ALASAN PENGUNDURAN DIRI GITA TIDAK NALAR

Simak dua alasan pengunduran diri Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan (GW). Pertama, karena ingin konsentrasi kepada konvensi capres PD. Kedua karena ada 'kepentingan bangsa yang lebih besar.' Alasan pertama masih cukup nalar, karena faktanya dia memang peserta konvensi yg perlu konsentrasi. GW merasa galau dan tidak bisa konsentrasi bekerja sebagai Menteri. Alasan kedua, menurut saya sangat tidak nalar. Dari mana nalarnya kalau GW menjadi capres itu mementingkan bangsa? Sudah jelas itu adalah urusan ambisi pribadi GW sendiri. Kalau memang dia menomorsatukan kepentingan bangsa, mestinya dia tidak usah nyapres saja tetapi melanjutkan bekerja di sisa masa yang ada. Publik malah akan  berpandangan bhw justru dengan mundur dr jabatan tsb, GW tidak bertanggungjawab. Sebab, ia meninggalkan tugas sebelum selesai padahal masih banyak sekali permasalahan terkait urusan kementeriannya yang masih belum tuntas terkait ekspor komoditas pertanian, dsb. Saya malah melihat pengunduran diri GW ini adalah sebuah perbuatan yang secara etis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Terkesan GW seperti meninggalkan Presiden SBY yang sedang bekerja keras di akhir masa tugas beliau. Apakah Menteri baru pengganti GW mau bertanggungjawab jika ada tinggalan-2 masalah dari GW? Jangan-2 Pak SBY malah kesulitan mencari pengganti gara-2 banyaknya soal di Kemendag, sehingga terpaksa hanya ada yg ditunjuk menjadi Menteri ad-interim karena waktu yang tidak terlalu panjang, yaitu sekitar 7 bulan saja!? Jika demikian skenarionya, maka negeri ini berpotensi makin kacau di sektor perdagangan gara-2 GW "tinggal glanggang colong playu." Dalam pandangan saya, GW bukanlah tipe pribadi yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap, dan memprioritaskan, kepentingan bangsa atau negara. Tetapi lebih kepada pengejar ambisi pribadi belaka! Apakah orang seperti ini layak jadi capres atau cawapres Indonesia? Gak lah yauuuww.... 

Selanjutnya baca tautan ini:

http://politik.rmol.co/read/2014/01/31/142055/Gita-Wirjawan:-Saya-Mundur-untuk-Kepentingan-Bangsa-yang-Lebih-Besar- 

Read More

GITA WIRYAWAN MAU MUNDUR? SO WHAT GITU LOH...

Ada-ada saja cara orang utk mempromosikan diri sebagai capres. Yang paling banyak kita lihat tentu cara iklan dan berbagai macam model "blusukan" utk menggalang dukungan calon pemilih. Tapi ada juga "cara" yg tak lazim, yaitu menyatakan diri mundur dari jabatan Menteri, untuk mengesankan citra bahwa si capres sangat konsentrasi dengan konvensi parpol atau sangat memikirkan rakyat. Inilah cara yang dipilih oleh Mendag Gita Wiryawan (GW) yg sudah dua kali diwartakan mau mundur dr jabatannya. Memang, kendati sudah beriklan ria dan coba blusukan kian kemari, profil dan citra Menteri yg satu ini tampaknya tetap jeblog dibanding dg capres PD lain seperti Dahlan Iskan (DI) atau bahkan Pramono Edhie (PEW) pun. Apalagi kalau mau dibanding dg capres parpol lain spt Prabowo (Gerindra) maupun Jokowi (yg masih belum jelas akan nyapres atau tidak). Saya tidak yakin kalaupun GW hari ini benar-2 mundur dari jabatan Menteri seperti dispekulasikan, hal itu otomatis akan menaikkan elektabilitas maupun popularitasnya sbg capres. Jangan-2 malah sebaliknya, kalaupun ia mundur dr jabatannya yang tinggal sekian bulanitu, publik akan menilai miring dan sinis. Bisa saja orang menilai sikap GW adlh 'tinggal glanggang colong playu' alias sebagai 'quitter' dan 'loser' (pecundang). Belum lagi kalau nanti ketahuan bhw pada masa jabatannya, ternyata prestasinya tidak bagus-2 amat utk kemajuan Republik! Ingat bhw sudah banyak catatan yang terkait dengan statemen Menteri yg satu ini. Yg saya sendiri masih ingat adalah statemennya yang mendorong impor produk hasil bumi seperti cabe dan bawang merah. Buat saya ini merupakan salah satu indikator penting bhw GW sangat tidak mendukung pengembangan, pemandirian, dan pemajuan sektor pertanian Indonesia yang makin merana. Sejatinya kalaupun GW mundur sbg Mendag, bangsa dan negeri ini juga tidak rugi-2 amat. Yg justru akan merugikan adalah kalau sosok seperti ini menjadi pemimpin nasional, karena visinya tidak mendukung kemandirian bangsa. Kita tunggu saja apa pengumuman GW hari ini! (http://www.merdeka.com/politik/gita-wirjawan-akan-umumkan-mundur-sebagai-mendag.html).

Read More

PEMISKINAN TERHADAP KORUPTOR ADALAH PROPORSIONAL DAN ADIL

Saya berbeda pendapat dengan mantan Gubernur Lemhannas, Prof. Dr. Muladi, SH mengenai masalah "pemiskinan koruptor"sebagai sanksi hukum. Hemat saya, sanksi tersebut bukan saja proporsional tetapi juga sangat sesuai dengan asas keadilan. Mengapa proporsional? Karena niat utama dari seorang koruptor adalah menjadi kaya secara melawan hukum. Ini bedanya antara koruptor dengan seorang pengemis yang terpaksa mengambil jemuran karena tidak bisa mendapat uang utk menghidupi diri dan keluarga. Seorang bisa dikatakan melakukan korupsi, bila, dan hanya bila, ia memiliki niat dan kesempatan utk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Karenanya, sanksi pemiskinan adalah yg paling proporsional sebagai penjeraan, pendidikan, dan bahkan sesuai dg restorative justice. Mengapa pemiskinan sesuai dg keadilan? Karena tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali melecehkan keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta langkanya penegakan hukum. Jadi jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika kita dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini. Namun demikian, saya juga ragu apakah sanksi pemiskinan dan bahkan hukuman mati akan efektif mencegah korupsi dan koruptir di negeri ini. Bukan karena kurang berat, tetapi pada pelaksanaan hukuman atau sanksi tsb. Boleh-2 saja kita punya aturan ttg sanksi berat, tetapi kalau tidak pernah dilaksanakan (dengan segala macam dalih), maka tidak akan ada gunanya dan malah hanya menjadi semacam olok-2 atau karikatur. Saya yakin di negara seperti Singapura, misalnya, aturan hukum yang terkait korupsi atau pidana tidak sebanyak di negeri ini. Tetapi mengapa di negeri tsb jauh lebih sedikit angka korupsi, bahkan menuju titik nol? Bukan karena banyaknya aturan dan sanksi, tetapi karena sanksi di sana diterapkan secara konsekuen. Walhasil, para ahli hukum bisa berdebat berbusa-2 soal layak atau tidaknya sanksi pemiskinan, hukuman mati dll. Namun jika sanksi-2 tsb hanya diterapkan secara tebang pilih dan tak secara umum, maka ujungnya hanya satu yaitu: "MBELGEDHES!"

Selanjutnya baca tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/01/29/1208441/Muladi.Memiskinkan.Koruptor.Bisa.Diketawain.Dunia

Read More

PASANGAN MEGA-JOKOWI (MEJO) AKAN BERAT MELAWAN PRABOWO

Jika PDIP "memaksakan" pasangan Megawati-Jokowi (Mejo), kemungkinan terpilih masih sangat diragukan. Aapalgi kalau lawannya adalah pasangan Prabowo dan tokoh seperti JK atau yang sepadan dengan mantan Wapres tsb. Kesulitan pasangan Mejo adalah: 1) Elektabilitas Mega masih terlalu di bawah Prabowo; 2) Para pemilih yang bukan simpatisan PDIP belum tentu akan tertarik jika Jokowi hanya menjadi cawapres; 3) Mesin politik PDIP tidak mungkin mampu mengusung calon yang tidak didukung parpol lain; dan 4) Megawati akan berhadapan dengan kekuatan koalisi. Sementara itu, Prabowo justru akan lebih mudah memilih pasangannya sebagai cawapres dan menggalang koalisi dengan parpol seperti Golkar, Demokrat, dan partai-2 spt Nasdem, PAN, PKS, dll. PDIP akan membuang-2 kesempatan yg sangat baik dengan pasangan Mejo, sedangkan rakyat Indonesia juga akan kehilangan sebuah momentum utk mendapatkan seorang Presiden baru yang punya karakter, bersih, dan didukung oleh rakyat. Saya kira tugas PDIP, khususnya elitnya, adalah mendukung Jokowi sebagai capres. Mbak Mega akan sangat tepat menjadi penasehat senior bagi pemerintah Jokowi yg ikut memberikan masukan strategis. Dan itulah pintu masuk dari bangkit terbangunnya sebuah Indonesia Raya nan Jaya. Semoga!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/01/30/1204193/prabowo.bisa.menang.jika.diadu.dengan.mega-jokowi

Read More

GUYON GUSDURIANS: PASANGAN GUB-WAGUB DKI YG AHLI

Syahdan, sambil nonton TV, dua orang santri (A dan B) ngobrol soal kondisi Jakarta. 

A: "Kok Jakarta gak selesai2 urusan banjir dan macet dari dulu ya?" 

B: "Soalnya yang menjadi Gubernur dan Wagub kurang pas." 

A: "Maksud antum gimana kok kurang pas?" 

B: "Ya mereka itu bukan ahlinya, makanya gak beres2.." 

A (penasaran): "Lho.. emang antum tahu siapa yang pas dan ahli?" 

B: "Wah itu mah mudah!" 

A (kaget): "Siapa?!" 

B: "Ya Gubernur dan Wagubnya pasangan Pawang Hujan dan Polisi Lalu Lintas dong..Yg satu bisa 
     hentikan hujan, yang satu bisa ngatur kemacetan!" 

A: "????!!!***@@@!!??"

