Bali akan menghasilkan pimpinan baru di bawah mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN atau Setnov), kian menguat. Salah satunya adalah semakin gencarnya kubu anti SN yang melakukan manuver-2 kampanye negatif, termasuk mengritik Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) melakukan intervensi melalui kiprah Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan (LP). Yang menjadi bukti mereka adalah intensitas LP dalam mengikuti Munaslub, sebagai pejabat maupun sebagai tokoh Golkar, dan dukungannya terhadap SN yang terbuka.

Anehnya, kubu anti SN pura-pura lupa bahwa hal sama juga dilakukan Wapres JK, kendati barangkali tak seintensif LP. Namun, pidato PJ dalam pembukaan Munaslub kemarin sudah sangat gamblang menunjukkan bahwa baik LP maupun JK memang melakukan berbagai pertemuan dengan para pinpinan daerah Golkar. Dan bagi PJ, hal itu dianggap wajar-wajar saja karena kedua pejabat tinggi tsb juga bagian dari elit partai berlambang beringin tsb. Dan menurut hemat saya, PJ juga yang mendapat keuntungan politik dengan manuver kesua tokoh tsb; siapapun yang menang, mereka dipastikan akan berada dalam gerbong PJ.

Kembali kepada posisi unggul SN, secara perhitungan pragmatis memang lebih memiliki kans untuk menang. Golkar adalah parpol yang pragmatis ditopang oleh kultur patrimonial yg enggan merubah status quo. Maka sosok seperti SN lebih 'menguntungkan' ketimbang misalnya Akom atau Priyo Budi Santoso yang keduanya memiliki basis massa organisasi, seperti Soksi ataupun MKGR. Kekuatan SN adalah jejaring oligarki pemilik modal dan dukungan politisi senior-2 seperti LP. Dengan demikian SN tidak terlalu menjadi ancaman bagi tokoh-2 Golkar Daerah, dan diapun akan bisa dikendalikan oleh tokoh-2 seperti ARB dan LP. Jika benar bahwa ARB nanti akan menduduki kursi Dewan Pembina, maka kontrol tsb akan semakin nyata. Walhasil, SN merupakan kandidat yang paling "menguntungkan" bagi elit Golkar di pusat dan daerah, dan juga bagi Pemerintah sendiri.

Kendati demikian jika SN tidak mengelola dengan baik posisi unggul ini, bisa saja kubu lawan-2nya akan menyatukan diri dan menjadi penghalangnya. Bisa saja kubu anti SN merangkul kekuatan kelompok Agung Laksono (AL), yang sudah kian rapuh dalam Munaslub ini, dan menggalang kekuatan 'koalisi'. Setidaknya mereka akan mengusahakan agar dlm kepengurusan baru DPP Golkar nanti, SN tidak bisa sapu bersih dan mesti mau berbagi. Politik adalah seni berkompromi, bukan? (http://politik.rmol.co/read/2016/05/14/246666/Resmi,-7-Caketum-Golkar-Bentuk-Koalisi-Lawan-Setya-Novanto-)

Simak tautan ini:

http://news.detik.com/berita/3211269/manuver-luhut-memotong-akom

Read More

HADAPI ANCAMAN KOMUNISME: PAK PRESIDEN, BERTINDAKLAH PROPORSIONAL

Kabar di media yang beredar, Presiden Jokowi (PJ) telah menginstruksikan agar dilakukan pengakan hukum terhadap penyebaran komunisme di dalam msyarakat. Beliau menyatakan bhw hal itu berlandaskan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang berisi tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap komunisme dan juga penyebaran dan mengembangkan paham-paham komunisme, Leninisme dan Marxisme. (http://news.detik.com/berita/3207240/jokowi-minta-penegak-hukum-tindak-segala-bentuk-komunisme). Saya setuju dengan sikap waspada ini, tetapi perlu juga ada kebijakan yg jelas dan proporsional.

Hemat saya, PJ perlu memberikan suatu kebijakan yang jelas dan detil mengenai hal itu untuk menghindari terjadinya keributan dan kekacauan dalam pelaksanaan di lapangan. Ini penting, karena beberapa pertimbangan: 1) permasalahan penanggulangan ideologi yg bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya terkait dengan komunisme. Ideologi seperti ideologi transnasional jihadi dan takfir, serta Khilafahisme, juga seharusnya diperlakukan sama; 2) Komunisme sebagai ideologi, kendati masih perlu diwaspadai, tetapi secara faktual tidak lagi memiliki pengaruh lagi bahkan telah terdiskreditkan. Negara-2 yg dikenal sebagai negara komunispun dalam praktik sudah banyak yg meninggalkan ortodoksi ideologi itu; 3) Fakta bahwa kerjasama dengan negara-negara komunis dijalin oleh pemerintah dan parpol. Setidaknya menurut media, ada 6 parpol yg telah menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT): Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP dan PPP; 4) Penanganan masalah penyebaran ideologi lebih tepat jika memakai pendekatan soft power, bukan hard power. Pendekatan penegakan hukum adalah hard power yg cenderung kontraproduktif karena akan menambah persoalan baru.

Jika PJ tidak memberikan kebijakan yang jelas, detil, dan terarah, maka reaksi publik di Indonesia dan masyarakat internasional akan cenderung merugikan pemerintah sendiri. Misalnya, bukankah sangat ironis ketika penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pemakai kaos berlambang palu arit (apapun motifnya), tetapi kerjasama parpol dengan Partai Komunis malah dibiarkan dan didukung? Saya tidak mengatakan bhw kerjasama itu tidak boleh, tetapi hanya menggunakan kasus ini sebagai perbandingan substantif saja. Secara nalar yg waras, bukankah kerjasama parpol tsb tentunya akan lebih berpotensu serius ketimbang orang memakai kaos?

Proporsionalitas dan kejelasan kebijakan sangat penting. Jangan sampai hanya karena menginginkan popularitas dan dukungan dari kelompok-2 kepentingan lantas nalar sehat dan perhitungan yang lebih jauh dan mendalam diabaikan. (http://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/13521961/Gambar.Palu.Arit.Kuntilanak.yang.Mencederai.Akal.Sehat.Kita?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd)

Simak tautan ini :

(http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20160512/279888/Jokowi-Minta-Penyebar-Komunis-Ditindak-Tegas-Pengamat-Hati-Hati-).

Read More

BERSAMA PARA PASIS DAN DOSEN SESKOAD

Hari ini (12 Mei 2016) seharian memberi kuliah di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (SESKOAD), Bandung. Dua mata kuliah "Ideologi & Nasionalisme" dan "Kekuatan2 Politik Strategis Indonesia" adlh bagian saya hari ini. Pasis (perwira siswa) yg ikut kali ini 237 orang, tak sebanyak th 2015 lalu, 300 orang (trmsuk dr negara2 sahabat). Alhamdulillah kelas sangat aktif dan hidup karena diskusi2 yg berkualiyas. Bangga melihat calon2 pimpinan TNI AD masa depan yg komitmennya tinggi dan intelektualitas yg mumpuni. Bravo TNI AD dan SESKOAD!

Read More

GUYON GUSDURIANS: CALON IDEAL GUBERNUR DKI

Alkisah, setelah mendapat info tentang keberadaan seorang paranormal (P) mintilihir dg spesialisasi calon Pilkada, beberapa elit parpol (EP) sepakat utk menghadap meminta saran.

Wakil EP: "Kami ke sini utk mohon diberi petunjuk ttg calon Gubernur DKI yg ideal tanpa cela."

P: "Maunya sampean calon itu yg bagaimana?"

EP : "Yang disukai orang, tidak pernah omong kotor, tidak pernah marah, sangat sederhana, tidak korup, tidak suka jalan-2..."

P (merenung): "Hmm.. cuma itu?"

EP (semangat): "Tentu calon itu harus tahan banting dan sebisa mungkin wajahnya menarik utk dipandang."

P (pejamkan mata): "Ahh.. saya sudah ketemu calon Gubernur yg cocok dengan keinginan sampean itu!"

EP (sumringah): "Wah.. cepat sekali Pak. Bisa diberitahukan kepada kami?"