Read More

MENGKRITISI KUALITAS CALEG PARPOL: ANGEL LELGA DI MATA NAJWA

Simak dialog caleg PPP, selebritis Angel Lelga (AL), dalam acara Mata Najwa (MN) yg saya tautkan. Saya tidak sepakat dengan caption video ini, yg mengatakan AL ngawur. Saya yakin caleg PPP urutan 1 di dapil Jateng 5 tidak ngawur, tetapi memang kapasitasnya sebagai politisi anyar dan caleg, ya memang cuma segitu-2nya. Yang mengherankan (atau tidak terlalu mengherankan) adalah parpol yang mencalegkan AL, yaitu PPP. Apalagi kalau omongan sang selebriti itu benar yaitu bhw dia diminta oleh boss parpol Islam tsb, Surya Dharma Ali (SDA) sendiri. Dari dialog tsb saya berkesimpulan: 1) AL tidak paham visi misi partainya; 2) AL juga tidak jelas apa visi dan misi serta agenda politiknya sebagai caleg; 3) AL tidak tahu apa yang menjadi tugas dan fungsi DPR, bedanya dg cabang eksekutif; 4) AL tidak pasti apakah pilihan programnya (pertanian) merupakan platformnya nanti kendati saat ini dia menggunakan pertanian utk kampanye; 5) AL sangat pede masuk politik, karena dianggapnya politik hanya sekedar pameran daya tarik, bukan sebuah tugas mengelola negara yang perlu persiapan dan landasan pengetahuan yang cukup, apalagi perlu pengalaman; dan 6) Karenanya dia juga tdk tahu Komisi mana dia akan masuk kalau terpilih. Walhasil, inilah potret kapasitas parpol dan caleg Pemilu 2014. Bagi saya, kendati AL bukan representasi semua caleg, tetapi bisa dipakai sebagai salah satu indikator betapa akan rendahnya kualitas para wakil rakyat hasil Pileg 2014 jika AL lolos. Senayan akan semakin potensial disesaki dengan para 'poliyo' (politisi sontoloyo), 'polimer' (politisi pemeras), dan 'polikor' (politisi koruptor). Sementara itu parpol nya pun tidak akan lebih baik dari saat ini, untuk tidak mengatakan lebih merosot! Akhirnya, saya ingin mengutip kata-2 yg sering diucapkan AL dlm dialong ini, yaitu bahwa "rayat sudah pintar". Kalau memang benar rakyat sudah pintar, maka kalau sampai AL terpilih, berarti hipotesa salah besar. Sebab jika rakyat memang pintar, mustahil mereka mau memilih caleg yang di bawah bandrol mutunya seperti ini. Kalau AL lolos, itu karena rakyat di dapil tsb sangat cuek atau tidak peduli atau karena pengaruh politik uang belaka. Tak mungkin karena kepintaran, kecerdasan, atau pencerahan.

Lihat video rekaman Mata Najwa ini:

https://www.youtube.com/watch?v=oWPm1jT3kwg

Read More

MENYIMAK SOMASI PRESIDEN SBY KEPADA PARA PENGRITIKNYA

Kalau seorang warga negara melakukan protes atau menuntut atau bahkan unjuk rasa terhadap penyelenggara negara, hal itu sangat wajar dan normal belaka dalam sebuah negara yg menerapkan sistem demokrasi. Lain halnya jika sebaliknya, jika penyelenggara negara kemudian melakukan somasi dan protes terhadap warganegara. Tentu jika hal tersebut dikaitkan hanya dengan aspek legal formal, bisa diberikan pengabsahan atau justifikasi. Misalnya, karena setiap orang (termasuk penyelenggara negara) juga bersamaan kedudukannya di depan hukum. Jadi kalau si penyelenggara negara merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya oleh pihak lain, ia juga berhak melakukan tindakan hukum agar dipulihkan hak-haknya dan/atau agar pihak yyang melanggar dikenakan sanksi hukum. Tetapi persoalannya menjadi rumit ketika aspek kekuasaan diperhitungkan. Setidaknya, si penyelenggara negara dianggap memiliki posisi yang lebih kuat karena dia memiliki kekuasaan di banding warga negara. Belum lagi dipertimbangkan bahwa protes dan kritik dari waragnegara adalah hak politik yang dijamin Konstitusi yg merupakanbagian inetgral dari kontrol terhadap kekuasaan. Jika seorang penguasa dengan mudah bisa menggunakan sumberdayanya utk membungkam suara protes dan kritik, maka kendati menurut pertimbangan legal formal bisa dijustifikasi, namun secara etis rasanya sulit sekali. Karena ada ketidak seimbangan akses kekuasaan di antara keduanya. Tidak berarti setiap protes dan tuntutan lalu dibiarkan begitu saja, karena jika ia bisa menyebabkan kerusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum, tentunya perlu diwaspadai dan dikontrol melalui mekanisme yang berlaku. Kasus somasi Presiden SBY kepada para pengritiknya (Rizal Ramli, Sri Mulyono, dan Fahri Hamzah) merupakan sebuah pelajaran berharga dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sampai dimanakah batas-batas kekuasaan bisa ditolerir utk menghalangi protes dan kritik thd pribadi yang juga Presiden. Dan sampai manakah protes, kritik, dan tuntutan kemudian dianggap sebagai fitnah atau pencemaran nama baik di ruang publik? Kita lihat saja apakah ini sekedar keramaian di Tahun Politik, ataukah suatu hal yang substantif dan berdampak kepada penyelenggaraan kehidupan bernegara di masa depan.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://politik.rmol.co/read/2014/01/27/141496/Somasi-Rizal-Ramli,-SBY-Lakukan-Korupsi-

Read More

MAHFUD MD MALAH DILAPORKAN POLISI OLEH JAZULI ABDILLAH

Akhirnya hal yg pernah saya khawatirkan pun benar-2 terjadi: statemen  yg kurang terkontrol dari Prof. Mahfud MD (MMD) mendapat reaksi negatif dari publik dan kini 'digoreng' utk kepentingan politik yg merugikan beliau. Gara-2 menggunakan kata-2 yang tidak pas dan dianggap menghina itu, kini pihak Ahmad Jazuli Abdillah (AJA) ganti melaporkan MMD ke Polisi, setelah sebelumnya mantan Ketua MK itulah yg lebih dahulu melaporkan ybs ke Polri. Urusan ini saya kira tidak akan membuat citra sosok MMD dan kerja pencapresan beliau terkatrol, tetapi malah sebaliknya. Sementara itu bagi ADA justru dirinyalah yang kini menjadi pusat perhatian publik karena berhasil menarik dan membuat seorang tokoh kaliber nasional seperti MMD untuk sibuk melayani dirinya. Bagi MMD dan timnya, tidak ada keuntungan politik yang bisa diambil dari kasus ini. malah skenario terburuk dari peristiwa ini adalah bhw MMD semakin terpecah konsentrasinya utk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dan penanganannya bisa diserahkan kepada seorang jubir saja. Kalaupun nanti tuntutan pencemaran nama baik itu dimenangkan oleh MMD atau - katakanlah- berakhir "draw" atau damai, tetap saja secara politik lebih merugikan sang Gurubesar Ilmu Tatanegara tsb.  Fokus kepada urusan pencapresan makin lama makin terganggu, padahal waktu pun makin bertambah sempit! Sayang, sungguh sayang...

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/01/27/141436/Tak-Terima-Disebut-Kafir-dan-Binatang,-Jazuli-Polisikan-Mahfud-MD-

Read More

TEORI KONSPIRASI PUN DISEBARLUASKAN UNTUK MENGHADANG ELEKTABILITAS JOKOWI!

Segala upaya, baik halal atau setengah halal, dan bahkan yang harampun, sudah, akan, dan sedang dilakukan utk menjegal pencapresan Gub Jokowi. Mulai dari fitnah secara pribadi, kritik tanpa dasar ttg kinerja selama menjadi Gubernur, pemberitaan miring yang sistematis seperti oleh media, dan berbagai teori konspirasi. Seperti kabar yang direkayasa oleh RMOL, media online yang memang dikenal dekat dg jejaring kelompok JPPN, dan yg reputasinya sejak Pemilukada DKI terakhir sangat kental sebagai pendukung Foke dan anti-Jokowi itu. Setelah sekian lama pemberitaan negatif ttg Jokowi oleh media ini ternyata tidak mempan membuat elektabilitas dan popularitas Jokowi turn, maka kini dipakailah teori kospirasi yang mengaitkan Jokowi dengan jaringan pihak asing. Yg dijadikan boneka adalah Stanley Bernard dan Stan Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu dan pilpres di Amerika. Seakan-2 keunggulan Jokowi dalm seluruh survey dari dulu sampai sekarang hanyalah rekayasa belaka dari orang asing tsb! Jangan anda tanya bukti dan logika keterkaitan antara Jokowi dan mereka, atau bagaimana para pembuat survey semua diatur oleh orang asing. Sebab memang kekhasan teori konspirasi adalah tidak adanya fakta yg solid, pembuktian yg valid, dan nalar yg runtun. Kalau toh ada semacam rasionalisasi di dalamnya, pasti hanya semacam "othak-athik gathuk" dan sensasionalisasi. Media yang menyebarkan berita macam begini jelas dikelola oleh manusia-2 yg sangat ekonomis nalar dan etikanya. Tujuan mereka tak lebih adalah sebuah kampanye kotor dan negatif (dirty and negative campaigns) terhadap lawan (dlm hal ini Jokowi). Ini sejatinya adalah sejenis kedzaliman yang luar biasa dg mengatasnamakan kebebasan pers dan pemilikan media. Model politik Machiavellian seperti ini muncul dari pihak-2 yang akan menghalalkan segala cara agar calonnya laku dan lawannya hancur melalui fitnah dan pemberitaan yang negatif!. Akankah upaya terakhir ini akan lebih mempan sbg cara menumbangkan elektabilitas Jokowi atau akan sia-sia seperti sebelumnya? Kita lihat saja nanti. Tetapi saya meyakini, bahwa kendati upaya fitnah dan konspirasi seperti ini mula-2 menarik dan bisa bikin heboh di ranah publik (bahkan mungkin bisa menurunkan opini thd target), tetapi ujung-2nya justru akan merugikan pihak yang meyebarkan. Bisa jadi, RMOL dan kandidat capres yang didukungnyalah yang nanti malah termakan oleh kampanye negatif yang disebarkannya sendiri. Sungguh sebuah upaya yang menjijikkan dan memalukan di era reformasi dan demokrasi di Indonesia!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/01/27/141432/Pembicaraan-tentang-Manipulasi-Elektabilitas-Jokowi-Sudah-Mulai-Dibicarakan-Masyarakat-Luas-

Read More

JANGAN SAMPAI POLITISASI PUTUSAN MK GANGGU PEMILU 2014

Kabut yang menyelimuti putusan MK soal Pemilu serentak 2019, kini makin terkuak. Pertanyaan yang terpenting adalah, "Mengapa putusan yang sudah dibuat tahun 2013 harus menunggu sampai nyaris setahun utk dibacakan oleh Hakim MK?" Padahal : 1) Biasanya hanya 1 bulan dari pembuatan sampai pembacaan; 2) Ada waktu cukup bagi KPU menyiapkan Pemilu serentak jika pembacaan putusan tsb dilakukan pd 2013 ; 3) Terdapat indikasi kuat bhw draft putusan tsb. dibawa dan/atau disimpan oleh Akil Mochtar (AM) yg saat itu masih menjabat di MK; 4) AM ternyata kemudian diketahui "bermain" dalam berbagai kasus perselisihan hasil Pilkada sehingga layak jika dicurigai mungkin juga bermain dalam soal ini; dan 5) Parpol besar sangat diuntungkan dengan pengunduran Pemilu serentak sampai 2019. Walhasil, bau busuk politisasi bukan hanya tercium dari para elit politik dan parpol, tetapi juga menyengat dari dalam MK sendiri, baik ketika sebelum AM dan Mahfud MD menjabat sebagai Ketua, maupun sesudahnya. Inilah yang potensial digoreng olh berbagai kelompok kepentingan utk mengganggu proses Pemilu 2014 dan hasilnya. Terutama oleh mereka yang tidak puas atau merasa kepentingannya tidak terakomodasi. Seluruh rakyat Indonesia harus tetap waspada jangan sampai penggorengan isu tsb dapat mengganggu sistem demokrasi yang sedang berjalan, apalagi jika membuat keributan dan dapat mengganggu keamanan nasional. Rakyat harus bersikap kritis terhadap Hakim-2 MK yang karena rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negaranya cenderung tipis, melakukan blunder spt itu. Itu masih ditambah lagi dg nafsu para elit politik dan parpol-2 yg akan mau melakukan apa saja demi kemenangan dan kekuasaan. Pemilu 2014 harus tetap berlangsung dan validitasnya tak boleh diganggu gugat. Dan hanya rakyat yang sadar dan kritis thd permainan politik para elit yg akan mampu menghadang nafsu para elite penyelenggara negara agar supaya tidak merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://batamtoday.com/detail_berita_pemilu.php?id=38350#