P (membuka mata dan senyum): "Calon yg seperti sampean inginkan itu adlh patung, bukan manusia. Silakan sampean cari!".

EP dkk: "!!!???@@@***!!!??"

(https://metro.tempo.co/read/news/2016/05/10/083769742/penggemar-ahok-dan-dhani-saling-serang-diskusi-pilkada-dki-bubar)

Read More

DEMONSTRASI HMI DI KPK DAN EROSI KEADABAN PUBLIK

Sungguh memalukan dan memprihatinkan sikap para anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan demonstrasi di KPK, memprotes salah seorang pimpinan KPN, Saut Situmorang (SS), yang dituding menghina dan mencemarkan nama baik ormas tsb. Demo dan protes memang merupakan hak politik warganegara, termasuk para mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan seperti HMI. Namun melakukan pengrusakan dan melakukan corat-coret yang mengotori lembaga yang terhormat dan dihormati oleh rakyat seperti KPK, adalah perilaku yang sangat tidak sesuai dengan dan aturan hukum dan etika yang berlaku di negara dan masyarakat Indonesia. (http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/18254741/Aksi.Ricuh.Tentang.Saut.Situmorang.HMI.Rusak.Fasilitas.Umum.dan.Papan.KPK?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd)

Orang boleh saja berdebat mengenai ucapan SS di media TV, apakah memang sebuah hujatan atau penghinaan yang sengaja dilakukan atau hanya merupakan sebuah kesalahan ucapan (gaffe) dalam sebuah ujaran publik. HMI berhak mengemukakan ketidak senangannya thd SS dan meminta pertanggungjawaban. Kalaupun sementara pihak di HMI sampai menuntut SS mundur pun, menurut hemat saya, adalah hak politik mereka. Di pihak lain, SS pun punya hak jawab, dan ia sudah menggunakannya serta meminta maaf. Jika pihak HMI belum puas, ada kesempatan melaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Dan seterusnya sampai kepada proses peradilan, jika diperlukan. (http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/12265201/Saut.Situmorang.Minta.Maaf.kepada.Keluarga.Besar.HMI?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd)

Itulah yang menurut hemat saya seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat sipil dalam sebuah masyarakat dan sistem politik demokratis. Cara-cara menghujat, merusak, dan mengotori kantor lembaga milik publik seperti KPK, bukanlah perwujudan sebuah perilaku yang didasari oleh kesantunan publik (public civility), keutamaan warga (civic virtue), dan keadaban dal berdemokrasi (democratic civility). Para anggota organisasi masyarakat sipil, apapun namanya dan klaimnya, jika sudah melanggar ketiga prinsip tsb, mereka harus dipertanyakan dan diragukan komitmennya thd nilai-2 etika tsb.

Selain sangat ironis, respon Ketum PB HMI thd perilaku hooligan dari oknum-2 anggota HMI tsb juga memalukan, karena terkesan tidak menganggap perbuatan tsb tidak berdampak serius. Ini tercermin dari ucapannya agar "... publik dapat memahami adanya perusakan dan pelemparan batu tersebut sebagai bentuk kemarahan kader HMI atas pernyataan Saut tentang kader dan lulusan HMI." Ironis, karena ucapan ini jelas tidak seimbang dengan apa yang dituntut oleh HMI kepada SS yg dituding melakukan pencemaran nama baik itu. Bisa saja Ketum HMI itu belum puas dengan permintaan maaf SS, tetapi ia juga tidak bisa menganggap apa yang dilakukan para anggotanya di KPK utk dimaklumi publik. (http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/09/ketua-umum-pb-hmi-minta-publik-dapat-memahami-aksi-perusakan-di-kpk)

Memalukan karena para elite HMI dan anggotanya, sebagai organisasi yg membawa nama agama Islam, seharusnya berorientasi kepada etika dan tatakrama yang diajarkan oleh Rasulullah saw ketika menghadapi tekanan dan upaya ketika beliau berjuang. Rasulullah bukan hanya pernah diejek dan dihina nama beliau, tetapi bahkan pernah dilempari batu dan diusir dari kampung halamannya ketika berda'wah. Tetapi apakah beliau kemudian melakukan pembalasan dengan kekerasan? Ternyata tidak. Malah beliau mendoakan agar musuh-2 tsb dibukakan hatinya oleh Allah swt.