Read More

MENYIKAPI PENOLAKAN MA THD PK PAK ANAND KRISHNA

Pak Anand Krishna (AK), tokoh spiritualis, pejuang hak asasi manusia dan pluralisme Indonesia itu, masih harus menjalani hukuman penjara setelah upaya PKnya ditolak oleh MA. Putusan yang diteken oleh Hakim Agung Artijo Alkostar, seorang Hakim Agung yang dikenal sangat berintegritas tinggi, terasa sangat menusuk sanubari keadilan. Bagaimana tidak, jika kita menengok ke belakang saat proses pengadilan tingkat pertama beliau dinyatakan bebas murni oleh Hakim yang juga berintegritas tinggi, Albertina Ho (AH), setelah menjalani proses panjang dan peradilan sesat di bawah Hakim sebelumnya. Adalah permohonan kasasi JPU, Martha Berliana Tobing (MBT), yg kemudian membawa Pak AK sebagai terpidana dan bahkan harus dilakukan pemanggilan paksa. Rekaman drama penuh kekerasan di Ashram Ubud (Bali) kini beredar di seluruh dunia melalui video dan jejaring sosial. Upaya para pengacara Pak AK untuk memohon PK kini gagal, dan secara legal formal berarti beliau harus menghabiskan sisa masa tahanan yang totalnya 2, 5 th itu. Sudahkan dengan demikian keadilan ditegakkan? Mungkin demikian jika orang hanya melihat proses hukum formal yg berlaku, tetapi melupakan latar belakang serta berbagai ketidak adilan yang ditimpakan kpd beliau selama proses tsb berjalan. Apakah dg putusan PK ini Pak AK menjadi seorang "pariah" di antara para pekerja demokrasi, HAM, dan pejuang pluralisme serta perdamaian? Saya berani mengatakan tidak! Sebelum, selama, dan setelah beliau mendapatkan fitnah dan bahkan dimasukkan dlm penjara sampai saat ini, nama baik Pak AK tetap tak tergores sedikitpun di kalangan komunitas pekerja demokrasi dan HAM internasional. Terbukti pula pengakuan formal PBB lembaga beliau (The Anand Krishna Foundation) serta seluruh kegiatannya juga tak berubah setitikpun. Apalagi di mata mereka yang sering bersama-sama berjuang dengan beliau, serta mereka yang percaya bahwa keadilan dan kebenaran tidak selalu sama dengan putusan Hakim. Buat mereka, Pak AK bisa saja secara fisik berada di balik jeruji penjara. Tetapi integritasnya dan perjuangannya tetap sebebas angin yg berhembus di udara merasuki setiap relung yang nuraninya masih ada. Terus bertahan dan berjuang Pak AK!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/23/339/930601/pk-ditolak-anand-krishna-dibui-2-5-tahun  

Read More

GARA-2 PUTUSAN MK, PEMILU 2014 INKONSTITUSIONAL?

Kontroversi putusan MK tentang Pemilu serentak pada 2019 sudah mulai dibuka oleh pakar hukum tatanegara dan mantan MenkumHAM serta capres Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (YIM). Pangkal persoalan adalah penalaran yang dipakai oleh para Hakim MK di bawah pimpinan Hamdan Zoelva (HZ) yang sulit dipertanggungjawabkan. Yakni isi putusan yang memungkinkan terjadinya interpretasi bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi inkonstitusional karena pasal-2 dalam UU Pemilu sudah dinyatakan tidak berlaku oleh putusan MK tsb. Padahal, jika pasal-2 itu adalah juga landasan penyelenggaraan Pemilu 2014, artinya gawe Pemilu tsb juga kehilangan landasan hukumnya! Saya bukan ahli hukum, namun saya sepakat dg YIM bahwa putusan MK ini blunder dan berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas politik di negara RI karena munculnya kegaduhan di ranah politik yang terus menerus. HZ dkk jelas tidak memiliki wawasan kenegarawanan yang semestinya dimiliki pejabat tinggi negara di bidang Yudikatif seperti MK. Perimbangan-2 yang dipergunakan utk memutuskan lebih banyak memakai argumentasi legal formal, tetapi gagal memperhitungkan dimensi-2 lain yg juga tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini yg paling penting adalah dimensi keamanan nasional dan kondisi masyarakat pasca reformasi yang masih sangat labil. Kesan politisasi putusan ini juga kuat, karena HZ sedang dihadapkan dengan tekanan politik yang luar biasa dari luar setelah terjadinya skandal korupsi di MK yang melibatkan mantan Ketua MK, Akil Mochtar (AM). Tekanan-2 politik tsb bisa mengancam karier para Hakim MK, sehingga berbagai kompromi politik pun mereka lakukan kendati mengorbankan kepentingan bangsa dan negara!. Reformasi dan demokrasi di negeri ini terancam survivalnya karena para penyelenggara negara yang tidak kompeten, bukan dari segi kepakaran dan keahlian keilmuan dan teknis, tetapi dari segi kenegarawanan dan rasa kepedulian serta tanggungjawab terhadap negara dan bangsa. Na'udzubillah min dzalik.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/01/24/141127/Yusril-Ihza:-Putusan-MK-Misterius,-Pemilu-2014-Inkonstitusional

Read More

PUTUSKAN PEMILU SERENTAK 2019, MK = MAHKAMAH KAGETAN?

Mahkamah Konstitusi (MK), tampaknya masih suka membuat putusan-2 yang mengagetkan. Semoga nanti MK tidak berarti singkatan dari "Mahkamah Kagetan." Setelah dulu pada Pemilu 2009 ujug-2 membuat putusan sistem pemilihan proporsional terbuka yang membuat parpol terbata-2 dan hasil akhirnya adalah DPR yang rendah kualitasnya, hari ini bikin lagi putusan mengagetkan tetapi sekaligus aneh. Mengagetkan, karena mengabulkan permintaan para pemohon agar Pemilu (legislatif dan Presiden) dilangsungkan serentak. Aneh, karena putusan itu berlaku pada 5 tahun yad, yaitu 2019. Artinya, Pemilu 2014 tetap saja terpisah. Keanehan yang lain, putusan MK itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan ketika Ketua MK lama, Akil Mochtar dan Mahfud MD, masih memimpin. Padahal, semua orang tahu bahwa kredibilitas Akil Mochtar sebagai Ketua MK dipertanyakan karena statusnya sebagai tersangka kasus korupsi. Setidaknya, ada pertanyaan moral apakah tidak sebaiknya MK bersikap lebih hati-2 menanggapi permohonan tsb. Tak pelak, kendati putusan tsb mengikat dan berlaku, tetapi pasti akan mengundang polemik yang ujung-2nya tidak akan membuat sistem politik pasca-Reformasi akan semakin tertata. Permohonan Pemilu serentak lebih didorong oleh kekhawatiran sejumlah kalangan terutama yang tidak mampu menjaring capres karena batasan threshold, bukan karena hasrat agar sistem Pemilu makin efektif dan berbobot hasilnya. Kemungkinan besar, menjelang Pemilu 2019 nanti juga akan terjadi dinamika-2 yang pada gilirannya bisa mengakibatkan putusan MK saat ini diragukan atau malah diingkari atau digugat dengan berbagai cara. Saya kira putusan MK di bawah pimpinan Hamdan Zoelfa (HZ) ini lebih banyak nmemertimbangkan kompromi (politis) ketimbang suatu putusan yang mengedepankan pemikiran mendalam yang akan mendukung suatu pembangunan sistem politik demokratis yang kokoh.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/269547760/Pemilu-Serentak-Mulai-2019

Read More

VIDEO: KENAPA GUS DUR LARANG PKB IMIN MEMAKAI GAMBAR BELIAU

Kenapa almaghfurlah Gus Dur (GD) sampai harus menuliskan wasiat agar foto dan gambarnya tidak boleh dipakai atau digunakan oleh PKB Imin? Tentu bukan karena beliau dan keluarga sirik thd Imin dkk yang menjatuhkan dan menghianati beliau. Kalau cuma itu, saya kira terlalu remeh. Beliau dikhianati para politisi yang sebelumnya mendukung utk jadi Presiden pasca Reformasi pun tidak mendendam dan baik-2 saja. Video yg saya tautkan di bawah ini memberikan pencerahan pada kita asal muasal kenapa muncul wasiat tsb. Hemat saya, almaghfurlah GD sudah tahu sebelumnya bahwa para politisi PKB yang menghianati beliau pasti akan melakukan cara-2 keji berupa pemelintiran sejarah dan bahkan tega menggunakan berbagai kebohongan sehingga seakan-2 kudeta yang dilakukan thd beliau bukan masalah serius atau melanggar akhlaqul karimah (ahlak terpuji). Bahkan oleh para penghianat itu, dimanipulasi seakan-2 peristiwa itu adalah cara GD "mendidik" Imin bagaimana caranya berpolitik. Bagi saya, pemelintiran tsb adalah perbuatan yang sangat nista dan terkutuk. Dan sebagai orang yang 'waskito,' alm GD sudah mengantisipasinya. Tinggal terserah pada kita apakah akan mengikuti visi beliau atau percaya kepada para penghianat tersebut. Sejarah nanti yang akan membuktikan secara terang benderang dan tidak ribet!

Lihat video ini:

http://www.aktual.co/politik/014557gus-dur-haramkan-posternya-di-pkb

Read More

TAK SEMESTINYA MAHFUD MD MEMAKAI KATA-2 VULGAR

Saya bisa mengerti kenapa Prof. Mahfud MD (MMD) marah terhadap Ahmad Jazuli Abdillah (AJA), mantan jubir pasangan cagub Banten Wahidin Halim-Irna Narulita (WHIN). Tudingan bhw mantan Ketua MK bertemu dengan Gub Banten Atut Chosiyah (AC) di lapangan bola sebelum putusan MK dijatuhkan, tentu sangat menyakitkan jika tanpa disertai bukti-2. Namun demikian kurang sependapat dengan MMD yang memakai istilah-2 yg, hemat saya, tidak pas ketika mengekspressikan kemarahan beliau. Misalnya, kata "binatang" dan "kafir" yg keluar dari mulut tokoh yg sedang mencalonkan diri sebagai capres/cawapres itu. Bagi saya, penggunaan istilah dalam wacana publik seorang tokoh sebesar MMD mestinya lebih terkontrol. Ketika beliau bilang "Tidak masuk di otak orang..", misalnya, saya kira tidak masalah. Atau kalau beliau bilang "bodoh", misalnya. Tetapi kata "binatang" dan "kafir" rasanya bukan istilah yg bisa menarik simpati publik, walaupun MMD memang dlm keadaan marah kepada AJA yang (mungkin) dianggapnya memfitnah diri beliau.  Bagaimanapun sebagai figur terkemuka, tingkah laku dan ucapan beliau akan selalu disorot publik. Statemen yang spontan, jujur, dan terbuka, memang bisa menarik. Tetapi dalam komunikasi politik seorang calon Presiden atau Wapres, akan lebih tepat kalau menghindari kata-2 yg terlalu vulgar. Sudah saatnya MMD mengangkat seorang jubir yang bisa mengambil jarak emosional ketika menjawab masalah-2 sensitif spt itu. Sayang kalau karena statemen-2 spontan lantas simpati publik kpd beliau berkurang. Politik, bagaimanapun, sebagian ditentukan oleh persepsi publik.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/22/339/930046/disebut-pernah-bertemu-atut-ini-kata-mahfud-md

Read More

AS HIKAM: KPK HARUS CARI TEROBOSAN SOAL KORUPSI E-KTP

Rabu, 22-01-2014 11:35

Setya Novanto (Istimewa)

Jakarta, Aktual.co - Analis politik AS Hikam tidak yakin Setya Novanto (SN) atau siapapun sakti di depan hukum. Memang sebagai bendahara Golkar dan anggota DPR RI serta konglomerat besar, SN sangat 'powerfull'.

"Masalahnya adalah pada masih belum ditemukannya alat bukti yang cukup atau perlindungan politik serta politik black mail yang dimainkan oleh pihak-pihak yang saling terkait. Sehingga terjadi saling menutupi dan penggunaan alibi yang sangat sulit ditembus setidaknya untuk sementara," kata Hikam kepada Aktual.co, Rabu (22/1).

Kalau soal Hambalang saja begitu alot, maka soal e-KTP tentu lebih alot lagi, karena jejaringnya lebih kuat dan pemainnya lebih berpengalaman. Serta punya backing politik yang teramat kuat. Soalnya, nilai proyek dan nilai 'mark-up' dalam kasus e-KTP lebih besar dari Hambalang.

"Diperlukan keberanian KPK untuk mencari terobosan dari kasus-kasus yang kecil dulu dan kemudian masuk ke yang besar. Bisa juga dengan memanfaatkan justice collaborators agar mau membongkar jejaring korupsi yang merusak bangsa dan negara ini," sambung Hikam.

Terpidana Wisma Atlet, Nazaruddin, "bernyanyi" soal proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dia mengaku, bersama Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto, berkomplot merekayasa kasus ini.

"Nilai proyeknya Rp 5,9 triliun. Saya dan Novanto semua merekayasa proyek ini. Markup-nya Rp 2,5 triliun," kata Nazar. 

Ari Purwanto

Read More

PERLUKAH JOKOWI MINTA MAAF KARENA BANJIR DI JAKARTA?

Beginilah contoh kelakuan politisi yang memuakkan dan akan mendapat cercaan rakyat. Sekjen PPP, Romahurmuzy (Romy), bukannya melakukan kerjasama (kerma) dan saling membantu utk mengatasi bencana banjir, tetapi malah menyalahkan Gub Jokowi, seolah-2 ia adalah satu-2nya pihak yang bertanggungjawab. Siapapun tahu bhw Gub Jokowi adalah salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam manajemen pemerintahan DKI, termasuk dalam hal menangani banjir. Tetapi menganggap hanya Jokowi yang tdk mampu mengatasi banjir dan mempolitisasinya dengan istilah harus "minta maaf", hal itu sama sekali tidak fair dan tidak jujur. Sebagai politisi dan petinggi PPP yang memiliki pengaruh besar di DPRD di DKI, Romy juga sangat bertanggungjawab. Bagaimanapun, ketika Gub Jokowi masih mengalami hambatan seperti belum terealisasinya APBD 2014, itu juga sebagian karena kelakuan parpol di DKI dan PPP jelas ada di dalamnya. Belum lagi jika diingat bhw bencana banjir di Jakarta bukan hanya bisa diselesaikan oleh Jakarta sendirian karena ia terkait dengan daerah-2 sekitar, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagai Gubernur, Jokowi sudah menunjukkan komitmen yang sangat jelas, baik dalam program maupun tindakan, tetapi jelas ia tidak mungkin jalan sendiri. Banjir di Jakarta semestinya membuat politisi seperti Romy lebih arif dan menampakkan kepemimpinannya. Bukan malah nyinyir dan pamer kecupatan dalam memahami masalah yang demikian kompleks. PPP tidak akan mampu menarik simpati publik Jakarta atau nasional jika elitenya hanya bisa mempolitisasi masalah, tanpa mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaiannya.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://politik.rmol.co/read/2014/01/19/140522/Sekjen-PPP:-Kalau-Tak-Mampu-Atasi-Banjir,-Jokowi-Minta-Maaf-Saja-

Read More

AKIL MOCHTAR LAYAK MENDAPAT HUKUMAN PALING BERAT

Nalar dan nurani yang sehat, pasti akan sependapat bhw mantan Ketua MK, Akil Mochtar (AM) dijatuhi hukuman terberat dalam kasus tipikor yang dilakukannya. Bukan saja karena jumlahnya yang fantastis (lebih dari Rp 200 miliar), tetapi juga karena AM menduduki jabatan paling prestisius di lembaga Yudikatif negeri ini, yakni Mahkamah Konstitusi. Dia juga pernah menjadi wakil rakyat dan pengurus DPP Golkar, dan mungkin seabreg jabatan lainnya. Negeri dan bangsa ini telah secara habis-2an dilecehkan dan dihinakan oleh manusia ini. Hampir tidak ada jalan bagi penegak hukum yang waras nalar dan nuraninya utk memberi keringanan hukuman. Bagi saya, kejahatan AM lebih serius ketimbang seorang pembunuh atau perampok biasa. Mungkin sejajar dengan para teroris yang ingin menghancurkan NKRI. Negeri dan bangsa ini harus menjadikan AM sebagai contoh manusia terburuk yang pernah dilahirkan, hidup, dan menjadi pejabat negara di Indonesia. Kalau nanti terbukti bersalah sedcara sah dan meyakinkan, nama AM diusulkan agar dimasukkan dalam kurikulum pelajaran mulai dari SD sampai perguruan tinggi sebagai contoh seorang penghianat bangsa dan negara Republik Indonesia. Selama-lamanya.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/20/339/929155/akil-mochtar-terancam-dituntut-hukuman-seumur-hidup

Read More

PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA, SALAH SIAPA?

Jika tren seperti ini dianggap sepi oleh Pemerintah Indonesia, niscaya kasus-2 penembakan thd WNI di Malaysia akan menjadi masalah "rutin" atau malah sepele atau banal belaka. Tanpa mengurangi hormat saya kepada KBRI dan Dubes RI di Kualalumpur dan seluruh jajarannya, saya kecewa dengan Pemerintah RI yang sampai saat ini masih belum melakukan  peningkatan kualitas dalam soal pemantauan dan perlindungan hukum thd WNI di negeri yang satu itu. Saya kira Polisi Diraja bukanlah lembaga penegak hukum yg tidak memiliki protap sehingga mudah melakukan eksekusi. Pasti ada alasan yang valid secara hukum nasional mereka sehingga langkah penegakan hukum seperti itu ditempuh. Di pihak lain, Pemerintah RI juga tdk mungkin melarang WNI untuk bekerja di Malaysia, karena hal itu adalah hak asasi mereka. Yang bisa dilakukan adalah membuat kebijakan yang mampu mendeteksi lebih awal kemungkinan masuknya WNI yang berpotensi melakukan tindak kriminal di negara jiran tsb. Sebab pada akhirnya masyarakat Indonesia di Malaysia yang akan terkena stigma dan stereotipe negatif jika Polisi Diraja sering melakukan eksekusi thd WNI, tetapi informasi seputar hal itu tak pernah jelas. Misalnya, apakah para pelaku kriminal tsb adalah TKI, atau jangan-2 ada latar belakang lain. Pihak LSM seperti Migrant Care seringkali dengan mudah menyalahkan kedua Pemerintah dan menganggap kasus-2 penembakan itu sebagai di luar koridor hukum. Padahal masalahnya mungkin tdk sesederhana itu, karena yg namanya pelaku kriminalitas memang ada. Kewajiban konstitusional Pemerintah RI adlh melindungi WNI, tetapi pada saat yang sama ia juga perlu awas agar mereka yang berpotensi melakukan kriminalitas di negeri orang bisa secepatnya diketahui dan bisa dicegah. Saling menyalahkan antar-kedua negara, apalagi dibumbui nasionalisme vulgar, jelas tdk menyelesaikan masalah.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/18/337/928250/polisi-malaysia-tembak-mati-3-warga-indonesia

Read More

UNTUNG RUGI DPP PD MEMECAT GEDE PASEK

Pemecatan Gede Pasek Suardika (GPS) oleh DPP PD sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan benar. Bahakan menurut hemat saya, kalau ada yang bisa dianggap mengherankan, justru adalah kenapa baru sekarang. GPS sudah jelas merupakan salah satu loyalis dan pendukung terkuat (stalwarts) dari Anas Urbaningrum (AU), yang adalah lawan utama (nemesis) Pak SBY. Mulai saat AU mulai melancarkan perlawanan sampai sekarang, GPS lah loyalis yang termasuk paling konsisten mendampingi mantan Ketum PB HMI itu. Bahkan dibanding dg orang-2 yang dekat dg AU seperti Saan Mustopa (SM) dan Nurhayati Assegaf (NA), GPS jelas lebih konsisten. Bukan saja ia menjadi salah satu pendiri dan pentolan PPI, ormas yang dibentuk untuk mendukung perlawanan AU dan kiprah politiknya pasca keluar dari PD, tetapi GPS tetap bergeming ketika yang lain mulai bisa dirayu dan meninggalkan AU. Itulah sebabnya, rada rada telat kalau DPP PD baru memecat GPS sekarang. Karena tindakan tsb hanya muspro alias tak bermanfaat secara politik dan tidak akan membuat PD terdongkrak. Malah sebaliknya, dengan pemecatan yang telat itu makin kuat indikasi bhw internal elit DPP PD sangat tidak solid. Dan bagi GPS sendiri, justru aksi emecatan ini malah akan bisa mendongkrak popularitasnya khususnya di Bali. Sehingga ini menjadi semacam kampanye gratis bagi pencalegannya di DPD dlm Pemilu yad. DPP PD bertindak terlalu lambat dan terlalu kecil (too late and too little) sehingga hanya membuat lawan-2nya menjadi makin banyak. Dan besar.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://politik.news.viva.co.id/news/read/473943-ini--dosa--pasek-sehingga-dipecat-demokrat

Read More

MAHFUD MD MAU MENJADI PASANGAN DAHLAN ISKAN?