Inilah yg membuat saya prihatin, karena jika para perusak dan pembuat keributan ini nanti menjadi pemimpin-2 bangsa (na'udzubillah min dzalik!), mungkinkah bangsa dan negar ini akan lebih baik dari sekarang?. Jawabannya jelas tidak.

Read More

MENIMBANG WACANA BANGKITNYA KOMUNISME DI INDONESIA

Saya bisa memahami kegalauan sementara organisasi masyarakat sipil Indonesia (OMSI) seperti Setara Institute (SI) yg dipimpin oleh Hendardi (H) ini, menyikapi maraknya wacana publik seputar bangkitnya PKI, sehingga menurutnya bertujuan mengadu domba masyarakat. Pada saat yang sama, saya juga tidak akan memungkiri berbagai fakta muncul dan berkembangnya wacana dan kiprah yang berkaitan dengan PKI dan/ atau ideologi komunisme baik secara simbolik maupun dalam bentuk aksi dlm masyarakat. Terlepas dari maksud yang dikandung oleh wacana dan kiprah tsb, reaksi atasnya sangat diwarnai oleh berbagai trauma masa lalu, sehingga alih-alih menyumbang terjadinya suatu proses penyembuhan dan rekonsiliasi, ia malah berpotensi menciptakan konflik-2 baru yang mengarah kepada terganggunya keamanan nasional.

Barangkali di dunia ini pada saat ini hanya di Indonesia saja kekhawatiran terhadap apa yang disebut sebagai ancaman bangkitnya ideologi komunisme dan kembalinya PKI dalam kehidupan sosial politik, begitu marak. Bahkan di negara-negara komunis sendiri seperti Tiongkok, Korea Utara, Kuba, dan Vietnam, ideologi komunisme sebagaimana dimengerti pada era Perang Dingin, boleh dikata sudah tak relevan lagi utk diterapkan (kecuali barangkali Korea Utara). Yang lebih ironis lagi, dalam kenyataan kehidupan antar-bangsa, Republik Indonesia juga sangat terbuka bermitra dengan negara-negara komunis yang disebut tadi. Negeri kita sangat kental kemitraannya baik politik/ diplomasi, ekonomi, industri, iptek, dan olah raga serta industri dengan negara-2 komunis tsb. Mungkin karena itulah OMSI seperti SI dan lain-2nya merasa ada yang tidak 'nyambung' dan tidak logis

Saya sendiri ingin menambah dengan fakta lain yaitu kaitannya dengan munculnya kekuatan ideologi transnasional yang semakin berkembang di negeri ini, berupa ideologi Islam jihadi dan takfiri dan gerakan-2 politik yang dihasilkannya. Mereka bermaksud mengganti sistem negara RI menjadi bentuk lain seperti khilafahisme atau negara Islam Indonesia. Perlu diwaspadai bhw greget anti-komunis dan kebangkitan PKI itu, jika tidak proporsional, akan membuat rakyat lupa atau melupakan bahwa ancaman ideologi dan gerakan trans-nasional itu justru lebih nyata dan hadir. Selubung ajaran agama yang dikemas oleh kelompok-2 jihadi dan takfiri tersebut membuat kiprah mereka menjadi "ditolerir" bahkan dalam berbagai kasus "dilindungi" oleh aparat negara.

Bagi saya, muncul dan berkembangnya ideologi jihadi dan takfiri serta meluasnya jejaring kelompok teroris seperti JI, Al-Qaeda, dan ISIS serta pendukung-2 lokalnya di Indonesia, merupakan ancaman bagi integritas, kedaulatan, dan kemanan nasional yg tak kalah serius. Bahkan, sampai pd tingkat tertentu, ancaman dan bahaya mereka itu lebih nyata karena mereka menjadi kekuatan non-negara yang memiliki kemampuan menandingi kekuatan negara. Bukankah sebuah fakta bahwa untuk menangkap seorang Santoso, gembong ISIS di Poso itu, sampai kini aparat negara belum mampu?