Prof. Dr. Mahfud MD (MMD) bisa saja merasa bisa "nyenyak tidur" jika Dahlan iskan (DI) menang konvensi Partai Demokrat (PD). Masalahnya, apakah rakyat Indonesia akan share dengan pandangan optimistis beliau? Jika DI lolos sebagai pemenang konvensi PD, belum tentu dirinya akan muncul sebagai capres PD karena harus melalui syarat ambang batas 20% (sebelum diubah aturan tsb, yg sedang menunggu putusan MK) bagi pihak parpol (atau gabungan parpol) pengusul. Juga elektabilitas DI secara nasional masih jauh di bawah Jokowi dan Prabowo, yang sudah banyak diprediksi akan menjadi dua capres terkuat dlm Pemilu 2014. Berikutnya, track record DI yang masih belum begitu banyak diketahui sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas dalam manajemen kenegaraan, dan juga aspek kehidupan pribadinya, masih merupakan ganjalan. Saat ini DI moncer karena massifnya kampanye media yang menjadi bagian dari perusahannya. DI masih harus menjelaskan berbagai kasus yang ditudingkan kepadanya, bukan saja oleh TrioMacn 2000, teapi juga yang lain. MMD mungkin sedang menjajaki kemungkinan berpasangan dg DI. Hal ini secara hitungan finansial memang tidak jelek, karena siapapun tahu bhw DI memiliki kocek yang dalam, sementara MMD tidak sehebat itu dalam soal pendanaan. Hanya saya pribadi sangat menyayangkan kalau hal itu merupakan pilihan MMD. Saya masih konsisten bhw bagi mantan Ketua MK itu, menjadi cawapres yang paling pas bagi dirinya adalah dengan Jokowi. Bukan dg DI.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/01/15/139959/Mahfud-MD-Yakin-Nyenyak-Tidur-Bila-Dahlan-Iskan-Jadi-Presiden-




http://www.rmol.co/read/2014/01/15/139959/Mahfud-MD-Yakin-Nyenyak-Tidur-Bila-Dahlan-Iskan-Jadi-Presiden-

Read More

MELARANG KPK TELUSURI ASSET ANAS ADALAH TAKTIK 'LENOR'

Satu lagi strategi dan taktik "lebay dan norak" alias LeNor dipamerkan Pengacara Anas, Carrel Ticualu (CT). CT menganggap tindakan KPK melakukan penelusuran aset-2 AU sebagai kesalahan, karena baru sekarang setelah ditahan dan bukan pada tahap penyelidikan. Menurut CT KPK cuma mencari-cari kesalahan kliennya. Saya bukan ahli hukum, jadi saya serahkan soal teknis hukum kpd ahlinya. Tetapi saya hanya membandingkan saja dg apa yg dilakukan KPK kepada, misalnya, Akil Mochtar (AM) yang juga ditelisik hartanya dan kemudian dilakukan penyitaan besar-2an pada tahap penyidikan, SESUDAH ybs masuk bui sebagai tersangka. Kenapa tidak ada yang ribet memersalahkan KPK sebagai cari-2 perkara? Justru yang saya amati semua pihak sangat mendukung. Kalaupun pengacara AM protes, BUKAN soal penelusuran assetnya, tetapi penyitaan sebagian asset AM yg menurutnya tidak tepat. CT, saya kira, justru blunder dengan cara ini, apalagi jika nanti KPK bisa menemukan berbagai bukti sebagai hasil penelusuran asset tsb. Bukankah para koruptor sangat pintar dalam melakukan penyembunyain asset?. Misalnya ketika Luthfi Hassan Ishaaq (LHI) menggunakan nama sopirnya, yg juga menjadi modus operandi AK?. Kasus Djoko Susilo (DS) pun demikian: asset yg diduga hasil korupsi disembunyikan dengan menggunakan nama orang lain yg kemudian berhasil ditemukan KPK melalui penelusuran. Jadi, dengan taktik rewel dan 'mewek' soal proses penelusuran asset AU itu, CT jutru sedang merugikan kliennya. Kampanye gaya "LeNor" yang dibuat CT mirip sekali dengan yg dilakukan PPI, dan hasilnya pun tak jauh beda: yakni blunder yang akan berbalik menjadi bumerang. Terus terang saya heran dengan strategi dan taktik AU. Kenapa memberikan mandat untuk mengurus masalah yg begitu penting menyangkut nama baik dan karier politiknya kepada orang-2 yang ekonomis dalam kecerdasan dan kejujuran spt itu? Wallahua'lam. Mungkin para sahabat bisa memberi penjelasan pada saya.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/12/078544093/Pengacara-Telusuri-Aset-Anas-KPK-Cari-Kesalahan

Read More

GUYON GUSDURIANS: TERIMAKASIH, SUDAH DITAHAN

Syahdan, Pak Kyai (K) dan Bu Nyai (N) sedang santai sambil nonton siaran berita tivi. Kebetulan beritanya soal penahanan Anas Urbaningrum (AU) oleh KPK. Begitu jeda iklan, Bu NYai pun bertanya. 

N: "Itu tadi kok AU malah terimakasih pada Ketua KPK dan Presiden. Apa tidak aneh, Yai?" 

K (sambil menyedot sigaret): "Yang aneh apanya, Nyai?" 

N: "Lho ya aneh to Yai, wong ditahan kok malah terimakasih." 

K: "Kalau bagi saya wajar kalau AU terimakasih itu." 

N (heran) : "Kok bisa?" 

K (santai): "Ya bisa wong bikin AU bisa tidur nyenyak kok." 

N (bingung): "Yai ini ditanya serius kok jawabnya gitu. Benernya gimana sih?" 

K (senyum) : "Gini lho Nyai. AU itu kan hampir setahun mikir tiap hari, statusnya gak jelas. Jadi kan pusing dan bikin susah tidur. Kelihatannya masih bebas, tapi buktinya dicekal tidak boleh ke luar negeri. Katanya tersangka tapi kok ya boleh macam-2. Jadi setelah ditahan, baru dia tahu pasti statusnya yang benar. Makanya wajar kalau dia bilang terimakasih..." 

N: "???!!!@@***??? Ooo.. gitu toh.."

Read More

KAMPANYE BELA ANAS MAKIN LENOR (LEBAY & NORAK)

Taktik pendukung Anas Urbaningrum (AU) untuk membuatnya selalu berada dalam perhatian media dan meraup simpati publik, saya rasa, makin cenderung lebay dan norak. Simak kerewelan Ma'mun Murod (MM) dkk dalam menggoreng isu makanan utk AU di penjara. MM dkk berencana melaporkan KPK ke Komnas HAM karena lembaga anti rasuah itu menolak pengiriman makanan dr keluarga AU setiap hari. KPK hanya menggunakan protap yg ada dan berlaku bagi semua tahanannya, yaitu pada hari tertentu tahanan bisa makan dr kiriman keluarga atau pengunjung. Apa alasan MM dkk soal makanan ini? Sangat tidak bermutu, yaitu :1) Takut makanan dari KPK ada racunnya; 2) Politik harus berprasangka buruk (su'udzhon). Kalau logika jeblog ini diikuti, jangan-2 nanti kalau seprei AU warnanya tidak cocok dengan seleranya atau kemauan keluarganya, atau jika teh yang disajikan di penjara terlalu bening pun bisa dilaporkan karena melanggar HAM!!!. Lalu mencurigai AU bisa diracun dlm penjara KPK, saya kira juga tidak masuk akal dan lebay. Disamping belum pernah ada kasus peracunan thd tahanan KPK, juga hal tsb terkesan mencemarkan nama lembaga negara tsb. Masalahnya, bgmn seandainya KPK melaporkan MM dkk ke Polri dg alasan pencemaran nama baik lembaga? Walhasil, kampanye membela AU yang "lenor" (lebay dan norak) seperti ini, mungkin membuat media akan sumringah karena dapat bahan yg bisa dieksploitasi utk meningkatkan rating mereka. Juga akan membuat MM dkk makin beken karena bisa nongol di TV, koran, radio, dan media sosial. Tapi bagi publik Indonesia? Jangan-2 malah sebaliknya. Alih-2 simpati thd AU makin naik, justru yg tumbuh dan marak adlh antipati dan kemuakan. Akan menarik utk kita pantau bgmn reaksi publik thd ulah para loyalis AU ini.

Baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/12/339/925194/makanan-keluarga-anas-ditolak-kpk-akan-diadukan-ke-komnas-ham

Read More

MENYIMAK USUL AGAR ANAS JADI JUSTICE COLLABORATOR KPK

Walaupun kemungkinan Anas Urbaningrum (AU) menjadi seorang 'justice collaborator' (JC) bagi KPK masih terlampau pagi dan/atau sebatas wacana, tetapi saya kira layak untuk dipertimbangkan oleh mantan Ketum DPP PD itu dan juga para pendukungnya di PPI. Secara teoretis, tak sulit memerkirakan bhw AU memiliki banyak informasi tentang seluk beluk elit parpol, dan bahkan mungkin termasuk mereka yang berada di Parlemen serta pemerintahan. Tentu saja AU harus melakukan negosiasi yg jelas dg para penegak hukum sebelum ia  berperan sbg JC, karena implikasi hukum dan politisnya sangat besar. Keuntungan bagi AU adalah, bukan saja ia akan mendapat keringanan hukuman (jika benar-2 divonnis bersalah oleh Hakim Tipikor), tetapi juga akan membantu memulihkan nama baiknya. Bahkan jika "kakap" yang berhasil ditangkap oleh KPK dan penegak hukum cukup besar karena berasal dari peran JC Anas, maka nilai politiknya pun akan sangat signifikan bagi mantan Ketua PB HMI itu. Semuanya terpulang pada: 1) kualitas 'nyanyian' AU, dan 2) keberanian serta konsistensi para penegak hukum termasuk KPK dalam menindak-lanjuti laporan AU. Merujuk pengalaman Nazar yg juga menjadi JC, nyanyiannya telah membuka pintu utk menelusuri beberapa kasus korupsi oleh KPK. Walhasil, AU masih bisa menyumbangkan sesuatu kepada bangsa dan negara melalui peran JC. Kita lihat saja apakah AU dan PPI juga melihat kemungkinan ini dengan kacamata yang bening....

Selanjutnya baca tautam ini:

http://www.rmol.co/read/2014/01/11/139584/Anas-Urbaningrum-Ditantang-Jadi--Justice-Collaborator-

Read More

ANAS URBANINGRUM MEMAKAI ROMPI ORANYE KPK!

ANAS DITAHAN KPK: Akhirnya Anas Urbaningrum (AU) keluar dari pemeriksaan dengan rompi oranye milik KPK alias menjadi tahanan. Inilah salah satu bukti yang sulit dibantah bahwa KPK tidak main-2 ketika telah menjadikan seseorang sebagai tersangka korupsi. Belum pernah terjadi bahwa seorang tersangka lalu bebas. Soal berapa lama setelah seseorang menjadi tersangka kemudian dijebloskan ke dalam hotel prodeo, itu tergantung pemeriksaannya Bisa langsung, seperti kasusu mantan Ketua MK, bisa setahun lebih seperti kasusu dugaan korupsi Hambalng mantan Ketum DPP PD dan mantan Ketum PB HMI ini. Stratregi AU dan PPI, tampaknya seperti yang saya predikikan, yaitu tidak efektif dan malah menjadi bumerang. Bukan saja AU sekarang ditahan KPK, tetapi nasib ormas besutannya pun akan makin tidak jelas. Publik sudah mengetahui sepak terjang mereka dan makin tdk simpati. Sementara dukungan terhadap KPK makin besar. Bravo KPK!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/10/339/924774/anas-ditahan-wartawan-dan-polisi-ricuh

Read More

GUYON GUSDURIANS: KYAI DAN PANGKAT BINTANG LIMA

Alkisah, seperti biasa sehabis mengaji ba'da Isya', kalau Pak Kyai (K) merasa pegal-2 karena terlalu lama duduk, beliau minta dipijat kakinya oleh salah seorang santrinya (S). Sambil memijat si santri bertanya. 

S: "Yai, Pak SBY itu hebat ya?" 

K: "Hebat gimana?" 

S: "Beliau nolak diberi pangkat bintang lima, atau Jendral Besar." 

K: "Ya mesti menolak, wong itu masih terlalu kecil buat beliaunya." 

S (heran): "Lho kok kecil gimana, Yai. Itu kan sudah paling tinggi." 

K: "Masih ada yg lebih tinggi lagi." 

S: "Masa sih?" 

K: "Bintang lima kan cuma laku di dunia. Kalau yang ini laku di akhirat juga." 

S (tambah heran): "Pangkat apa itu Yai?" 

K (senyum-2): "Ya Bintang Sembilan, NU kita ini. Bukan cuma laku di dunia, nanti di akhirat juga 
   diakui.." 

S: "Hehehehe.... bener Yai..".

Read More

PRESIDEN SBY MENOLAK GELAR JENDERAL BESAR

Presiden SBY menolak gelar Jenderal Besar (bintang lima) yang akan dianugerahkan kepada beliau oelh Panglima TNI, Jenderal Moeldoko (Mk). Terlepas dari berbagai jasa beliau dalam peningkatan kapasitas TNI dan fakta bahwa pada era beliaulah TNI terus menuntaskan reformasi internalnya sesuai amanat reformasi, tetapi dilihat dari perspektif politis hal itu akan membuka peluang terjadinya kontroversi yang pada gilirannya malah mengurangi makna anugerah itu. Saya kira TNI sudah mempunyai alasan dan dasar pemikiran yang bisa dipertangungjawabkan kenapa Pak SBY berhak mendapatkan gelar tertinggi tsb. Demikian pula jika dilihat posisi Presiden SBY sendiri. Selain menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Perang selama dua kali masa jabatan, beliau juga seorang purnawirawan Jenderal bintang empat, di samping jasa-2nya membangun TNI di era pasca-reformasi tsb di atas. Mungkin momen penganugerahan yg dijadikan alasan beliau utk tidak menerimanya, karena beliau sedang berada di ujung masa tugas yang penuh dengan dinamika. Jangan sampai niat baik dan ketulusan TNI malah dinilai politis oleh sementara pihak. Barangkali masih ada waktu bagi TNI nanti menyematkan gelar tsb ketika suasana tidak hingar bingar dan rasionalitas publik di negeri ini kembali pada keseimbangan atau equilibrium nya. Saya pribadi bisa memahami dan menaruh hormat kepada keputusan Presiden SBY dan kepada TNI yang telah mengusulkan gelar tsb.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/09/078543542/SBY-Tolak-Gelar-Jenderal-Besar-dari-TNI

Read More

ANAS MENOLAK DITUDING MANGKIR DAN/ATAU MELAWAN KPK

Dalam perjalanan kembali dari Ciater (Lembang) ke Jkt pagi ini (10/1/14) saya sambil mendengarkan siaran langsung radio Elshinta, Anas Urbaningrum(AU) memberi keterangan pers di rumahnya sblm berangkat menuju ke KPK untuk memenuhi panggilan ke dua. AU bicara sangat panjang dan terkesan mbulet, tetapi intinya sederhana saja:1) Menolak dianggap melawan KPK karena ketidakhadirannya saat dipanggil dua hari lalu; 2) Memertanyakan Sprindik KPK yg dianggapnya tdk biasa dan bertentangan dg asas keadilan dan kebenaran ; 3) Mengemukakan bhw kasusnya bernuansa politik terutama terkait dg PD ; dan 4) Menilai KPK tdk fair dalam menyeleksi para saksi utk kasusunya, dan bertindak berlebihan dg ancaman pengerahan Brimob bersenjata utk memanggil paksa dirinya. Dari statemen konpers ini tampaknya AU sadar bhw dirinya tak punya dalih lain kecuali mematuhi panggilan KPK. Tetapi saya kira statemen hari ini tidak akan membuatnya tampak dizolimi KPK, sebagaimana yang diharapkannya dan juga oleh pendukungnya, terutama PPI. Walau AU coba beretorika, semuanya sudah jelas bg publik bhw AU dkk hanya mencoba mempolitisasi dan bahkan memakai cara2 tdk terhormat utk membela diri. Termasuk melibatkan institusi BIN, memfitnah pimpinan KPK, Wamenkumham , dan retorika lain.

Baca tautan ini:

http://www.kabar24.com/nasional/read/20140110/62/208447/anas-vs-kpk-ini-keterangan-pers-anas-urbaningrum

Read More

HASIL SURVEI KOMPAS: JOKOWI MASIH PALING TOP

Kendati tak mengagetkan bagi para sahabat di forum ini, tetapi hasil survei KOMPAS ttg elektabilitas capres tetap penting utk dibicarakan. Jokowi, sang capres yang enggan (the reluctant contender), tetapi melaju elektabilitasnya, dari 17% pada th 2012 menjadi 43, 5% pada 2014. Para cep[res lain, cenderung mengalami penurunan signifikan, termasuk JK, Mega, dan Prawbowo . Hanya Ical dan Wiranto yang mengalami kenaikan, tapi merka berdua pun masih terlalu jauh di belakang Gub DKI itu. Menarik dalam laporan survei tsb, bahwa responden makin jelas pilihan mereka. Kalau pada 2012 jumlah yang menyatakan belum punya pilhan (undecideds) adalah 33%, maka pd survei 2014 menurun drastis tinggal 11%. Jika survei ini dipakai sebagai landasan, maka sangat tidak masuk akal jika PDID dan Megawati tidak mengumumkan Jokowi menjadi capres dan mencari segera siapa yang akan dipasangkan utk 2014. Saya kira kalau masih ada di antara elite PDIP keukeuh menjadikan Mega sebagai capres, maka itulah bunuh diri politik terbesar yg dilakukan oleh PDIP. Apalagi jika nanti MK mengabulkan yudicial review mengenai threshold capres yg diajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dkk, sehingga lebih rendah lagi, maka kalau PDIP menolak mencalonkan Jokowi, parpol lain akan berusaha "membajak" wong Solo itu rame-2. Yang rugi, bukan saja PDIP, tetapi juga rakyat Indonesia. Dan apa yang pernah saya katakan dalam posting say beberapa bulan lalu, tampaknya akan terjadi: bahwa Jokowi adalah capres yang menjadi kehendak zaman. Bukan hanya kehendak partai politik, apalagi kehendak elitnya belaka.

Baca tautan ini: 

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/01/08/0801224/survei.kompas.435.persen.responden.pilih.jokowi

Read More

AS HIKAM: BAHAYA JIKA KPK TAK KONSISTEN TANGANI KORUPSI JATIM

Selasa, 07-01-2014 17:02

 

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menguak korupsi kakap di Jawa Timur (Jatim). Kalau perlu dengan menawarkan keringanan kepada mereka yang mau menjadi peniup peluit (whistleblower) dan kolaborator untuk keadilan (justice collaborators). 

"Ini harus dilakukan untuk memecah kesulitan dalam membongkar korupsi yang sistematis dan struktural di Jatim," kata analis politik AS Hikam kepada Aktual.co, Selasa (7/1). 

Apalagi, jejaring korupsi kelas kakap sangat luas dan kait mengait. Bahkan bisa saja masuk sampai wilayah-wilayah sensitif seperti ormas agama, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga agama dan sebagainya. 

Selain itu, Hikam menambahkan, KPK jelas tidak akan mampu sendirian untuk membongkar tipikor yang dilakukan secara massif, struktural dan sistematis. Aparat keamanan lain seperti Polri, Kejaksaan, dan bahkan elemen masyarakat sipil harus diajak terlibat secara terkoordinir. 

"Samad dan KPK harus membuat kasus tipikor yang diduganya di Jatim itu sebagai 'musuh bersama' rakyat Jatim dan seluruh Indonesia. Samad juga harus konsisten dan jangan hanya 'hangat-hangat tahi ayam' saja. Kalau rakyat Jatim tahu bahwa KPK tidak konsisten, justru akan jadi bomerang bagi lembaga anti rasuah itu dan para petingginya," imbuhnya.

Samad sebelumnya mengatakan ada koruptor kelas kakap di Jatim. Ia menegaskan, koruptor kakap di Jatim itu susah ditangkap karena punya strategi jitu. 

Anggapan itu masuk akal karena mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid menegaskan, Soekarwo melobi sana-sini untuk mengamankan kasus P2SEM, salah satu kasus yang juga besar di sana. Bahkan, Zulkarnaen, salah satu pimpinan KPK, pernah dilobi dan ditawari suap sewaktu masih jadi Kajati Jatim. 

 

Ari Purwanto

Read More

STRATEGI ANAS MELAWAN KPK MALAH JADI BOOMERANG

Entah karena takut ditahan atau memang hanya sekedar ingin unjuk keberanian saja, yg jelas Anas Urbaningrum (AU) hari ini menolak panggilan pemeriksaan KPK. Sebelumnya diberitakan bhw KPK bersiap menahan AU hari ini setelah usia diperiksa (Kompas, 7/1/14, hal.3), sementara pengacaranya mbulet bahwa kliennya mungkin datang mungkin tidak. Kenyataannya, AU mbalelo tak mau datang (http://news.detik.com/read/2014/01/07/102831/2460073/10/anas-membangkang-tolak-panggilan-kpk?nd771104bcj). Sebagai ganti, ia mengirim pengacara dan para sahibnya dari PPI untuk mewakilinya ke KPK. Bagi saya, inilah suatu sikap yang sama sekali tidak elegan dan tidak jantan. Semua sesumbar yang pernah diteriakkan AU dan para pendukungnya di PPI, terbukti hanya dusta saja. Alih-2 membuktikan omongan "siap ditahan", misalnya, AU justru menyuruh wakil-2nya mempertanyakan status tersangka yang ditetapkan KPK! Inilah unik, sebab status itu sudah lama ditetapkan oleh lembaga yg dipimpin Abraham Samad (AS) tsb. AU ternyata sama saja kualitasnya dengan politisi yang suka sesumbar, tapi begitu menghadapi kenyataan pahit, maka ciut nyalinya dan mencoba mbulet. Mungkin AU dkk sedang mencoba memanfaatkan "tahun politik" dengan mengeksploitasi masalah yang sedang dihadapi PD, serta opini publik yg cenderung negatif thd Presiden SBY. Dalam perhitungan AU dan PPI, jurus melawan pemeriksaan KPK akan bisa membuat dirinya jadi pahlawan dan kasusnya akan diabaikan publik, serta membuat KPK tampak sebagai pelaku pendzoliman. Skenario ini akan berhasil jika AU dkk mendapat dukungan rakyat dan pihak-2 oposisi thd Pemerintah. Sayangnya AU tidak berhitung cerdas, bhw justru dg pembelotan seperti ini sisa-2 simpati publik yg masih ada malah hilang semua. Digantikan oleh kekecewaan thd perilakunya yang bisa dikategorikan hipokrit serta tak jantan. Orang malah bisa balik bertanya, yang Sengkuni itu sebenarnya siapa?