Ini bukan berarti bahwa rakyat Indonesia tidak perlu mewaspadai muncul dan kembalinya ideologi radikal yang anti thd Konstitusi, termasuk komunisme. Tetapi saya kira semua pihak perlu berfikir dan bersikap proporsional serta tidak berlebih-2an agar terhindar dari politik adu domba seperti yg disinyalir SI tsb. Sikap proporsional itu berlaku pula bagi para pendukung wacana dan kiprah advokasi thd para korban kekerasan dlm peristiwa G-30-S. Hemat saya, rekonsiliasi nasional sudah menjadi kesepakatan bangsa. Karena itu mengungkit persoalan-2 yang hanya akan membuka trauma sejarah mestinya dihentikan atau setidaknya dikurangi intensitasnya. Tanpa ada keberanian memaafkan, maka rekonsiliasi nasional yang jauh lebih penting maknanya bg kehidupan berbangsa itu akan sulit diwujudkan.

Walhasil, wacana ttg bangkitnya komunisme di Indonesia itu perlu dicermati dan disikapi secara nalar dan proporsional. Sebab wacana dan kiprah tsb sangat mudah ditunggangi, digoreng, dan dimanipulasi oleh kelompok-2 jihadi dan takfiri dengan memakai isu-2 agama namun dengan agenda besar yang sama: hancur dan hilangnya NKRI sebagaimana yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dan rakyat.

Simak tautan ini:

(http://keamanan.rmol.co/read/2016/05/09/246005/Setara-Institute:-Propaganda-PKI-Bangkit-Untuk-Adu-Domba-Masyarakat-)

Read More

SETELAH RATU ATUT, KINI GILIRAN RANO KARNO?

Korupsi di Propinsi Banten sudah me jadi virus berbahaya dan menjangkiti elite penguasa dan kemungkinan kini makin merata sampai di lapisan bawah. Setelah Gubernur lama, Ratu Atut Chosiyah (RAC) dibui karena kasus korupsi, kini penggantinya, Rano Karno (RK) dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil, LSM FITRA, ke KPK setelah dicurigai
ditemukannya potensi korupsi pada APBD Provinsi Banten 2014-2015 sebesar Rp 378 miliar. Landasan kecurigaan ada korupsi tsb tidak main2, yakni laporan temuan dari BPK. (http://m.rmol.co/…/245…/Fitra-Cium-Dugaan-Korupsi-Rano-Karno-).

Kesan saya respon publik Banten thd maraknya praktik korupsi yg melibatkan keluarga Gubernur, pejabat, dan elit politik cenderung biasa2 saja. Kemenangan anggota keluarga RAC dlm pilkada di Kota Tangsel misalnya, bisa jadi salah sayu indikatornya. Demikian pula dukungan parpol2 thd status quo politik di propinsi ini. Publik Banten tampaknya tdk tertarik dg pentingnya suatu perubahan struktural yg fundamental bagi proses pemajuan daerah.

Saya kebetulan tinggal di wilayah Kota Tangsel, tepatnya di Pamulang Timur, sejak 2001 dan sedikit banyak terlibat dan mengikuti dinamika masyarakat sekitar kampung saya. Kendati percepatan pembangunan ekonomi bisa dikatakan cepat, namun tak didukung oleh peningkatan pelayanan publik yg memadai. PLN masih tetap sering mengalami oglangan (pemadaman), jalan raya mirip kubangan saat hujan, kemacetan jangan dikata lagi. Kendati demikian greget masyarakat sipil di daerah ini bisa dibilang rendah terkait dg kiprah mengawasi Pemerintah Daerah. Status quo masih menjadi paradigma utama dlm kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Munculnya kasus pelaporan thd Gub RK ini pun besumber dari LSM yg ada di ibukota. Bisa jadi nanti organisasi masy sipil di Banten akan ada yg ikut mendukung upaya FITRA. Namun kenyataan bhwa kasus ini berasal dr Jakarta kiranya menjadi sebuah indikasi ttg masih lemahnya pengawasan publik di propinsi ini. Suatu hal yg sangat memprihatinkan mengingat daerah ini merupakan wilayah sangat strategis secara nasional.