Read More

SINDIRAN MARZUKI ALIE SOAL BLUSUKAN JOKOWI, SIRIK TANDA TAK MAMPU!

Penyakit yang paling mengerikan adalh iri hati atau sirik atas keberhasilan orang lain. Inilah yang tercermin dalam sindiran Marzuki Alie (MA) terhadap Jokowi yang berhasil mendapat perhatian dan bahkan pujian masyarakat karena memakai model komunikasi dan pendekatan yang merakyat, yakni 'blusukan.' Kenapa saya mengatakan MA cuma iri dan sirik atas keberhasilan Jokowi? Coba simak omongannya: 1) MA menyalahkan media karena menyiarkan dan memopulerkan blusukan Gub, DKI tsb. Masalahnya, kenapa bukan dirinya yang populer atau menciptakan terobosan komunikasi yang bisa membuat media suka dan menyiarkan?; 2) MA bilang bhw "Jokowi bisa dengan leluasa melakukan blusukan dan jarang berada di kantor. Tugas manajerial, sebut Marzuki, lebih banyak dilakukan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama." Lho, bukankah itu pembagian kerja yang juga disetujui dan diterima oleh kedua pemimpin Jkt itu? Kalau MA bisa bikin begitu dg koleganya di DPR, why not? ; 3) MA bilang bhw Jokowi "di Jakarta bisa blusukan karena wali kotanya dia yang menentukan. Di daerah, bupati dan wali kotanya beragam warna, beda dengan Jakarta. Jadi, untung dia, punya ruang.." Kalau Jokowiu di daerah, tentu akan membuat modus blusukan yg berbeda. Hanya orang yg ekonomis nal;ar dan kreativitasnya saja yang menganggap blusukan itu hanya satu model; 4) MA bilang "(m)emang kalau jadi presiden bisa begitu blusukan? Misalnya, pas pagi berangkat ke Papua, terus pindah lagi ke Kalimantan. Terus blusukan di sana. Hasilnya apa?" Ini statemen yang paling menyedihkan dan memalukan dan menunjukkan kapasitas MA yg rendah. Seorang Presiden blusukannya tentu beda lingkup dan arahnya. Bagi saya alm GD ketika jadi Presiden pernah 11 negara dikunjungi dalam seminggu. Itulah 'blusukan'seorang Presiden. Hasilnya? Indonesia diakui dunia sbg negara yg berhasil mengatasi krisis dan mampu mengembalikan kepercayaan internasional!

Walhasil, iri hati dan sirik menunjukkan betapa asornya kualitas MA dibanding Jokowi. Sebab sirik adalah tanda tak mampu! 

Baca tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/0816087/Marzuki.Alie.Sindir.Hobi.Blusukan.Jokowi


 

Read More

KENAIKAN HARGA ELPIJI DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG KACAU

Setelah keributan terkait kenaikan harga elpiji non-subsidi (yg lebih populer dg nama "elpiji 12 kg" itu), Pemerintah sebagai pemilik saham terbesar Pertamina lalu memerintahkan agar harga tsb ditinjau. Hasilnya: dari kenaikan harga yang sebelumnya Rp 42000/tabung, kini turun menjadi Rp 12000/tabung. Akan menarik memantau apa yang akan terjadi berikutnya. Misalnya, bagaimanakah respon parpol-2 Setgab yang sekarang menolak kenaikan harga elpiji? Kemungkinan akan terjadi lomba klaim bhw parpol-2 tsb yang 'berjuang' sehingga kenaikan itu lebih rendah drpd sebelumnya. Pihak lain akan membuat teori kospirasi bahwa kenaikan itu cuma akal-2an, gertak sambal untuk memancing reaksi publik. Yang penting tujuan akhirnya adalah ada kenaikan harga!. Apapun sepkulasinya, kasus ini menunjukkan bhw pembuatan kebijakan publik yg terkait dengan kehidupan rakyat banyak di negeri ini masih jauh dari memadai. Politisasi dan orientasi laba, serta kepentingan kelompok masih sangat dominan. Rakyat sebagai warganegara masih dipahami sebagai obyek dan konsumen semata, bukan subyek yang perlu diperhatikan hak-hak dasarnya, aspirasinya, dan kesulitan-2nya. Karena pembuatan kebijakan publik yg seperti itu, maka pembuat keputusan publik (Pemerintah, Parlemen, dll) akan selalu berada dalam posisi "dicurigai" dan diragukan kejujurannya oleh publik  yang menjadi pemangku kepentingannya. Ditambah lagi dengan kebiasaan para elit politik dan pemerintahan utk berbohong, plin-plan, pura-2, dan ekonomis dalam kejujuran, maka publik cenderung tidak percaya kepada lembaga-lembaga yang sejatinya berwenang membuat kebijakan publik. Sampai kapankah model pembuatan kebijakan publik seperti ini akan dipertahankan? Jawabannya sama dg pertanyaan: sampai kapankah negeri ini dipimpin oleh mereka yang tidak punya berorientasi kewarganegaraan, yang bermental tidak jujur, dan yang tidak amanah?.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/06/1206343/Harga.Elpiji.12.Kg.Akhirnya.Naik.Rp.12.000

Read More

PENOLAKAN TELAT PARPOL SETGAB SOAL ELPIJI ADLH HIPOKRISI

Hipokrisi atau kemunafikan politik kini seolah-2 sesuatu yang "normal" dan "wajar" dilakukan bukan saja oleh petinggi pejabat negara, tetapi juga parpol. Setelah Partai Demokrat menolak kenaikan harga elpiji melalui Sekjennya, Ibas Yudhoyono,  kemarin, giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yg bossnya tak lain dan tak bukan adalah Menko Perekonomian, Hatta Rajasa (HRs), juga ikut-ikutan melakukan hal sama. Statemen penolakan dilontarkan oleh Dr. Drajat Wibowo (DW), yang notabene adalah seorang petinggi di DPP PAN juga. Mengapa saya katakan ini adalah hipokrisi politik? Karena secara nalar sehat, tidak mungkin HRs tidak memberitahu elit partainya mengenai kebijakan yang sangat sensitif secara politik itu. Apalagi PAN, sebagai pendukung Pemerintah dalam Setgab, dan bossnya menjadi Menko Perekonomian, sudah pasti paham benar dg seluk beluk kebijakan publik terkait energi nasional. Petinggi partai ini jelas tidak konsekuen dengan menolak keputusan yang sudah diumumkan dan prosesnya diketahui dan bahkan dibela habis oleh Ketumnya sendiri (sebelum kemudian berbalik!). Tujuan penolakan PAN ini sederhana saja: sekadar cuci tangan seakan-akan tidak tahu menahu dan mencari simpati rakyat, seolah-2 partainya tidak ada kaitan dengan posisi bossnya di Kabinet. Hipokrisi semacam ini, saya yakin, juga sudah diketahui publik di negeri ini dan mereka samasekali tidak akan percaya. Kita lihat saja bagaimana rakyat Indonesia nanti menyikapi PAN dalam Pemilu 2014. Semoga partai-partai yang dikelola oleh para hipokrit tidak akan lagi mendapat amanah secara nasional utk mewakili rakyat Indonesia.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/05/337/921933/pan-desak-pemerintah-batalkan-kenaikan-harga-elpiji

Read More

MENTERI ESDM JERO WACIK TIDAK TAHU RENCAN KENAIKAN ELPIJI?

Menteri ESDM Jero Wacik (JW) tak tahu rencana kenaikan elpiji 12kg? Kucing saya saja ngakak wkt saya bacakan berita yg saya tautkan ini. Kalau pernyataan Sekjen DPP PPP, Romahurmuzy, ini sahih, maka perbadutan politik di negeri ini bukan saja semakin tak beretika, tetapi juga makin bodoh. Setidaknya kalau mau berdustapun, seorang pejabat tinggi selevel Menteri mestinya punya sedikit agak canggihlah. Masa menteri yg ngurys soal energi tdk tahu stsu tdk dikabari soal keputusan yg akan menyangkut kantornya? Sikam menteri ini lebih memalukan ketimbang seandainya dia membela Pertamina dan kemudian mengakui kekeliruan. Sebab kalau dia mengatakan tidak tahu, pertanyaannya adala 'lalu apa yg dia tahu soal pekerjaannya?. Jangan2 memang dia tdk pernah benar2 mengurus apa yg menjadi tugas pokok dan fungsi ( tupoksi) kantor kementeriannya, tapi sibuk mengurus hal2 lain. Apkh JW sibuk mengurus kapal yg sedang mau karam yg disebut PD? Jangan2 urusan partai juga dia tdk tahu? Sungguh sangat mengerikan pemerintahan yg memiliki pejabat memble seperti ini. Saya berharao JW mau menjelaskan soal ini kpd publik. Seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan (DI) yg dg tegas mengakui dirinyabikut tanggung jawab dan salah dlm soal ini. Kendati sikap DI masih menyisakan pertanyaan publik, tetapi ia bs dianggap lebih jujur ketimbang JW. Dan lebih memiliki tanggungjawab sebagai pejabat. 

Baca tautan ini:

http://m.rmol.co/news.php?id=138885

Read More

OMONGAN HATTA RAJASA SOAL ELPIJI, 'ESUK DHELE SORE TEMPE'

Ini dia omongan mencla-mencle ala Menteri Perekonomian Hatta Rajasa (HRs). Kemarin dia omong apa soal kenaikan elpiji? Dia bilang: 1) Kenaikan elpiji sudah tepat; 2) Pemerintah tidak bisa intervensi Pertamina; 3) Pertamina mengalami kerugian, sehingga harus menaikkan elpiji 12 kg. Hari ini bilang apa? 1). Kenaikan elpiji tidak tepat waktunya; 2) Aksi Pertamina sah-sah saja, tetapi harus dengar suara rakyat. Nah, kalau omong hanya selang dua hari saja sudah beda-2 padahal omongan itu terkait hajat hidup orang banyak di seluruh negeri, bagaimana orang semacam ini bisa diserahi menjadi pemimpin negara yang rakyatnya 300 juta dan masih banyak yang miskin (11%)? Saya kira negeri ini perlu punya pemimpin yang sekurang-2nya omongannya bisa konsisten lebih lama dari sehari. Kalau HRs ini, mengingatkan saya kepada seorang politis kawakan yang konon juga dianggap tokoh Reformasi, tetapi juga hobbinya mencla-mencle. Nah orang ini sudah ditolak rakyat ketika nyapres. Anda tahulah siapa dia. Rakyat Indonesia berhak memperoleh pemimpin yang lebih dari sekadar bisa omong. Tetapi yang punya pendiriam dan tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Hatta Rajasa, saya kira jauh dari kualitas itu.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/01/05/hatta-rajasa-kenaikan-elpiji-tidak-tepat-waktunya

Read More

ELPIJI NAIK, SINETRON POLITIK DG SKRIP AMBURADUL!