Simak tautan ini:

http://www.merdeka.com/peristiwa/dugaan-korupsi-dana-bansos-dan-hibah-kpk-didesak-periksa-rano-karno.html

Read More

KETIKA LONDON MEMILIH WALIKOTA MUSLIM PERTAMA

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, Walikota London terpilih adalah seorang Muslim keturunan Pakistan, Sadiq Khan (SK). Pria berusia 45 th itu yg dicalonkan oleh Partai Buruh (PB) itu berhasil mengalahkan pesaingnya, Zac Glodsmith (ZG), dari Partai Konservatif dengan margin yg paling besar selama 16 th terakhir dlm pemilihan Walikota London, yaitu 13,6%.

Terpilihnya SK tentu bukan tanpa halangan serius, khususnya dari kelompok konservatif yg melakukan kampanye hitam thd aktivis pembela kaum buruh tsb. Ia dituding oleh ZG dan kelompok konservatif radikal sebagai bagian dari ekstremisme Islam, pendukung anti-Semitisme, dan memberikan oksigen bagi kaum radikal Islam, dll. Kampanye hitam semacam itu ternyata malah menjadi boomerang bagi ZG dan partai konservatif, karena para pemilih di kota London justru semakin banyak yg mendukung SK, yg platform politiknya antara lain memperjuangkan perumahan yang terjangkau harganya bagi rakyat itu.

Keberhasilan SK bisa menjadi 'kaca benggala' bahwa politik identitas yang ekstrem akan cenderung merugikan dan kontraproduktif di dalam masyarakat yang majemuk dan terbuka serta menerapkan sistem demokrasi. Politisi radikal konservatif seperti ZG, dan bisa jadi termasuk Donald Trump (DT) yg kini menjadi calon presiden partai Republik di AS, akhirnya ditinggal oleh para pemilih yang lebih mementingkan kesejahteraan dan hubungan sosial yg damai dan harmonis. Demokrasi yang efektif akan membuka pintu bagi kompetisi para calon pemimpin yang berkualitas dan menghasilkan kepemimpinan yg inklusif, bukan eksklusif.

Rakyat Indonesia kini sedang berjuang melakukan konsolidasi demokrasi, dan dlm proses tsb menghadapi rongrongan dan gangguan dari pihak-2 yg mengusung politik identitas dan sektarianisme radikal. Keberhasilan SK bisa memberi tambahan semangat dan optimisme bahwa kerja-kerja yang konsisten dalam menerapkan sistem demokrasi akan memberikan manfaat yg lebih besar bagi anak bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Amin..

Simak juga tautan ini:

(http://www.reuters.com/article/us-britain-politics-election-london-idUSKCN0XX1W4)

Read More

RENUNGAN SEHABIS JUM'ATAN HARI INI

Tidak seperti biasanya, hari ini (6/5/16) saya Jum'atan di kawasan Ciledug setelah menghadiri kondangan akad nikah salah seorang keponakan. Kalau biasanya di Masjid di kampung saya di Pamulang Timur, khotbah Jumat selalu singkat (20 menitan) dan isinya adlh pesan2 etika dan keimanan yg menyejukkan dan mengajak jamaah merenung. Di Masjid yg terletak di kawasan Ciledug tadi isi khotbahnya politis dan targetnya jelas: anti Ahok dan siapapun yg mendukungnya karena dianggap bukan pemimpin Muslim.

Mungkin durasi khotbah tadi juga tak lama, sekitar 30-40 menit. Tapi terasa kelewat panjang, melelahkan, dan sama sekali tak "menyejukkan" saya. Pdhl mesjidnya ber AC dan jelas lebih bagus ketimbang yg di kampung saya. Jadi boro2 bisa merenung, justru khotbah itu malah bikin hati resah dan seperti sedang mendengar kampanye politik. Alih2 saya bs khusyu' menyimak, malah sebaliknya yg terjadi: dlm hati berharap khotbah segera berakhir dan sholat Jumat segera mulai!

Sehabis Jum'atan barulah saya merenung tetapi bukan soal keimanan atau etika. Saya merenung, berapa banyak Masjid2 yg tiap Jumat diisi khotbah politis yg sektarian spt ini, dan berapa yg non politis seperti di kampung saya? Bgmn dampak khotbah2 sektarian thd para jemaah yg sebagian tentu adlh para pemilih potensial dlm pilkada DKI th depan? Belun lagi jika ditambah dg gerakan anti Ahok yg digelar tiap hari di ruang publik di Jkt dan di luar ibukota tsb.

Renungan saya juga lebih jauh lagi yaitu bgmn demokrasi konstitusional akan bisa tumbuh dan berkembang dlm suasana yg sarat dg sektarianisme spt itu? Mungkinkah sebuah budaya kewarganegaraan (civic culture), yg merupakan landasan normatif sistem demokrasi, dapat tumbuh mengakar di bumi nusantara jika kondisi masyarakat spt ini?

Saya tak bs membayangkan bgmn kondisi Jum'atan di luar DKI, jika ibukota yg merupakan etalase dan standar kemajuan di negeri ini ternyata seperti ini? Sungguh sebuah renungan yg membikin trenyuh dan miris di Jum'at ini. Smg para sahabat tdk mengalaminya... Amin.

Read More

ELITE GOLKAR DAN PROSES PENGGUREMAN PARTAI

Elite partai Golkar semakin menempatkan diri mereka sebagai para pemimpin yang mengabaikan landasan etika demi kekuasaan. Alih-alih melakukan sebuah reformasi nalar dan mencoba melakukan konsolidasi organisasi sejalan dengan etika demokrasi, partai yg pernah berkuasa pada masa Orba itu, hemat saya, justru kian dibawa larut oleh kehendak berkuasa yang Machiavellian. Alih-alih partai tersebut mencoba menunjukkan kepada rakyat Indonesia bhw ia sedang dan akan terus menjalankan reformasi budaya politik patrimonial dan kroniisme, ia justru diarahkan para elitnya menjadi pendukung status quo budaya tsb.

Saya sepakat dengan salah seorang petinggi KPK, Laode M. Syarief (LMS) yg menyatakan bahwa iuran calon Ketua Umum dlm Munaslub di Bali, masing-2 sebesar Rp 1 miliar, adalah semacam politik uang (money politic) yang berlawanan dengan etika politik demokratis. Alasan bahwa iuran itu merupakan indikasi dan motivasi komitmen para calon utk memimpin partai, hanyalah retorika politik asal njeplak saja. Saya sependapat dg LMS agar elite Golkar menghentikan "kegilaan" tsb, dan menggunakan cara lain, seperti berkompetisi dengan platform politik yg bermanfaat bg partai dan bangsa.

Nasib Golkar ke depan bisa dibandingkan dengan nasib Dinosaurus dlm proses kepunahan mereka. Keduanya adlh raksasa, tetapi akhirnya punah dan hanya tinggal kisah. Hanya saja dlm kasus Dinosaurus, kepunahannya karena bencana alam. Sedang Golkar mengalami ancaman kepunahan karena proses involusi organisasi dan pembusukan budaya politiknya. Setelah terpecah-pecah menjadi parpol-2 sempalan, partai ini yg dulunya besar itu semakin mengalami penggureman karena gagal melakukan konsolidasi dan pengembangan diri sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang. Pemimpin-2 partai ini seperti mabuk kepayang, dan menganggap diri mereka masih dalam kondisi hebat seperti 20 th lalu. Istilah gaulnya, mereka gagal utk 'move on', tetapi malah mbulet dan menghancurkan diri sendiri (self-destruct)!.

Pameran elit Golkar dalam Munaslub di Bali yad, jika tidak diubah, akan membuat rakyat makin menjauhi, bukan mendekati, partai tsb. Dan berbagai indikasi semakin jauhnya rakyat th partai itu sangat mudah utk dilihat. Namun seperti biasa, para elit masih terus pura-pura tak melihat dan mendengar karena mereka sibuk memikirkan kepentingan masing-2. Bukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Simak tautan ini:

(http://nasional.kompas.com/read/2016/05/03/14293731/KPK.Anggap.Iuran.Rp.1.Miliar.bagi.Calon.Ketum.Golkar.adalah.Politik.Uang)

Read More

GUYON GUSDURIANS: KLAIM PALING BERJASA

Alkisah, dalam sebuah diskusi mengenai pembebasan sandera, terjadi debat kusir yg ribet setelah moderator (M) bertanya: "Pihak mana yg berperan paling penting dlm pembebasan tsb?".