Benar-benar sebuah sinetron politik menjelang Pemilu 2014! Pertamina menaikkan elpiji 68%. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa setuju dan membela dg menggebu. Demikian juga Menteri ESDM, Jero Wacik. Dukungan sudah mengalir deras, misalnya, dari Bank Indonesia yg bilang dampak inflasinya kecil. Ketua BPS pun, sudah ikut mengamini. dst. Lalu muncullah kritik bertubi-2 dan membahana dr publik, DPR, dan pengamat. Maka.... SIMSALABIM! Sekjen PD, Ibas Yudhoyono (IY) langsung bilang partainya tidak setuju! Presiden SBY yang mula-2 menganggap ini sekadar pertimbangan bisnis, kini memerintahkan agar dilakukan penyelidikan kenapa terjadi kenaikan elpiji seperti itu. Inilah contoh untuk kesekian kali, kebijakan pubilk sontoloyo, dibuat oleh para sontoloyo, untuk kepentingan politik sontoloyo. Mungkin saja, kalau seandainya protes keras tidak membahana dan mengancam ketenangan para priyantun di Istana, sudah disiapkan strategi lain. Yaitu pemberian BLSM alias balsem nanti sekitar bulan-2 Maret dg alasan "membantu rakyat yang kesulitan keuangan gara-2 harga elpiji naik."!! Dengan cara ini, akan banyak pemilih yang balik mendukung PD sehingga partai inipun akan berjaya kembali! Sayangnya, rencana seperti itu gagal total, keburu mendapat reaksi keras dari publik. Ujungnya, siap-2 saja Dirut Pertamina kena abu panas dari kebijakan mbelgedhes yang dibuatnya. Maunya bikin boss seneng, eh, malah menyebabkan rakyat senep!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/01/04/138781/Ibas:-Demokrat-Desak-Pemerintah-Batalkan-Kenaikan-Harga-Elpiji-

Read More

BNPT, DENSUS 88, DAN TERORIS SAMA DG TEMPAT PROSTITUSI?

Inilah contoh yang paling baru bagaimana nalar dikorbankan oleh obsesi kebencian dan/atau ideologi. Pengamat, yang juga koordinator Indonesian Crime Analys Forum, Mustofa B Nahrawardaya (MBN), mengibaratkan BNPT, DENSUS dan Teroris sebagai "tempat prostitusi." Alasannya "(k)alau teroris enggak ada kinerja BNPT dan Densus apa, kan enggak ada. Ini kan sudah banyak lembaga dibentuk, banyak karyawan, kalau enggak ada terorisnya BNPT dikemanain? Ini sudah terlanjur.." Bagaimana mungkin publik bisa menerima argumen yang dilandasi nalar "terkilir" seperti ini. Bukankah adanya lembaga-2 anti-teroris tsb sebagi respons terhadap terorisme dan aksi-2 teror yg terjadi di negeri ini? Penyamaan dg lokalisasi prostitusi, bukan saja tidak pas (karena dalam lokalisasi jelas ada kepentingan yg sama dari para stakeholdernya), tetapi juga melecehkan lembaga resmi yang dibentuk oleh UU negara dan Peraturan Pemerintah. Bagaimana ia akan melakukan audit yg obyektif dan imparsial thd lembaga-2 tsb jika sudah ada a-priori kebencian thd mereka? Saya tidak tahu apa ideologi MBN dan/atau apa agenda politiknya. Tetapi beberapa kali saya ikuti omongan dan opininya di media, kesan saya dia memang anti thd pemberantasan terorisme dan malah cenderung menjadi pembela kekerasan atas nama agama. Tentu saja, itu hak dia sebagai warganegara. Namun kalau dia mengklaim sebagai pakar dan analis sebuah lembaga yang terkait dg kebijakan publik, setidaknya MBN harus mematuhi kaidah-kaidah penalaran yang sehat. Jika tidak maka analisa yg dibuat dan kesimpulan yang dikemukakannya menjadi tak ada bedanya dengan provokasi dan propaganda kelompok yang mendukung kekerasan dan bahkan aksi teror! Demikian pula lembaga yang diwakilinya...

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/04/337/921594/bnpt-densus-dan-teroris-seperti-tempat-prostitusi

Read More

ANAS TERIMA RP 2,2 MILIAR DARI PT ADHI KARYA?

Masih ingat kata-2 Anas Urbaningrum (AU) bhw kalau ia melakukan korupsi satu rupiah saja di proyek Hambalang, maka dia bersedia di gantung di tugu Monas? Sesumbar mantan Ketum DPP Partai Demokrat (PD) itu tampaknya punya tuah. Hari ini (3/1/14), Manajer Pemasaran Div Konstruksi PT Adhi Karya, M. Arief Taufiqurrahman (MAT) bersaksi dalam persidangan Tipikor bahwa AU bukan cuma menerima satu rupiah, tetapi Rp 2,2 miliar dari perusahaannya. Duit itu dipakai mantan Ketum PB HMI itu untuk biaya pemenangan dirinya dalam Kongres PD pada 2010 di Bandung. Bagaimana reaksi AU? Belum jelas, tetapi pengacaranya menolak mentah-2 kesaksian tsb. Dari kesaksian hari ini, publik menganggap bhw Jaksa Tipikor sudah punya modal cukup untuk segera menahan AU. Kita lihat saja apakah KPK, yang katanya akan memeriksa AU pada Selasa depan, akan memberikan rompi oranye kpd mantan anggota KPU tsb usai pemeriksaan. Kalau tidak, maka publik akan bertanya-2 ada apa dengan Abraham Samad dkk? Bau politisasi kasus Hambalang yg terkait dg para petinggi partai berlambang Mercy kian  menyengat akhir-2 ini. Bagi PD penahanan AU ini penting. Sebab sehari AU tidak ditahan, akan makin gencar pula manuvernya thd partai tsb dan bossnya, yakni Presiden SBY. Sebaliknya, makin cepat AU ditahan, akan rada berkurang pula sakit kepala yang sedang mengharu biru partai yang juga berbendera warna biru itu...

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/01/03/339/921145/bos-adhi-karya-anas-terima-rp2-2-m

Read More

HATTA RAJASA: KENAIKAN ELPIJI SUDAH TEPAT.... (mbelgedhesnya?!)

Inilah hasilnya kalau Pemerintah diisi oleh manusia-manusia yang hanya pintar memikirkan untung rugi diri sendiri dan kelompoknya, tetapi ekonomis dalam penalaran dan nurani. Elpiji 12 kg yang naik sampai 68% dianggap "sudah tepat"dengan argumentasi yang bisa dikatakan "semelekede"alias "mbelgedhes". Coba simak alasan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (HRs), yaitu jika tidak dinaikkan maka Pertamina akan rugi. Masya Allah, jadi ketimbang BUMN tanpa modal itu "rugi" lebih baik rakyat Indonesia yang sudah terlanjur tergantung pada gas itu biarkan saja kapiran? Itulah logika penguasa yang cuma melihat keuntungan diri sendiri. Karena jika Pertamina untung, maka duit yang akan didapat untuk Pemilu juga besar, bukan? Lalau apa gunanya dibentuk BUMN yang juga berfungsi untuk menjaga kebutuhan strategis rakyat itu?Ini belum lagi kalau diselidiki lebih jauh, bahwa ternyata kenaikan elpiji yang ujug-2 itu ternyata, menurut pengamat, sudah diskenariokan oleh Pemerintah, cq. Kementerian ESDM. Caranya adalah dengan menolak meningkatkan kuota keperluan gas dalam negeri sehingga harus impor dari luar negeri! Kalau sudah begini caranya, tentu yang menikmati adalah para tengkulak gas raksasa yang mangkal di S'pura dan sudah pasti akan membayar fee kepada pihak-pihak yang mampu membuat kebijakan publik di Indonesia dan menguntungkan mereka. Balas jasanya, apalagi kalau bukan ndukungan finansial untuk biaya Pemilu. Makanya, kalau HRs, Pertamina, Menteri ESDM, dan para penguasa itu bilang kenaikan elpiji 68% "sudah tepat" ya karena memang tepat buat keuntungan jangka pendek mereka. Tetapi coba tanyakan kepada konsumen dan rakyat. Tepat apanya? Tepat mbelgedhesnya!

Selanjutnya  baca tautan ini:

http://ekbis.rmol.co/read/2014/01/02/138551/Hatta-Rajasa:-Kenaikan-Harga-Gas-Sudah-Tepat-

Read More

LARANGAN DEBAT CAPRES DI KAMPUS, BENCANA BAGI DEMOKRATISASI

Inilah berita duka untuk demokratisasi di Indonesia : larangan bagi kampus-kampus untuk dijadikan tempat debat capres konvensi non parpol. Yang lebih dahsyat lagi, konon yang melakukan intervensi adalah Menteri Pendidikan M. Nuh terhadap Rektor Unair, sebagi calon pihak penyelenggara. Benar atau tidak mengenai kabar intervensi itu, yang jelas kalau kampus sudah menjadi wilayah terlarang bagi proses pendidikan politik bagi mahasiswa dan civitas academica, maka demokrasi dan reformasi di negeri ini boleh dibilang sudah SETENGAH mati. Bagaimana tidak? Kampus adalah salah satu oase kehidupan demokrasi dan wahana pembibitan para pemimpin dan elite bangsa yang akan menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahjasiswa juga merupakan aktor penting dalam kehidupan politik dan kenegaraan semenjak rakyat masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan sampai sekarang dan yang akan datang. Jika kemudian ada pemasungan terhadap kampus, dengan segala macam dalih (yang pasti tidak bermutu dan tak bisa dipertanggungjawabkan secara nalar dan nurani) maka artinya demokrasi pun dipasung. Dan sangat disayangkan jika para punggawa kampus seperti Rektor dan jajaran Rektorat, jutsru mengamini intervensi dari penguasa! RAKYAT dan publik di seluruh Indonesia harus menolak pemasungan demokrasi dan kampus. Para penguasa yang sekarang sedang menikmati posisinya (termasuk Menteri M. Nuh dan para Rektor) adalah orang-2 yang mendapat keuntungan dari reformasi dan demokrasi. Kalau benar mereka adalah pihak yag bertanggungjawab dalam upaya pelarangan ini, maka mereka juga layak disebut sebagai musuh reformasi dan demokrasi.

Baca tautan ini:

http://www.aktual.co/politik/093102diduga-intervensi-m-nuh-rektor-batalkan-debat-capres-rakyat-di-unair

Read More