Pembicara, wakil parpol A bilang: "Pihak parpol kami berperan paling penting, karena telah aktif sejak awal berunding dg para penyandera."

Pembicara dari parpol B bilang: "Jelas dari parpol kami, karena pihak kami kenal dengan boss penyandera, sehingga negosiasi lancar."

Wakil Kementerian (K) bilang: "Keduanya keliru, pembebasan itu kan hasil kerja diplomasi. Dan anda tahu pihak mana yg berdiplomasi."

Karena masing-2 pembicara tidak mau mengalah, M bertanya ke floor.

Salah seorang hadirin (H) angkat tangan dan bicara: "Yang paling berperan penting bukan pihak-2 mereka!"

M; "Lalu siapa?"

H: "Ya pihak penyandera!"

M (heran): "Kok bisa demikian, apa alasan sdr?"

H: "Lha kalau penyandera tidak mau membebaskan, kan gak ada saling klaim seperti ini?"

A,B,K,dan M: "!!!???@@@***???!!!"

Read More

ALHAMDULILLAH 10 SANDERA DI FILIPINA BEBAS

Puji syukur kepada Tuhan dan terimakasih kepada semua pihak yg telah berpartisipasi dalam upaya pembebasan para sandera asal Indonesia yg merupakan anak buah kapal (ABK) Brahma 12. Mereka berada dlm tawanan kelompok teroris Abu Sayyaf (AS) dari Filipina Selatan selama sebulan lamanya bersama bbrp sandera dr nefara lain. Saat ini konon masih tersisa 4 sandera asal Indonesia yg belum dibebaskan. Sebagai sesama anak bangsa dan ummat manusia yg solider dg mereka, kita berharap daj berdoa agar mereka juga sefera dibebaskan. Amiin.

Presiden Jokowi (PJ) menyampaikan ucapan terimakasih beliau kpd pihak2 yg telah berusaha keras melakukan pembebasan tsb, termasuk Pemerintah Filipina. Saya rasa pihak TNI pun perlu mndpt apresiasi dr slrh anak bangsa karena sejak awal ketika kabar penyanderaan tsb terjadi telah melakukan respon cepat sesuai SOP dan aturan hukum nasional dan internasional yg berlaku. TNI telah menyiapkan pasukan2 khusus gabungan apabila diberi lampu hijau utk melaksanakan operasi pembebasan para sandera tsb.

Kehati2an dan kebijakan PJ dlm menyikapi insiden penyanderaan tsb juga perlu didukung dan dihormati semua pihak. Wlpn terdengar ada berbagai desakan utk melakukan tindakan operasi pembebasan, PJ mengedepankan cara2 yg menghormati hukum internasional dan menghargai kedaulatan negara jiran, Filipina. Semoga pendekatan beliau juga berhasil memulangkan 4 sandera yg masih ditahan AS tsb.

Ini tak berarti bhw RI lembek thd terorisme. Sebagai negara yg memiliki konstitusi yg mengamanatkan perlindungan thd warganegara, maka keselamatan warganegara adlh utama dan terutama. Kebijakan berunding dan bernegosiasi tidak lebih rendah levelnya dg kebijakan menggunakan operasi dan penindakan. Semuanya tergantung pd konteks dan pertimbangan kenyataan lapangan. Keputusan apapun yg diambil tentu mengandung resiko dan respon pro dan kontra. Di situlah kepemimpinan diuji. Penyelesaian kasus penyanderaan ABK di Filipina ini membuktikan kepemimpinan PJ yg efektif dlm mengatasi krisis hubungan antar bangsa.

Simak tautan ini;

(http://nasional.kompas.com/read/2016/05/01/18523101/Jokowi.Puji.Syukur.Akhirnya.10.ABK.WNI.Dibebaskan)

Read More